Prodi Ilmu Hukum

Rekap Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang

Title: ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MENGENAI
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/1fLrjc7Zm5SZWMTtvCCzHK3m9-Dl9v43A?usp=drive_link
Creator: ROSIDA FIDIANI
Date: 2025
Description: Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan
adanya dampak terhadap suami, isteri, anak dan harta. Perkawinan yang tidak
dicatatkan adalah istilah yang tidak asing di Indonesia, karena masih banyak
masyarakat yang melakukan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan ini. Dalam
Penelitian ini penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir dari perkawinan
yang tidak dicatatkan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan
Bagaimanakah seyogyanya perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir dari
perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui perlindungan hukum anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak
dicatatkan.
Alternative Title: S1-1 FH-IH-25 ROSIDA FIDIANI_211741018153495

Title: ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KEPULAUAN KANGEAN) -2025; https://drive.google.com/drive/folders/1U2Ge5O63QgcSK9g3HtjvOAvRrJA3s1Qu?usp=drive_link
Creator: HIKMATUL ILMANI
Date: 2025
Description: Persoalan nafkah anak setelah perceraian ini sering menjadi problem karena hak-
hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak

pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainya.
Dimana dalam hal ini terutama sang ayah lalai dan tidak memenuhi kewajibanya
untuk memberikan nafkah terhadap anak. Fenomena yang sering terjadi di
masyarakat Pulau Kangean khususnya masih banyak orang tua yang lalai dalam
pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pemenuhan hak
nafkah anak pasca terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kangean, bagaimana
upaya hukum yang dilakukan apabila ayah tidak memenuhi nafkah anak
sebagaimana di tetapkan oleh Pengadilan. Maka jenis penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian yuridis empiris (field research) atau penelitian
lapangan.
Alternative Title: S1-2 FH-IH-25 HIKMATUL ILMANI_211741018153498

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA) -2025; https://drive.google.com/drive/folders/109jmrNW4bI-AeA2TfsjLKa8_3yItSlno?usp=drive_link
Creator: SITI MUTMAINAH
Date: 2025
Description: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang memprihatinkan di
banyak negara, termasuk di Indonesia. Anak-anak penyandang disabilitas sering
kali menjadi target yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Argumentasi
tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui
dan meganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai
korban kekerasan seksual melalui fokus studi di Polresta Malang Kota untuk
memberikan deskripsi upaya perlindungan hukum yang dilakukan selama ini.
Untuk menganalisis masalah di atas, Skripsi ini menavigasi 3 (tiga) pokok
pertanyaan, yakni: Pertama, Apa urgensi perlindungan hukum terhadap anak
penyandang disabilitas dari potensi sebagai korban tindak pidana kekerasan
seksual? Kedua, Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak
penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah
hukum Poltresta Malang Kota? Ketiga, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan
agar lebih melindungi anak penyandang disabilitas dari potensi sebagai korban
tindak pidana kekerasan seksual? Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis-sosiologis, di mana data primer menjadi sumber utama yang
bersumber dari wawancara dan disandingkan dengan data sekunder bersumber dari
studi kepustakaan. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan analisis melalui
metode analisis desktiptif-kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan
pada penelitian yang dilangsungkan.
Alternative Title: S1-3 FH-IH-25 SITI MUTMAINAH_211741018153530

Title: PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TENTANG PENGATURAN HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN
OLEH TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/1h8diz1ydL7ZX7m7pGGDKzV5E8_IBRXne?usp=drive_link
Creator: KIM SUJIN
Date: 2025
Description: Het Recht Hink Achter De Feiten Aan (hukum/undang-undang itu selalu
tertinggal dari peristiwa yang diaturnya). Postulat ini cukup merefleksikan jika
keterbatasan hukum ‘buatan manusia’ di antarannya tidak mampu mendefinisikan
masa depan dengan baik (indefinite future), sifat hukum terbatas untuk
mempersiapkan (daftar) masalah yang kemungkinan akan terjadi di masa depan
beserta penyelesaiannya. Dalil tersebut sengaja penulis munculkan sebagai
paradigma untuk menelaah persoalan kekosongan dan ketidaklengkapan norma
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pengaturan
hak menuntut ganti kerugian oleh terdakwa terhadap putusan pengadilan bebas dan
lepas. KUHAP sebagai hukum acara yang sudah eksis cukup lama, nampak masih
belum dapat menggaransi hak fundamental dari manusia yang berhadapan dengan
hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mendefinisikan konsep
prospektif pembaharuan KUHAP di masa depan.
Alternative Title: S1-4 FH-IH-25 KIM SUJIN_211741018153540

Title: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan) - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/1bi3zJ882uya_TC3CbyS_HxpdS7qwgcAW?usp=drive_link
Creator: ABDULLOH
Date: 2025
Description: Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan
pendidikan dengan berbagai kebijakan dan tanggungjawabnya. Salah satunya
dengan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan dana
BOS sudah diatur dalam peraturan menteri, dalam pelaksanaannya masih
dimungkinkan terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Oleh karena itu, diperlukan peran Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak
hukum sebagai upaya preventif fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS
di sekolah-sekolah khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Penelitian ini fokus kepada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana
peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana
Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan.
Kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan
terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan
pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis
penggunaannya.
Alternative Title: S1-5 FH-IH-25 ABDULLOH_211741019153677

Title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN/ATAU PENIPUAN OLEH PENGURUS KOPERASI
(STUDI KASUS DUGAAN MANIPULASI PINJAMAN BERDASARKAN PUTUSAN PN SBY NO: 1285/Pdt.G/2023) - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/15yTVOnZM914RK3k8wjNFsC4UuUTMIOcX?usp=drive_link
Creator: YANUAR MAHARANI
Date: 2025
Description: Koperasi berperan penting dalam memberikan akses keuangan dan
kesejahteraan ekonomi khususnya bagi anggotanya, namun di sisi lain koperasi di
Indonesia juga menghadapi tantangan yang mempengaruhi persepsi masyarakat.
Salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mitra
Usaha Nestle yang melakukan dugaan penggelapan dan/atau penipuan terhadap
pengelolaan hasil pencairan dana sebagaimana dalam putusan Nomor
1285/Pdt.G/2023/PN Sby tepatnya dalam eksepsi. Penelitian ini juga
mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum terhadap pengurus koperasi, serta
perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi yang dirugikan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dengan analisis
deskriptif kualitatif.
Alternative Title: S1-6 FH-IH-25 YANUAR MAHARANI_211741018153534

Title: ANALISA HUKUM TERHADAP PENJUALAN TANAH WARISAN ANAK

DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 154/PDT.P/2022/PN MLG) - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/1WuY6d8UC2PrOdk_2BTfQkjF9tzkSI_EA?usp=drive_link
Creator: NUR AINI
Date: 2025
Description: Warisan merupakan bagian dari suatu cara dalam penyelesaian hubungan hukum
dalam masyrakat yang telah melahirkan banyak permasalahan sebagai dari akibat
dari wafatnya seseorang. Seperti halnya dengan ketentuan yang ada di dalam
Putusan Pengadilan Nomor: 154/PDT.P/2022/ PN Mlg yang dimana pemohon
mengajukan permohonan untuk mewakili jual beli tanah yang dimiliki oleh
anaknya yang bernama Kezia Aurelia Nusantar dan Clement Nathan Nusantara
yang merupakan ahli waris dari ayahnya yang telah meninggal karena sakit
bernama Arius Jaya Putra Nusantara. Tentnunya dala proses penelitian ini
ditemukan tentang bagaimana dalam proses penyelesaian permasalahan dalam

putusan a quo adalah Orang tua harus bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-
anaknya, alasan mereka dijadikan Wali adalah karena kewajiban hukumnya.

Menurut hukum bahwa orang tua harus merawat dan mendidik anak-anaknya,
bahkan jika mereka tidak memiliki harta kekayaan apapun.
Alternative Title: S1-7 FH-IH-25 NUR AINI_181741019151686

Title: TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT BALI YANG TELAH LAMA MENETAP DAN MENYATU MENJADI WARGA KOTA MALANG - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/1-FPCa7ZwQLHEdi9Z9YclV4wZTN2W3z6q?usp=drive_link
Creator: FERA LUSIANA PUTRI
Date: 2025
Description: Di Indonesia, ada 3 sistem Hukum Waris yang berlaku, ketiga Hukum Tersebut adalah
Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat. Dalam sistem pewarisan
Hukum Adat dikenal bentuk sistem kewarisan Patrilineal, Matrilineal dan Parental. Dalam Hukum
Adat Bali menganut sistem kewarisan Patrilineal, sedangkan pada Masyarakat Malang biasanya
menggunakan Hukum Perdata atau dibagi sama rata dalam pelaksanaan pembagian warisnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat
Bali yang menetap di Malang, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Hukum
Waris tersebut dan bagaimana mengatasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Bali yang telah lama menetap dan menyatu
menjadi warga Malang, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan pembagian warisnya dan upaya untuk mengatasinya.
Alternative Title: S1-8 FH-IH-25 FERA LUSIANA PUTRI_211741018153663

Title: ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN UNTUK TIDAK MEMUNGUT PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH & RESTRIBUSI DAERAH - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/1JnWTh6BjSiSforBWhR8RkOQyuFJ6cwwp?usp=drive_link
Creator: BELLINDA OCTOVANNY BERLIANA PUTRI
Date: 2025
Description: Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang vital bagi
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Setiap sektor pajak
daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang dalam pelaksanaan pajak daerah diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Daerah pada setiap daerah.
Penulisan hukum ini, mengkaji jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh
Pajak Daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan mengkaji
perubahan pemungutan pajak sarang burung walet yang sebelumnya diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi daerah, namun dihapus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan menganalisis
muatan peraturan perundang-undangan dan naskah akademik peraturan daerah
yang berkaitan dengan penulisan dan didukung pendekatan konseptual yakni
dengan menganalisis pendapat, doktrin dari para ahli khususnya pada bidang
hukum pajak untuk melahirkan ide-ide, definisi, dan konsep-konsep hukum pajak
yang relevan dengan penelitian dengan maksud memastikan bahwa konsep yang
terkandung dalam penelitian dapat disampaikan dengan jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Alternative Title: S1-9 FH-IH-25 BELLINDA OCTOVANNY BERLIANA PUTRI_211741018153358

Title: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBEBASAN AKTIVIS LINGKUNGAN PADA KASUS PERUSAKAN HUTAn (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:516/PID.B/LH/2018/PN BYW) - 2025; https://drive.google.com/drive/folders/1bmnfnMJFku9bwnBpI2gHVvRbjbSezGSa?usp=drive_link
Creator: RENDI SETIAWAN
Date: 2025
Description: Penelitian ini menganalisis peran dan perlindungan hukum terhadap aktivis
lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Studi kasus di Banyuwangi dengan Putusan Nomor:516/Pid.B/LH/2018/PN Byw
menjadi fokus penelitian untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim
dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aktivitas perkebunan Satumin di kawasan hutan lindung tidak
terbukti sebagai tindakan perusakan hutan yang terorganisasi, sehingga hakim
memutuskan pembebasan terdakwa. Keputusan ini mencerminkan perlindungan
hukum terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara
tradisional. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi
aktivis lingkungan hidup masih ada, termasuk ancaman dan intimidasi. Penelitian
ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran hukum, penguatan mekanisme
pengawasan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swastauntuk menciptakan lingkungan yang aman bagi aktivis lingkungan.
Alternative Title: S1-10 FH-IH-25 RENDI SETIAWAN_211741018153538

Modified: July 9, 2026 at 9:51:59 AM

Title: PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI DENGAN KUSTOMER MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA MALANG; https://drive.google.com/drive/folders/1nmRT4vnQuBjrTPJjXhvuHnU9qt64H-JU?usp=drive_link
Creator: Ahmad Sofyan Mansyur
Date: 2025
Description: Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Perlindungan hukum terhadap konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalm sengketa antara konsumen dengan produsen (perusahaan jasa ekspedisi). Kedua, Implikasi hukum perdata terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penanganan sengketa antara konsumen dengan produsen (perusahaan jasa ekspedisi) di kota Malang. Hasil dan Analisis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, BPSK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK berfungsi untuk memberikan solusi yang adil dan efektif dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia jasa ekspedisi. Dalam menjalankan perannya, BPSK menggunakan pendekatan yang cepat, efisien, dan biaya terjangkau, sehingga konsumen dapat memperoleh penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. BPSK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada, serta memberikan keputusan yang mengikat kepada para pihak yang terlibat Kedua, Keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun konsekuensi hukum perdata dari keputusan tersebut dapat beragam, tergantung pada implementasi dan pemenuhan keputusan tersebut oleh pihak yang bersengketa. BPSK harus memiliki mekanisme yang efektif dalam menegakkan keputusan mereka, dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen, serta memberikan sanksi yang tegas jika keputusan tidak dilaksanakan.
Alternative Title: S1.11 FH-IH-25 AHMAD SOFYAN MANSUR_191741018152351

Title: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ATAS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1055 K/PDT/2023); https://drive.google.com/drive/folders/182liaLnigiy33Lah1-HycTO5TXmUN6Ij?usp=drive_link
Creator: MARIA FATIMA RERIN IDAN
Date: 2024
Description: Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perspektif dan pendekatan teori melalui teknik analisis deskriptif analitik yang menggambarkan dari masalah yang terjadi yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Agung adalah keyakinannya terhadap alat bukti yang diajukan WA, yaitu bahwa RA dan WA pernah hidup bersama. Hakim menggunakan logika hukum terbalik atau argumentum a contrario dalam pertimbangan putusannya. Putusan tersebut memberikan keadilan bagi WA, karena anaknya NKT mempunyai ayah biologis yang sah dan dapat memperoleh hak-haknya. Namun, putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi RA, karena ia ditetapkan sebagai ayah biologis tanpa adanya tes DNA. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penetapan ayah biologis tanpa tes DNA adalah hal yang baru dan memberikan jawaban bagi perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui oleh laki-laki yang menghamilinya. Namun, penetapan tersebut sebaiknya didasarkan pada alat bukti yang lebih akurat dan sah, yaitu tes DNA. Sehingga saran dalam penelitian ini adalah dalam menetapkan seseorang sebagai ayah biologis atas seorang anak, hakim harus mampu mempertimbangkan putusannya dengan baik, tidak hanya berdasarkan keyakinannya tetapi juga aspek lain agar putusan yang dikeluarkan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.
Alternative Title: S1-1 FH-IH-24 MARIA FATIMA RERIN IDAN_201741018152830

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP AUTOPSI FORENSIK PADA MAYAT AKIBAT RACUN YANG DILAKUKAN SETELAH PENYUNTIKAN ZAT FORMALIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)-24; https://drive.google.com/drive/folders/1fsaQ2pCusadzDWxpc5ccC3uWntApNsr1?usp=drive_link
Creator: HERI SUGENG WIDODO
Date: 24
Description: Penulisan hukum ini bersifat yuridis normatif yang mendeskripsikan analisis yuridis terhadap autopsi forensik pada mayat akibat racun yang dilakukan setelah penyuntikan zat formalin: studi kasus putusan pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konsep. Perumusan masalah penelitian yaitu; 1). bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. terkait hal keabsahan alat bukti hasil autopsi forensik setelah dilakukan penyuntikan zat formalin, 2). bagaimana pengaturan autopsi forensik pada mayat yang diduga korban tindak pidana dengan racun di Indonesia. Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, terkait hal kebenaran alat bukti hasil autopsi forensik sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. disimpangi karena tidak dapat dipergunakan dan kontroversi akan validitasnya. Kedua, pengaturan autopsi forensik pada mayat yang diduga korban tindak pidana dengan racun di Indonesia telah ada, namun terdapat beberapa permasalahan yaitu; a). Adanya kekaburan norma (vaguemnorm) terkait dengan dilarangnya penyuntikan zat pengawet terlebih dahulu pada mayat yang diduga tindak pidana dengan racun yang akan dilakukan autopsi forensik, b). Perkapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lengkap (incompletnorm) karena tidak memasukkan barang bukti organ Paru, c). Instruksi Kapolri Nomor Pol.: Ins/ E/ 20/ IX/ 75 sudah terlalu lama dan tidak secara jelas menerangkan prosedur penegakan terhadap penolakan autopsi forensik. dan d). Peraturan Pemerintah terkait dengan pelayanan kedokteran untuk pelayanan hukum belum ada.
Alternative Title: S1-2 FH-IH-24 HERI SUGENG WIDODO_201741019153091

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (STUDI PERAN SATGAS PPKS PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG)-24; https://drive.google.com/drive/folders/1N7ba1o-7cVxYOPPQzckkp3FuW4ufbE7E?usp=drive_link
Creator: DITA ROVIANA ULFA
Date: 24
Description: Pelecehan seksual verbal merupakan isu global yang perlu dianggap serius dalam penanganannya, terlebih lagi pelecehan seksual verbal yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pelecehan seksual verbal yaitu perkataan yang di dianggap merendahkan harga diri bagi korban. Dengan dibentuknya Satgas PPKS yang memiliki tugas sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekeran seksual diharapkan dapat menurunkan angka terjadinya pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi. Penulis mengangkat permasalahan pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi dengan studi peran Satgas PPKS universitas di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual verbal, mekanisme penanganan pelecehan seksual verbal serta upaya preventif pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil analisis pada penelitian ini yang pertama menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi, kedua penerapan hukum pelecehan seksual verbal di perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah upaya preventif pencegahan pelecehan seksual verbal di perguruan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan program kepada Satgas PPKS sebagai upaya terjadinya pelecehan seksual, Satgas PPKS di harap melakukan tugasnya lebih serius dan konsisten khususnya melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual verbal.
Alternative Title: S1-3 FH-IH-24 DITA ROVIANA ULFA_201741018152773

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARALABA YANG TERDAMPAK AKSI SERUAN BOIKOT: STUDI DI MCDONALD’S MALANG TOWN SQUARE-24; https://drive.google.com/drive/folders/1HZqHvivVossBp4qLdZW86VarNTmsHI-g?usp=drive_link
Description: Hasil dari analisis ini mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik. Pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada penerima waralaba (franchisee) dengan hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik, seperti royalty dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, ketidakseimbangan terjadi di McDonald’s Malang Town Square yang diwajibkan membeli bahan baku dari pusat dan menanggung semua risiko, termasuk force majeure. Perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas perjanjian waralaba ini. Aksi boikot terhadap McDonald’s Malang Town Square menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan, penurunan upah karyawan, dan pemutusan hubungan kerja bagi sejumlah karyawan. Dalam menghadapi kondisi ini, McDonald’s Malang Town Square telah berupaya melalui konsultasi, namun McDonald’s pusat tetap menerapkan keputusan yang ada dan berusaha untuk memulihkan penjualan setelah isu boikot mereda. Jika dampak ini semakin parah, McDonald’s Malang Town Square dapat melakukan upaya hukum lainnya seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Upaya ini juga bertujuan untuk menghindari PHK
Alternative Title: S1-4 FH-IH-24 NABILAH WAHYUNINGTYAS_201741018153078
Creator: NABILAH WAHYUNINGTYAS
Date: 24

Title: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN SIDTINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATAANG PERKARA PERDATA-24; https://drive.google.com/drive/folders/1EPD89cPLxGuJNFqBOLiixfkJ6wqUg19d?usp=drive_link
Creator: BONIFASIUS ARDIAN CHRISTAMAHENDRA
Date: 24
Description: Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, menunjukan bahwa ketentuan alat bukti elektronik sudah diatur di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada penjelasan pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Serta kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata memiliki kedudukan yang sama apabila alat bukti elektronik tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil. Sehingga saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya dalam RUU Hukum Acara Perdata harus sudah mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik agar tidak ada multi tafsir dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata.
Alternative Title: S1-5 FH-IH-24 BONIFASIUS ARDIAN CHRISTAMAHENDRA_201741019152769

Title: ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CRUDE PALM OIL DI INDONESIA-24; https://drive.google.com/drive/folders/1k02MH8sDzFeQhZZ7mWYcCHWlqw7qarqC?usp=drive_link
Description: Peraturan menteri perdagangan Nomor 50/2022 diterbitkan sebagai respons terhadap kompleksitas dalam ekspor CPO dan produk turunannya, dengan fokus meningkatkan transparansi dan efisiensi. Hubungan dengan prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam GATT dan WTO memastikan bahwa regulasi tersebut mematuhi standar global tentang non-diskriminasi, transparansi, dan kepastian hukum. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghadapi sengketa internasional dengan pendekatan berbasis analisis dan diplomasi ekonomi yang kuat.analisis deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan informasi deskriptif analitis. Prosesnya melibatkan pembuatan uraian terperinci tentang fakta-fakta yang ditemukan, dengan penekanan pada menghubungkannya secara cermat. Hasil analisis ini disajikan sistematis dalam penulisan untuk menjawab permasalahan penelitian, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks data dan memberikan penafsiran makna informasi yang diungkapkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2022 yang melarang ekspor CPO menimbulkan kontroversi internasional karena potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip WTO. Kebijakan ini direspons atas lonjakan harga minyak goreng domestik dan permintaan global CPO, namun berdampak pada devisa negara, stabilitas harga, serta ekonomi sosial Indonesia. Pemerintah mengambil pendekatan multilateral, WTO, hukum, solidaritas negara berkembang, dan peningkatan kapasitas internal. Kebijakan larangan ekspor CPO dalam Permendag No. 50 Tahun 2022, sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak goreng global dan gangguan produksi lokal selama pandemi COVID-19, mempengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan di pasar domestik, memicu kontroversi internasional dengan Uni Eropa, India, dan China. Peraturan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO, berdampak pada penurunan ekspor CPO, devisa negara, dan tingkat pengangguran lokal.
Alternative Title: S1-6 FH-IH-24 ISNA FITRIAWATI AMRULLAH_201741018153121
Creator: ISNA FITRIAWATI AMRULLAH
Date: 24

Title: POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN IBUKOTA NEGARA-24; https://drive.google.com/drive/folders/1WaheMS8l8APN9MLTxm5YNMmeXKoYllj5?usp=drive_link
Creator: DEVINA RISKA SYAWALITA
Date: 24
Description: Studi mengenai peran Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki otoritas sendiri. Fokusnya adalah model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ibu kota, dengan Kepala Otorita memegang peran sentral sebagaimana jabatan menteri, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan ibu kota. Implikasi politik dan hukumnya meliputi penguatan otonomi daerah, partisipasi masyarakat, keberlanjutan pembangunan, koordinasi lintas sektoral, dan pengembangan kepemimpinan yang spesifik dalam konteks ibu kota negara. Penelitian mengeksplorasi sejarah dan pengaturan otonomi khusus di Indonesia, dengan fokus mendalam pada Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru terbentuk. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi landasan hukum utama yang mengatur kewenangan dan struktur pemerintahan di wilayah ini. Analisis meliputi peran Kepala Otorita sebagai pemimpin setingkat menteri, pengaruhnya terhadap hubungan antara pusat dan daerah, serta implikasi terhadap sistem politik dan administrasi pemerintahan di masa depan.
Alternative Title: S1-7 FH-IH-24 DEVINA RISKA SYAWALITA_201741018153077

Title: Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika-24; https://drive.google.com/drive/folders/1QjBznH63AIKGPfmM5RAXRaJlNnh4IdOP?usp=drive_link
Creator: FARAH FAJRI LAILI RIMADHANI
Date: 24
Description: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dihentikan penuntutan melalui keadilan restoratif, dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Data hukum yang digunakan terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik penumpulan data hukum yang digunakan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Undang- Undang yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan kasus yang diteliti. Hasil penelitian disimpulkan bahwa landasan hukum penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, secara yuridis yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan keadilan restoratif, secara sosiologis, meliputi Peradilan pidana (konvesional) yang berporos pada keadilan restributif, dan secara filosofis merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan Penyalahgunaan Narkotika melalui restorative justice studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sampang. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.
Alternative Title: S1-8 FH-IH-24 FARAH FAJRI LAILI RIMADHANI_201741018153025

Title: ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSIALKAN TANPA IZIN (STUDI KASUS AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL)-24; https://drive.google.com/drive/folders/1E7nS6UVziwil2cVXYNnbLuUNn9KhuME1?usp=drive_link
Creator: MARIA PRISKA SERAN
Date: 24
Description: Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan teori, dan pendekatan perpektif melalui teknik analisis deskriptif analitik yang menggambarkan dari masalah yang terjadi yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan Hasil penelitian menujukan bahwa Ahmad Dhani telah melakukan perlindungan preventif dengan memberitahukan kepada media bahwa terdapat larangan untuk membawakan lagu Dewa 19 dipertunjukan konser musik yang bersifat komersial. Adapun akibat hukum baik perdata maupun pidana pelanggaran tersebut telah di atur dalam Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonimi Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menggeluarkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 guna mengedepankan Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap hak ekonomi. pelanggaran hak cipta lagu dengan menyanyikan lagu di konser musik merupakan pelanggaran hak ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh Once Mekel yang membawakan Lagu Dewa 19 tanpa izin Ahmad Dhani serta tidak membayar royalti. Dan pelanggaran tersebut sudah di atur dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehingga saran dalam penelitian ini adalah adanya kesadaran bagi para pengguna hak cipta lagu agar lebih memperhatikan lagu yang dibawakan secara komersial dengan membayarkan royalti kepada pemegang Hak Cipta lagu melalui LMKN.
Alternative Title: S1-9 FH-IH-24 MARIA PRISKA SERAN_201741018152979

Title: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL-24
Creator: DINI DWI ARIYANI
Date: 24
Description: Bermacam-macam bentuk dari kekerasan termasuk ke dalam pelanggaran atas kepemilikan dari Hak Asasi Manusia. Korban dari tindakan kekerasan seksual umumnya dialami seorang perempuan dan dalam penelitian ini korban dari kekerasan sesksual tersebut adalah perempuan dalam gangguan jiwa. ODGJ yang menjadi bagian dari korban atas tindak pidana berbentuk kekerasan seksual perlu memperoleh perlindungan yang telah menempatkan dirinya tersebut menjadi korban.Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi perempuan dalam gangguan jiwa yang menjadi korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang diperuntukan kepada pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam gangguan jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil analisis pada penelitian ini yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, kedua pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada pelaku dapat dilakukan penuntutan umum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesimpulan dalam penelitian ini pemerintah maupun aparat yang bertugas menegakkan hukum diharuskan bisa memberikan penanganan serta kepastian dalam segi hukum untuk para korbannya, serta tidak menghambat ataupun menghentikan proses dari upaya menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Selanjutnya dari pihak pelaku diharuskan bisa memperoleh konseksuensi yang telah didasari atas ketentuan dari hukum dengan tingkatan yang setara atas perbuatan yang dilakukannya.; https://drive.google.com/drive/folders/1X3WMXZaycoi-KDPRX9_cmTTcDnbZAZQn?usp=drive_link
Alternative Title: S1-10 FH-IH-24 DINI DWI ARIYANI_201741018153039

Title: ANALISIS POTENSI PENYIMPANGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA-24; https://drive.google.com/drive/folders/1s8hQMLqCjOV3a5CILNuRjuh3ePzO0_-2?usp=drive_link
Creator: GAFRUDIN
Date: 24
Description: Skripsi ini berjudul "Analisis Potensi Penyimpangan Hukum Pidana sebagai Dampak Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua Barat Daya." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis penyimpangan hukum pidana yang mungkin muncul sebagai akibat dari proses pemekaran wilayah, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan tersebut. Pemekaran wilayah, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memfasilitasi pembangunan ekonomi, sering kali dihadapkan pada tantangan hukum yang signifikan, termasuk namun tidak terbatas pada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Melalui pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan doktrin hukum, serta metode pengumpulan data yang mencakup wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, ketegangan budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan hukum di kalangan masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya penyimpangan hukum pidana. Ketidakstabilan ekonomi sering kali mengakibatkan kesenjangan sosial dan potensi penyalahgunaan wewenang, sementara ketegangan budaya dapat memicu konflik sosial yang berdampak pada penegakan hukum. Rendahnya tingkat pendidikan hukum berkontribusi pada kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, yang dapat memperburuk situasi. Untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan hukum pidana, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pengawasan yang konsisten dan efektif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum serta administrasi daerah pasca pemekaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem hukum dan administrasi daerah setelah pemekaran, serta mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses pemekaran wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mengabaikan aspek hukum dan keadilan yang fundamental.
Alternative Title: S1-26 FH-IH-24 GAFRUDIN_2317410191355090

Title: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN SANTET DALAM PRESPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA-24; https://drive.google.com/drive/folders/157E2UHnZEOIPh_N-FH5ccCTyNJ_e9S5R?usp=drive_link
Creator: AULIA AKBAR ALIANI
Date: 24
Description: Penelitian ini juga membahas pertanggungjawaban hukum bagi pelaku perbuatan santet dalam konteks pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Santet, yang sering kali menimbulkan kerugian fisik dan psikologis, memerlukan pengaturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban. Pembaharuan KUHP yang mencakup pengkriminalisasian santet bertujuan untuk menegaskan sanksi yang sesuai bagi pelaku, termasuk hukuman penjara dan ganti rugi. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari kriminalisasi santet, dampaknya terhadap penegakan hukum, dan peranannya dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan menghargai hak asasi manusia. Diharapkan bahwa pengaturan ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik santet
Alternative Title: S1-27 FH-IH-24 AULIA AKBAR ALIANI_201741018153041

Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT/KEMATIAN DENGAN PENYELESAIAN SECARA ADAT-24; https://drive.google.com/drive/folders/1AUoBh1k0ngO6uXlP1MDxkU90yVFV9nf-?usp=drive_link
Creator: SUHERMAN AMEN
Date: 24
Description: Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau kematian seringkali melibatkan proses hukum formal yang ketat. Namun, di beberapa komunitas, penyelesaian konflik ini juga melibatkan mekanisme penyelesaian secara adat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek yuridis dari proses penegakan hukum dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau kematian ketika penyelesaian dilakukan melalui adat. Studi ini mengkaji bagaimana hukum positif dan hukum adat berinteraksi dalam kasus-kasus tersebut, serta menilai keabsahan dan efektivitas penyelesaian adat dibandingkan dengan prosedur hukum formal. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen, wawancara dengan praktisi hukum, dan kajian terhadap kasus-kasus relevan. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan dan hasil penyelesaian antara sistem hukum formal dan penyelesaian adat. Penyelesaian adat seringkali lebih cepat dan lebih diterima secara sosial oleh komunitas, namun dapat menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas dan perlindungan hak korban. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi antara hukum positif dan adat untuk mencapai keadilan yang lebih efektif dan inklusif dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas
Alternative Title: S1-28 FH-IH-24 SUHERMAN AMEN_2327410191355107

Title: PENYELESAIAN PERKARA PIDANA “CURANMOR” MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT DI KABUPATEN SORONG-24; https://drive.google.com/drive/folders/1C0_FiDyFN1eEBxEYwyXyjRGKO00RNk-7?usp=drive_link
Creator: ZAINUL ULUM
Date: 24
Description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara pidana terkait pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di Kabupaten Sorong. Pencurian kendaraan bermotor merupakan masalah serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, seperti kehilangan atau kerusakan pada barang berharga, tetapi juga berdampak pada gangguan terhadap rasa aman dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum formal sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, hambatan prosedural, dan kurangnya koordinasi antar lembaga, yang mengakibatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus seperti ini menjadi terbatas. Oleh karena itu, hukum adat, yang berakar dari tradisi lokal dan norma-norma budaya masyarakat setempat, muncul sebagai alternatif penyelesaian yang mungkin lebih sesuai dan relevan dengan nilai-nilai serta kearifan lokal yang berlaku dalam komunitas tersebut. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemimpin adat, pelaku tindak pidana, serta korban dari pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan ini dirancang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum adat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengevaluasi proses serta hasil dari penerapan hukum adat tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum adat di Kabupaten Sorong berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih restoratif dan partisipatif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana nasional yang cenderung bersifat formal dan retributif. Hukum adat menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mengembalikan keharmonisan sosial dan memperbaiki hubungan yang rusak, sementara sistem peradilan pidana nasional berfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan hukum adat, termasuk kendala dalam integrasi dengan sistem hukum formal dan perbedaan dalam pemahaman serta pelaksanaan norma-norma hukum. Selain itu, efektivitas hukum adat dalam konteks penyelesaian perkara pidana di Kabupaten Sorong juga dikaji, dengan memperhatikan bagaimana sistem ini berfungsi dalam prakteknya dan sejauh mana ia dapat memenuhi tujuan keadilan dan pemulihan. Sebagai hasil dari penelitian ini, beberapa rekomendasi penting dihasilkan. Pertama, terdapat perlunya pengakuan resmi terhadap hukum adat dalam sistem hukum formal, agar hukum adat dapat diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam konteks penyelesaian perkara pidana. Kedua, disarankan pengembangan sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum lokal, termasuk hukum adat, untuk menciptakan keselarasan dan integrasi yang lebih baik. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kedua sistem hukum—baik hukum adat maupun sistem peradilan pidana nasional—dinilai penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum serta prosedur penyelesaian sengketa. Dialog multisektoral antara pemerintah, masyarakat adat, dan praktisi hukum juga dianggap sangat penting untuk merumuskan solusi yang relevan dan efektif dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan sistem peradilan pidana nasional. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi angka kriminalitas, serta meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem peradilan di daerah tersebut.
Alternative Title: S1-29 FH-IH-24 ZAINUL ULUM_231741019155093

Title: ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN “HUKUM ISTI” MASYARAKAT MAYBART DI KABUPATEN SORONG-24; https://drive.google.com/drive/folders/1VX0Wkf9aYyyz6HSj2rTJ5J-O00mQTJg4?usp=drive_link
Creator: MUHAMMAD ASAD PAYAPO
Date: 24
Description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana “Hukum Isti” diterapkan dalam konteks ganti kerugian yang melibatkan pelaku dan korban tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Hukum Isti” berfungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa, mengedepankan musyawarah dan rekonsiliasi. Mekanisme ini memungkinkan pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban sebagai bagian dari penyelesaian, meskipun tidak menggantikan proses hukum formal sepenuhnya. “Hukum Isti” dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang efektif dalam konteks lokal, namun memerlukan kerjasama antara hukum adat dan hukum formal untuk memastikan keadilan yang menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan perlunya adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara pidana dengan ganti kerugian di masyarakat Maybrat.
Alternative Title: S1-30 FH-IH-24 MUHAMMAD ASAD PAYAPO_2317410191355094

Title: PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP RUANG RESTITUSI-24; https://drive.google.com/drive/folders/1Hp_w3nasd9IB_ualJcgsz3Y3Zw5tVIb8?usp=drive_link
Creator: EZNA NOVIAN RAMA PRANKDANA
Date: 24
Description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Restitusi, sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban, memegang peran sentral dalam memastikan pemulihan dan keadilan bagi anak-anak yang terkena dampak kekerasan. Penelitian ini mengeksplorasi konsep restitusi dalam konteks perlindungan hukum anak korban kekerasan, dengan fokus pada pembahasan mengenai efektivitas dan pengembangan sistem perlindungan anak. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan primer seperti buku, jurnal-jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil dari penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi restitusi sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Implikasi kebijakan juga dibahas, termasuk perlunya kerangka kerja hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan. Dengan menekankan peran restitusi dalam memperkuat perlindungan hukum anak, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sistem hukum dapat lebih efektif dalam memastikan pemulihan dan keadilan bagi anak-anak korban kekerasan melalui pemberian restitusi yang tepat dan adil.
Alternative Title: S1-31 FH-IH-24 EZNA NOVIAN RAMA PRANKDANA_201741018153197

Title: PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PT. NOTO JOYO NUSANTARA MELAWAN BAMBANG SETYAWAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 367/PDT/2023/PT.SBY)-24; https://drive.google.com/drive/folders/1w369N06ijmZ745Qrw_kLEI7QMQx3hcSV?usp=drive_link
Creator: FARADIVA AMALIA ODE
Date: 24
Description: Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut: Pertama, Apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor: 367/PDT/2023/PT.SBY berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam ratio decidendi? Kedua, Bagaimana implikasi hukum pasca adanya Putusan Banding Nomor: 367/PDT/2023/PT.SBY. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan perbandingan. Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan pihak Penggugat, dikarenakan tindakan Tergugat dalam membuat akta pengakuan Utang dan akta kuasa menjual adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak Tergugat I juga berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa berdasar akta pengakuan Utang dan akta kuasa menjual yang sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil penelitian dianalisis melalui penggunaan prinsip-prinsip hukum oleh hakim dalam menghasilkan ratio decidendi yaitu, pembuktian, imparsialitas, ultra petitum partium dan pacta sunt servanda. Pasca dikeluarkannya putusan ini juga menciptakan implikasi penting terhadap aspek-aspek hukum seperti mengenai status para pihak, menciptakan preseden hukum penting, peluang upaya hukum kasasi, kepatuhan hukum para pihak dan dampaknya dari segi ekonomi dan sosial.
Alternative Title: S1-32 FH-IH-24 FARADIVA AMALIA ODE_211741018153473

Title: PENERAPAN SANKSI KEPADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KABUPATEN PASURUAN-24; https://drive.google.com/drive/folders/1CciYLgQFoXkqvrk8BTr7GJwrZSfof6hD?usp=drive_link
Creator: INDAH TRI RAHAYU
Date: 24
Description: Dalam dunia industri khususnya Perusahaan Manufaktur selalu menghasilkan limbah B3 dengan berbagai jenis sehingga diperlukan pengelolahan terhadap limbah B3 dengan tepat dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Limbah B3 berasal hasil dari proses olahan bahan baku dan bahan pendukung yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Untuk mencegah terhadap pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, diperlukan upaya untuk pengelolaan limbah B3 secara tepat dan tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa Perusahaan yang masih melanggar dalam pengelolaan limbah B3. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) Apa bentuk pelanggaran pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Perusahaan? 2) Bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh Perusahaan agar tidak melanggar dalam pengelolaan limbah B3? 3) Bagaimana penerapan sanksi bagi Perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode analisisnya yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis penelitian ini yang pertama menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk pelanggaran pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Perusahaan, yang kedua memberikan gambaran upaya preventif yang dilakukan oleh Perusahaan agar tidak melanggar dalam pengelolaan limbah B3, dan yang ketiga penerapan sanksi bagi Perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah bahwa beberapa bentuk pelanggaran pengelolaan limbah B3 banyak disebabkan karena faktor SDM dari penanggung jawab pengelola limbah B3 tersebut, upaya preventif yang dilakukan dapat berupa peningkatan SDM bagi penanggung jawab pengelola limbah B3 dan penerapan sanksi yang dilakukan alangkah lebih baik dapat diberikan bimbingan teknis untuk pengelolaan limbah B3 kepada penanggung jawab pengelola limbah B3 di Perusahaan.
Alternative Title: S1-33 FH-IH-24 INDAH TRI RAHAYU_2317410191354981

Title: ANALISIS PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TERKAIT PESANGON PENSIUN DI PERUSAHAAN PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA-23; https://drive.google.com/drive/folders/1kLaYEGMGt6FFn4N6ftx8ADEguamyVei0?usp=drive_link
Creator: PENY RAHAYU
Date: 23
Description: Perjanjian dalam ranah industrial menjadi hal yang sangat penting dan wajib untuk diterapkan dalam setiap perusahaan, agar dapat menciptakan pola hubungan kerja yang tertata dengan rapi, dengan aturan-aturan yang termuat dalam perjanjian bersama antara pihak pengusaha dan pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai sebuah aturan bersama akan menjadi suatu petunjuk teknis pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang telah diterapkan dalam sistem ketenagakerjaan negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Bagaimana kedudukan dan status hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terkait pesangon pensiun, pasca diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja??; Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait pesangon pensiun dengan adanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diatur dalam Permenaker Nomor 28 tahun 2013, kedudukanmya diatur secara jelas dalam hierarkhi Peraturan Perundang- Undangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait diundangkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berdampak terhadap permasalahan pesangon pekerja yang pensiun/purnabakti yaitu komponen perhitungannya berubah lebih rendah dari ketentuan PKB yang sedang berlaku yang mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perubahan Uang Pesangon (UP) dari 2 (dua) kali menjadi 1,75 (satu koma tujuh lima) kali dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang dari ada menjadi dihilangkan. Kedua, Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja khususnya terkait permasalahan pesangon pensiun/purnabakti dilakukan secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa yaitu dengan adanya pengaturan pesangon pensiun/purnabakti dalam PKB yang mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan saat terjadinya sengketa/apabila pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak pekerja yang pendiun/purnabakti sesuai ketentuan dalam PKB, maka Pekerja dapat menempuh prosedur hukum melalui perundingan Bipartit, Tripartit dan terakhir Pengadilan Hubungan Industrial sesuai yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan Perjanjian Bersama (PB) merupakan perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi Pekerja.
Alternative Title: S1-1 FH-IH-23 PENY RAHAYU_191741018152701

Title: ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)-23; https://drive.google.com/drive/folders/1HC9nCQpgbAKegrkEQTJXFava45iR3fOo?usp=drive_link
Creator: MUHAMMAD FERGENTSYAH ADAM RUMENGAN
Date: 23
Description: Produk perundang-undangan yang ideal tentu lahir dari mekanisme yang benar dalam pembentukannya. Salah satu komponen krusial dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan adalah partisipasi masyarakat. Semakin intens dan luas partisipasi masyarakat jelas akan menghasilkan produk perundang- undangan yang semakin baik, demokratis dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Namun sayangnya, proses pembentukan perundang-undangan dalam kondisi eksisting masih selalu memantik polemik publik. Jantung masalahnya adalah partisipasi masyarakat tidak dilakukan secara bermakna, pembentuk undang-undang seringkali secara serampangan menghasilkan undang-undang dan bahkan mengabaikan kepentingan publik. Oleh karena itu penelitian ini hendak dilakukan untuk menganalisis urgensi pembentukan undang-undang dengan partisipasi bermakna yang didasari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Apakah urgensi Pembentukan Undang-Undang dengan Partisipasi Masyarakat yang bermakna (Meaningful Participation)?; Kedua, Bagaimanakah model Pembentukan Undang-Undang dengan Partisipasi Masyarakat yang bermakna (Meaningful Participation) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan Analisis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, urgensi pembentukan Undang-Undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna dapat dilihat dari proses pembentukan undang-undang saat ini yang masih menimbulkan persoalan terbukti dengan hadirnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat krusial karena dibentuk tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, selain itu urgensi lainnya adalah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengarahkan pada pembentukan Undang-Undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna harus dipenuhi oleh DPR dan Presiden di bidang proses legislasi. Kedua, Adapun model pembentukan Undang-Undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah masyarakat memiliki hak untuk didengar, hak untuk diperhatikan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang semuanya diarahkan untuk memenuhi kualitas secara formil maupun materil dari produk peraturan perundang-undangan serta mendapatkan legitimasi masyarakat.
Alternative Title: S1-2 FH-IH-23 MUHAMMAD FERGENTSYAH ADAM RUMENGAN_191741018152179

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN KREDIT DAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH UMUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 35 TAHUN 2021-23; https://drive.google.com/drive/folders/1yIwhdzBAuYNXdbpFBoPG-w95eeDxuM_q?usp=drive_link
Creator: CHOLIFAH NUR APRILIA
Date: 23
Description: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan regulasi dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Diatur dalam Pasal 22 ayat 3 pengalihan kredit dan hak pemilikan rumah umum hanya dapat di lakukan apabila memasuki 5 tahun masa penghunian, namun yang terjadi banyak pengalihan di lakukan sebelum 5 tahun masa penghunian secara dibawah tangan tanpa persetujuan pihak kreditur sehingga menimbulkan akibat tidak dapat diambilnya sertifikat atas objek yang menjadi agunan di dalam bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana status keabsahan terhadap pengalihan kredit dan hak pemilikan rumah tapak umum yang di lakukan sebelum 5 tahun masa penghunian?; dan Bagaimana upaya-upaya hukum secara normatif yang akan di lakukan oleh pengalih penerima kredit untuk mensiasati ketentuan yang ada dalam Permen PUPR No.35 Tahun 2021? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Adapun metode analisisnya yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis penelitian ini yang pertama status keabsahan terhadap pengalihan kredit dan hak pemilikan rumah yang di lakukan dibawah tangan tanpa adanya persetujuan kreditur dan di lakukan sebelum 5 tahun masa penghunian secara normatif tidak sah hal ini menimbulkan pertentangan antara das sein dengan das sollen. Kedua, upaya penerima alih kredit agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dapat melakukan perjanjian notaril dan membuat Surat Kuasa Khusus yang berisi kuasa untuk mengambil sertifikat dan kuasa untuk balik nama. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan upaya kepada penerima alih kredit agar tidak menyalahi ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir permasalahan di kemudian hari. Sehingga saran yang diberikan untuk pemerintah agar Pemerintah dapat melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 tahun 2021 berupa diaturnya debitur pengganti.
Alternative Title: S1-3 FH-IH-23 CHOLIFAH NUR APRILIA_191741018152350

Title: ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS TERBUKANYA KERAHASIAAN REKAM MEDIS PASIEN-23; https://drive.google.com/drive/folders/1tcymklWC9xq0jgNUwSrvH1Msgjzv_Krg?usp=drive_link
Creator: JAZILATUR ROHMAH PUTRI WAHYUNI
Date: 23
Description: Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: Pertama, Bagaimana cakupan kerahasiaan dalam Rekam Medis sebagai pemenuhan hak pasien menurut hukum di indonesia?; Kedua, Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien Diberikan Dengan Penjaminan Kerahasiaan Rekam Medis?; Ketiga, Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pidana Atas Terbukanya/Terpublikasinya Rekam Medis Atas Diri Pasien Oleh Pihak-Pihak Berkepentingan Atas Kerahasiaannya? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Cakupan Kerahasiaan Dalam Rekam Medis Menurut Hukum di Indonesia adalah semua yang terkait dengan Rekam Medis Pasien merupakan rahasia, dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan pasien. Namun, kerahasiaan isi Rekam Medis ini tidak bersifat mutlak dan masih dimungkinkan untuk dibuka dalam kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien Dengan Penjaminan Kerahasiaan Rekam Medis memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan, Berkas Rekam Medis juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan semua pihak. Ketiga, Pertanggungjawaban Hukum Pidana Atas Terbukanya/Terpublikasinya Rekam Medis Atas Diri Pasien Oleh Pihak-Pihak Berkepentingan Atas Kerahasiannya membuktikan bahwa Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaanya oleh berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan atasanya, apabila Rekam Medis ini terbuka/terpublikasi maka akan menimbulkan akibat hukum yang terdapat sanksi didalamnya.
Alternative Title: S1-4 FH-IH-23 JAZILATUR ROHMAH PUTRI_191741019152644

Title: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI-23; https://drive.google.com/drive/folders/1PIlr-mbKzas5-yhadwqoAeeLa22GYHRB?usp=drive_link
Creator: MUHAMMAD IQBAL B.
Date: 23
Description: Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Bagaimanakah kedudukan hukum partai politik sebagai korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi?; Kedua, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan Analisis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Bahwa Partai Politik secara kedudukan dan karakteristik sebagai perkumpulan atau organisasi yang memiliki kekayaan dapat dikatakan sebagai subyek korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan pengaturan dalam Undang- undang tentang Partai Politik dan juga Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Tidak adanya regulasi terperinci untuk memeriksa pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dan/atau pengurus atas nama partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi maka pemeriksaan bisa saja menggunakan model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Adapun bentuknya yaitu berupa sanksi pidana yang dapat diberikan hakim terhadap pengurus partai politik. Selanjutnya Partai politik yang terlibat telah divonis secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi kemudian dimohonkan secara institusional oleh pemerintah ke Mahkamah Konstitusi supaya dibubarkan.
Alternative Title: S1-5 FH-IH-23 MUHAMMAD IQBAL B_181741018251847

Title: TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH GANDA-23
Creator: ANIK SULISTIO RINI
Date: 23
Description: Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif terhadap permasalahan yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sekunder terkait regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur sengketa hak atas tanah untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dimana penulis memberikan deskripsi dan analisis atas persoalan yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh. Hasil dari penelitian, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Katalog 5/Yur/Pdt/2018 bila pada suatu bidang tanah terbukti terdapat sertifikat tanah ganda dengan nama berbeda di lahan yang sama, maka sertifikat tanah yang terbit lebih dahulu yang diakui dan dianggap sebagai pembuktian yang terkuat dan mulai diterapkan oleh beberapa hakim yang memutus perkara. Namun dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 juga menyediakan upaya hukum apabila ada keberatan dari pihak lain hingga adanya putusan incracht. Kesimpulan dan saran penelitian ini yakni pemilik tanah beriktikad baik akibat penerbitan sertifikat tanah ganda memperoleh perlindungan hukum hak atas tanah berupa pelindungan preventif dan perlindungan represif serta berhak atas penyelesaian sengketa. BPN sebagai penerbit sertifikat tanah hendaknya merevitalisasi peta pendaftaran tanah dengan menyediakan basis data peta tanah secara akurat dan lebih teliti dalam melakukan pengecekan tanah maupun pengukuran tanah sebelum menerbitkan sertifikat melalui laminiatun.
Alternative Title: S1-6 FH-IH-23 ANIK SULISTIO RINI_191741018152358

Title: PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ATAS KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PERMOHONAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL: STUDI DI KOTA MALANG-23; https://drive.google.com/drive/folders/1ccvKxDbuX7KiddX_6SzMmcOB2_Q-80YQ?usp=drive_link
Creator: TRI FAUSTINA TAOLIN
Date: 23
Description: Hak keperdataan merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sebagai manusia yang diakui oleh hukum, hak keperdataan terbagi menjadi dua jenis yaitu hak perseorangan dan hak kebendaan, hak atas tanah merupakan hak kebendaan yang dimiliki setiap orang apabila melakukan proses peralihan hak atas tanah, dan pada awal maret tahun 2022 Presiden mengeluarkan Inpres No.1 tahun 2022 tentang Optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial, presiden menginstruksikan kepada kementrian ATR/BPN untuk mencantumkan BPJS kesehatan sebagai salah satu syarat proses peralihan hak atas tanah akibat jual beli, dengan adanya kewajiban penggunaan BPJS Kesehatan ini menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan yang memberatkan masyarakat salah satunya adalah tidak mendapatkan pelayanan peralihan hak atas tanah akibat jual beli apabila tidak memiliki BPJS. Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana Implikasi Penerapan keikutsertaan kewajiban program BPJS Kesehatan terhadap perlindungan hak keperdataan dalam pelayanan peralihan Hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional?; dan Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Kewajiban memiliki BPJS kesehatan dalam Pengurusan Peralihan Hak atas Tanah di Badan Pertanahan Nasional? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis penelitian ini yang pertama implikasi penggunaan BPJS kesehatan dalam proses peralihan hak atas tanah karena jual beli menyebabkan kehilangan hak keperdataan masyarakat untuk mendapatkan hak milik atas tanah mereka. Kedua upaya hukum yang ditempuh masyarakat adalah upaya hukum alternative/non litigasi yang dibantu Ombudsman sehingga menghasilkan penundaan penggunaan BPJS kesehatan sebagai salah satu syarat peralihan hak atas tanah. Kesimpulan dari penelitian ini akibat penggunaan BPJS kesehatan dalam proses peralihan hak atas tanah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menangani kewajiban BPJS kesehatan berhasil dengan dikeluarkannya surat edaran penundaan penggunaan BPJS kesehatan dalam proses peralihan hak atas tanah.
Alternative Title: S1-7 FH-IH-23 TRI FAUSTINA TAOLIN_191741018152343

Title: URGENSI PELAKSANAAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-23; https://drive.google.com/drive/folders/14XRQqrZWtzT5M7RvSPddMK-amfzLVlzA?usp=drive_link
Creator: NANDA GHUFRONI WIJAYA
Date: 23
Description: Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Apa urgensi pelaksanaan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan?; Kedua, Bagaimanakah implikasi sanksi pidana Kebiri Kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan Analisis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, urgensi pelaksanaan sanksi pidana Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan adalah perlu dikenakan sanksi karena dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak adalah masa depan anak yang menjadi korban akan rusak. Selain itu relevansi sanksi pidana kebiri dengan tujuan pemidanaan dari segi teorinya dapat dikatakan sanksi ini sejalan dengan teori gabungan dengan menjadikan sanksi pidana kebiri kimia sebagai perawatan (treatment). Kedua, Implikasi sanksi pidana kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai hukum positif mengatur mengenai tata cara pelaksanakan tindakan kebiri kimia yang tahapannya meliputi: tahap penilaian klinis, tahap kesimpulan dan tahap pelaksanaan dan diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah, dan meminimalisir kejahatan serupa.
Alternative Title: S1-8 FH-IH-23 NANDA GHUFRONI WIJAYA_181741018151515

Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA-23; https://drive.google.com/drive/folders/19NF3NwVgHxPv2qe9qGM7yIrbjvdD1ch3?usp=drive_link
Creator: MUHAMMAD MAKMUR RAMADHAN
Date: 23
Description: Penelitian ini memfokuskan pada tiga pokok permasalahan yakni: Pertama, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan apa Sajakah yang menjamin Pengakuan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau Kedua, Mengapa masih terdapat konflik Masyarakat Hukum Adat Tersebut Ketiga, Upaya normatif apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi konflik tersebut?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan Analisis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Terdapat berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait jaminan Pengakuan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat dan khusus sektoralisme di Kabupaten Malinau telah diatur melalui Peraturan Daerah yang secara materi muatan mengatur bahwa masyarakat adat di Kabupaten Malinau diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dan memiliki hak-hak kolektif. Kedua, penyebab terjadinya konflik masyarakat adat di Kabupaten Malinau terkait Tanah Ulayat yaitu Pengaturan terkait pengakuan dan batas tanah ulayat yang tidak jelas dan belum adanya kesadaran masyarakat hukum adat terkait pengurusan tanah ulayat. Ketiga, Upaya secara normatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik di Kabupaten Malinau adalah dengan memperkuat aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang kaitannya mengarah pada kewajiban pemerintah dalam mernberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional, termasuk hak tanah ulayat.
Alternative Title: S1-9 FH-IH-23 MUHAMMAD MAKMUR RAMADHAN_181741018151901

Title: ANALISIS PENERAPAN THE PRINCIPLE OF LEGALITY DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP TRAGEDI KANJURUHAN MALANG 01-10-2022) -2023; https://drive.google.com/drive/folders/1VIr0bFKR5rCmN3YNrSEXc6BQLUl8FV7D?usp=drive_link
Creator: REVOLVER LANGIT AKBAR
Date: 23
Description: Tragedi Kanjuruhan Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana penerapan The Principle Of Legality dalam tindak pidana terhadap tragedi Kanjuruhan, Penerapan ius constitutum mengenai tragedi Kanjuruhan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan Masyarakat. Tragedi Kanjuruhan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat mengingat dasar hukum yang kuat adanya upaya sistimatis serta masuk dalam ranah kejahatan terhadap kemanusiaan yang di sebut crime agains humanity karena sebuah tragedi tidak timbul tanpa sebab akibat, serta dengan adanya principle of legality memberikan pedoman bahwa hukum tidak untuk pelaku saja namun juga melindungi korban dari tindakan kesewenang-wenangan. Kedua, dalam tragedi Kanjuruhan ada beberapa Pasal dalam tuntutan antara lain Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Olahraga). Dengan menggunakan principle of legality serta melihat kronologi yang ada maka ius constiutum harus di gunakan secara tepat dalam artian jika di selesaikan dengan pidana basa maka keadilan bisa jadi hanya angan-angan, tentunya perlu adanya keterkaitan asas hukum dalam pemilihan pasal yang tepat.
Alternative Title: S1-10 FH-IH-23 REVOLVER LANGIT AKBAR_191741018152537

Title: PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PETUGAS PARKIR YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERHUBUNGAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KAWASAN PINGGIR JALAN PASAR BESAR KOTA MALANG)-2023; https://drive.google.com/drive/folders/14xwB1nHUyXeMS07pVslhAaRqwBCgwPSe?usp=drive_link
Creator: ZEPH WISNU WARDANA HARDJITO
Date: 23
Description: Tempat iParkir imerupakan ijenis iusaha istrategis iyang idibutuhkan ioleh ikalangan imasyarakat. iNamun, isalah isatu ikendala iyang isering imuncul iadalah ikeamanannya isepertiiterjadinya ikehilangan ipada ikendaraan ibermotor iyang idialamiioleh pemilikikendaraan.iTidakijarangipetugas iparkir idenggan ibertanggung ijawab iterhadap ikehilangan itersebut. itujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imendeskripsikan ihubungan ihukum ipetugas iparkir idengan ipemilik ikendaraan. iMetode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum oleh pihak-pihak dalam beraktivitas yang dalam hal ini meneliti pengguna jasa parkir kendaraan bermotor di kawasan pasar besar Kota Malang. Adapun kegiatannya adalah untuk mengetahui keadaan nyata petugas parkir di kawasan pasar besar Kota Malang yang didalamnya ditemukan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir dalam hal kehilangan ataupun kerusakan kendaraan bermotor di kawasan Pasar Besar Kota Malang. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, petugas parkir, dan pemilik kendaraan bermotor yang mengalami kehilangan atau kerusakan pada kendaraannya dengan menerapkan pada peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang terdapat pasal yang mengatur tentang tanggung jawab petugas parkir terhadap pengguna jasa parkir. Penelitian ini juga menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mencari penyelesaiannya. Tanggung jawab ini diukur tidak dari kesalahan petugas parkir yang bersangkutan saja, melainkan juga dari kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan kota malang, yang secara khusus akan diteliti dalam hal terjadi kehilangan ataupun kerusakan kendaraan bermotor di kawasan pasar besar Kota Malang. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh hasil jawaban yaitu setiap petugas parkir yang lalai wajib bertanggung jawab kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya ketika sedang diparkir, dan pihak pengelola parkir yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai atasan dari petugas parkir yang bersangkutan ikut bertanggung jawab dalam hal ganti rugi.
Alternative Title: S1-11 FH-IH-23 ZEPH WISNU WARDANA HARDJITO_191741018152186

Title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERIKATAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN SAYURAN OLEH PENGEPUL (STUDI KASUS DI DUSUN KLEREK DESA TORONGREJO KOTA BATU)-23; https://drive.google.com/drive/folders/1Fn_tJI9CecA36aQ_VH1MRTgmFgDu0mGw?usp=drive_link
Creator: FAIZ SHIDQI HIDAYAH RAMADHAN
Date: 23
Description: Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimana Perlindungan hukum yang didapatkan petani apabila dalam proses jual beli hasil pertanian sayuran pengepul melakukan wanprestasi, Kedua, Apa saja kendala-kendala yang dialami dalam upaya penyelesaian apabila didalam jual beli hasil pertanian dengan pengepul terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu Ketua RW, Ketua Kelompok Tani, dan Kepala Dusun, Kepala Desa memberikan perlindungan hukum represif saja dan dimana perlindungan hukum ini berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, dan kurang terlihatnya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Kedua, terdapat 3 kendala utama yang ada didalam proses upaya penyelesaian wanprestasi ini, pertama faktor dari petani dimana petani di Dusun Klerek rata-rata belum mengenal hukum, kedua faktor dari pengepul dimana faktor moral yang menjadi alasan utama pengepul melakukan wanprestasi ini, dan ketiga faktor undang-undang karena didalam UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tidak mengatur bagaimana upaya penyelesaian yang disuguhkan oleh Undang-Undang ini apabila didalam jual beli hasil pertanian banyak petani yang merasa dirugikan oleh pengepul karena ulah pengepul yang melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran maupun tidak melakukan pelunasan kepada pihak petani yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, para petani masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan keinginan para petani, walaupun sudah ada proses penyelesaian (mediasi) yang diberikan oleh pihak Aparatur Desa, namun faktanya setelah proses penyelesaian (mediasi) berjalan ditemukan fakta bahwa tidak semua pengepul membayar atau melakukan pelunasan kepada petani. Kendala pada saat proses penyelesaian juga menyebabkan permasalahan wanprestasi ini tidak kunjung terselesaikan, kendala-kendala tersebut juga berasal dari petani, pengepul, dan bahkan Undang-Undang.
Alternative Title: S1-12 FH-IH-23 FAIZ SHIDQI HIDAYAH RAMADHAN_191741018152103

Title: ANALISIS DISPARITAS PADA PUTUSAN PEMIDANAAN NARKOTIKA TERHADAP TEDDY MINAHASA DENGAN FREDI BUDIMAN-23; FAIZ SHIDQI HIDAYAH RAMADHAN
Creator: SHAFA SALSABILA
Date: 23
Description: Dalam Tindak Pidana Narkotika hakim diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkotika. Disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (equality before the law). Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang- undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan analisis disparitas pada putusan pemidanaan narkotika terhadap Teddy Minahasa dan Freddy Budiman. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan hukum dalam memutuskan perkara narkotika pada kasus Teddy Minahasa dan Freddy Budiman serta mengetahui perbedaan putusan perkara narkotika antara Teddy Minahasa dan Freddy Budiman merupakan disparitas yang diperbolehkan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian bahwa dalam hakim dalam menerapkan hukum untuk memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap Teddy Minahasa dan Freddy Budiman memiliki putusan yang berbeda, dipengaruhi berdasarkan keyakinan hakim beserta berbagai hal yang ditemukan atau disampaikan dalam persidangan bahkan hingga pada aspek alasan pemberat dan alasan pemaaf masing-masing terdakwa. Perbedaan putusan antara perkara yang dihadapi oleh Teddy Minahasa dengan Freddy Budiman adalah suatu disparitas hukum pemidanaan yang diperbolehkan, karena untuk memutus suatu perkara hakim wajib mengetahui hukumnya dan dengan berdasar pada keyakinan hakim.
Alternative Title: S1-13 FH-IH-23 SHAFA SALSABILA_191741018152405

Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI BERLAKUNYA PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS PADA UNDANG–UNDANG CIPTA KERJA DALAM HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA-23; https://drive.google.com/drive/folders/1RIO9utcXyYYYtqPoGAgGeeuuwtCr2hHj?usp=drive_link
Creator: SHELLY PRETICIA SEPTIANI
Date: 23
Description: Hasil dan analisis penelitian ini yaitu konsep PT mengalami pergeseran makna dengan adanya penambahan Perseroan Perorangan di dalam bagian PT, yang akan mengakibatkan munculnya berbagai resiko membahayakan perseroan perorangan itu sendiri di kemudian hari. Implikasi yang muncul setelah adanya perseroan perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak terhadap konsep PT, hal tersebut ditemui dari perbedaan konsep bahwa Perseroan Perorangan adalah sole proprietorship yang berbeda dengan Perseroan yang merupakan badan hukum, sehingga memberikan batasan konseptual yang kabur antara PT dengan Perseroan Perorangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Dengan adanya Perseroan Perorangan yang dianggap sama sebagai PT merupakan suatu pelemahan konsep PT sebagai badan hukum, yang berimbas pada unsur-unsur yang dimiliki oleh PT dalam Hukum Indonesia tidak lagi sejalan dengan keinginan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Alternative Title: S1-14 FH-IH-23 SHELLY PRETICIA SEPTIANI_191741018152336

Title: PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERBASIS HUMAN RIGHT IMPACT ASSESMENT (HRIA) DI INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)-23; https://drive.google.com/drive/folders/19vXjtO5WCSPupX2TMT0gLgtkqotDa_76?usp=drive_link
Creator: NABILAH GHASSANI HAMDAN
Date: 23
Description: Pasal 34 UU PDP menyatakan bahwa terhadap pemrosesan data pribadi yang berpotensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi, harus dilakukan penilaian dampak. Namun demikian, dalam pasal tersebut, belum diatur mengenai bagaimana penilaian dampak dilakukan, dan berdasarkan indikator apa penilaian dampak tersebut. Hal inilah letak dari ketidaklengkapan norma tentang indikator penilaian dampak dalam hal pemrosesan data pribadi pada UU PDP. Ketidaklengkapan norma tersebut berdampak pada pelaksanaan perlindungan data pribadi, yaitu menjadi tidak maksimal. Demikian karena meskipun telah diketahui terdapat kegiatan pemrosesan data pribadi yang berpotensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi, penilaian dampak atas potensi risiko tinggi tersebut tidak dapat dinilai, sehingga tidak dapat meminimalisir adanya pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi. Hal tersebut akan memperlebar adanya kesempatan terjadinya pelanggaran terhadap keamanan data pribadi yang nantinya mengarah pada peristiwa kebocoran data pribadi. Pemerintah perlu menutup ketidaklengkapan norma indikator penilaian dampak tersebut, dengan cara menyusun indikator penilaian dampak melalui pengadopsian indikator penilaian dampak dalam HRIA on Digital Acitivities bagian 3 (Analisis Terhadap Dampak-Analysing Impacts) ke dalam Pasal 34 UU PDP. Indikator penilaian dampak tersebut melengkapi jenis dampak risiko tinggi atas pemrosesan data pribadi, sehingga indikator yang dapat diadopsi adalah indikator tingkat keparahan dampak berupa skala, ruang lingkup dan tingkat ketidakmampuan perbaikan terhadap dampak.
Alternative Title: S1-15 FH-IH-23 NABILAH GHASSANI HAMDAN_201741019252896

Title: ANALISIS URGENSI PENGATURAN PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL-23; https://drive.google.com/drive/folders/1m5-8HgA34QsE9w0KfpWUzZUYM4U2iRpv?usp=drive_link
Creator: JOSEPH F.M. DOS SANTOS
Date: 23
Description: Kekuasaan legislatif merupakan poros kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga Dewan Perwailan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi rakyat pusat dan daerah. Namun demikian menjadi persoalan mendalam ketika basis regulasi penyelenggaraan kekuasaan legislatif seperti UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang MD3 tidak mengatur tegas dan jelas mengenai masa jabatan anggota legislatif. Kondisi yang tentu tidak diharapkan ketika lembaga kekuasaan seperti DPR dan DPD tidak diatur periode jabatannya, karena apabila tidak dibatasi jabatan kekuasaan akan berjalan terus-menerus dan diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu penelitian ini hendak dilakukan untuk menjelaskan pentingnya pembatasan jabatan anggota legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan demokrasi konstitusional. Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Apakah urgensi pengaturan pembatasan masa jabatan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan demokrasi konstitusional?; Kedua, Bagaimanakah konsep ideal pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan demokrasi konstitusional?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan Analisis serta kesimpulan dalam penelitiam ini adalah Pertama, urgensi pengaturan pembatasan masa jabatan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan demokrasi konstitusional tentu dilihat dari adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan pembatasan jabatan anggota legislatif baik dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang MD3. Tidak adanya aturan mengenai pembatasan masa jabatan tentu membuka pintu lebar tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu menjadi penting mengatur pembatasan kekuasaan legislatif agar sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dalam UUD NRI 1945. Kedua, Konsep ideal pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kedepannya adalah berupa Konsep penegasan berapa tahun menjabat dianggap satu periode dan Konsep dua periode DPR dan DPD. Konsep ini akan terwujud dengan amandemen Undang-Undang tentang MD3, karena konsep pembatasan tersebut merupakan perspektif demokrasi konstitusional.
Alternative Title: S1-16 FH-IH-23 JOSEPH F.M. DOS SANTOS_191741018152138

Title: TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH DALAM MASA JABATAN: STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PROF. DR. ASWANTO, S.H., M.SI., DFM. SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI-23; https://drive.google.com/drive/folders/1TdfaY92GXv5_eolrJI4PUQqe8aMeCdU5?usp=drive_link
Creator: MARIA FABIANTI BUSA SABON
Date: 23
Description: Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pemberhentian hakim konstitusi yang masih dalam masa jabatan?, dan apakah usulan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR kepada presiden sudah sesuai dengan undang-undang dasar?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dari hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa pemberhentian hakim konstitusi Aswanto melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sehingga terjadinya implikasih terhadap kemandirian peradilan, pola pemberhentian yang tidak mempunyai kepastian hukum serta tidak berdasar dan pemberhentian hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini juga membuat lembaga konstitusi bisa kehilangan kemerdekaanya. Sejatinya bila merujuk paparan di atas maka tidak ada ruang bagi lembaga manapun. diluar Mahkamah Konstitusi untuk mengintervensi mencampuri sifat imparsial dari seorang hakim konstitusi, Sama halnya ketika lembaga DPR mencopot Hakim Aswanto yang menurut peraturan undang-undang tidak memiliki dasar hukum dan artinya bertentangan dengan konstitusi, melihat kedudukan antara DPR dan MK yang merupakan lembaga negara dengan kedudukan sejajar dan tidak saling subordinasi satu sama lainnya Sebagai lembaga yang menunaikan konsep trias politica tidak sepatutnya bertindak seolah mempunyai kekuasaan yang paling besar dari yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini Pemberhentian hakim konstitusi yang masih dalam masa jabatan melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, selebihnya pemberhentian selain pada acuan yang ada adalah inkonstitusional dan Usulan pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR kepada Presiden dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya Lembaga yang mengusulkan yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak berhak mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi.
Alternative Title: S1-17 FH-IH-23 MARIA FABIANTI BUSA SABON_191741018152184

Title: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM ASURANSI MELALUI TELEMARKETING OLEH BANCASSURANCE-23; https://drive.google.com/drive/folders/1hK_MljMqNAWnuoloarXSXh74l-hkM6n9?usp=drive_link
Creator: SYAHDU AWANIA PUTRI LAZUARDI
Date: 23
Description: Pemasaran dan penawaran asuransi yang dilakukan melalui telemarketing lebih banyak menimbulkan kerugian karena dilakukan dengan autodebet pada rekening nasabah tanpa nasabah merasa memberikan persetujuan atas produk yang ditawarkan. Kesepakatan merupakan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan keberlakuan asas konsensualisme yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian asuransi melalui telemarketing yang dilakukan oleh bancassurance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas konsensualisme dalam penerapannya tidak terlaksana karena terdapat unsur kekhilafan yang dilarang dalam Pasal 1321 KUH Perdata sehingga perjanjian menjadi cacat hukum atau tidak sah.
Alternative Title: S1-19 FH-IH-23 SYAHDU AWANIA PUTRI_181741019152044

Title: ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA-23; https://drive.google.com/drive/folders/1D3eAPlrPDfpCpgcQvZYZl1mhAagrYS5z?usp=drive_link
Creator: NUR FATIMAH
Date: 23
Description: Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahn yakni: pertama, untuk mengetahui secara yuridis konstitusional dibutuhkan pemenuhan hak politik mantan terpidana; kedua untuk mengetahui pemenuhan hak politik terpidana sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus. Adapun metode analisis yang digunakan metode dreskriptif kualittatif. Hasil dan analisis ini menyimpulkan bahwa pertama, yuridis konstitusional pemenuhan hak politik mantan terpidana terdapat dalam penganturan dasar mengenai hak politik dalam konteks mantan terpiadana yaitu konstitusi negara UUD NRI 1945 berarti sebagai dasar untuk pelaksanaan hal tersebut diwujudkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kedua, pemenuhan hak politik mantan terpidana sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur tentang hak setiap manusia dalam kebebasannya turut serta dalam pemerintahan. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendukung Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai pengaturan kedudukan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi mantan terpiadana bisa mencalonkan diri sebagai legislatif telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setalah mantan napi selesai menjalani pidana penjaranya. Disarankan bagi badan legislative (pembuat Undang-Undang) DPR seharusnya tidak semerta-merta membuat suatu kebijakan yang tidak bertentang dengan kebijakan lainnya tetapi DPR seharusnya mempertimbangkan segala aspek sosial politik yang ada sehingga tidak memicu pro dan kontra secara berlebihan di kalangan masyarakat.
Alternative Title: S1-21 FH-IH-23 NUR FATIMAH_191741018152221

Title: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN UANG PISAH PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA/BURUH YANG MENGUNDURKAN DIRI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA-23; https://drive.google.com/drive/folders/1WBm-Ofb1_asA5JQxtPNIzbiNZXHE7Bmw?usp=drive_link
Creator: ANIES MUBARROK
Date: 23
Description: Peraturan di bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas mengenai besaran uang pisah bagi pekerja/buruh yang putus hubungan kerjanya karena mengundurkan diri secara otomatis mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas besarnya uang pisah pada pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Dalam hal ini telah terdapat suatu norma samar terhadap pengaturan besarnya uang pisah pada pekerja/buruh yang mengundurkan diri, sehingga berakibat adanya putusan-putusan hakim yang berbeda-beda dalam setiap perkara yang masuk ke lembaga peradilan perselisihan hubungan industrial pada perkara pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Belum adanya peraturan hukum positif yang mengatur tentang besaran pengaturan uang pisah pada pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Pengaturan tentang besarnya uang pisah ini seharusnya dapat difungsikan sebagai perlindungan hukum (legal protection) pada pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, dengan melakukan kajian pada kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan merupakan penelitian untuk menemukan implementasi terhadap besaran pengaturan uang pisah pada pekerja/buruh yang mengundurkan diri dan hal tersebut dibutuhkan agar tujuan hukum untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan tercapai. Hasil Penelitian ini menunjukkan konsep Pengaturan uang pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja yang mengundurkan diri di Indonesia masih belum mencerminkan asas keadilan bagi Pekerja/Buruh, yang mana pekerja/buruh telah mendedikasikan pada perusahaan tempat bekerja untuk memutuskan memilih dalam menentukan masa depan hidupnya. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar paling luas yang meliputi tentang kebebasan menentukan pilihan hidup.
Alternative Title: S1-22 FH-IH-23 ANIES MUBARROK_191741019152668

Title: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020)-23; https://drive.google.com/drive/folders/1cn7UXkTY-HQooNUQ2bNMpQXpji4OzcDZ?usp=drive_link
Creator: ALMUJAHIDIN
Date: 23
Description: Adapun penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Apakah alasan yang mendasari Presiden mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020?; Kedua, Bagaimanakah Implikasi Hukum pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah preskriptif. Hasil dan Analisis serta kesimpulan dalam penelitiam ini adalah Pertama, Alasan yang mendasari Presiden mengesahkan Perppu Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 adalah karena situasi dunia sedang tidak baik yang berakibat ancaman krisis ekonomi global, sehingga Perppu Cipta Kerja disahkan Pemerintah sebagai landasan kepastian hukum untuk memperbaiki ekosistem investasi dengan memfasilitasi perdagangan, melindungi dan memperkuat usaha kecil dan menengah serta mempercepat investasi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek strategis. Kedua, Implikasi Hukum pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 dalam bentuk Perppu tentang Cipta Kerja adalah selayaknya batal demi hukum lantaran Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi syarat kekosongan hukum atau hukum yang tidak memadai, di sisi lain juga penetapan Perppu Cipta Kerja merupakan pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentuk Undang-Undang agar memperbaharui regulasi bukan menciptakan regulasi pengganti.
Alternative Title: S1-23 FH-IH-23 ALMUJAHIDIN_191741018152652

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER LENDING BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA-23; https://drive.google.com/drive/folders/1qLBBB1mAiilhvDpdAp0EgenN8T6xYp4V?usp=drive_link
Creator: CHINTYA TIARA RAHMA
Date: 23
Description: Financial technology merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis Fintech terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau P2P Lending saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator. Layanan fintech berbasis P2P Lending menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi. Semakin berkembangnya fintech P2P Lending timbul permasalahan fintech illegal yang banyak merugikan masyarakat, maka itu perlu dilakukan kajian perlindungan hukum terhadap regulasi yang mengaturnya, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadapnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan layanan fintech P2P Lending dan penyelesaian sengketa pada bisnis fintech. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang- undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Alternative Title: S1-24 FH-IH-23 CHINTYA TIARA RAHMA_191741019152162

Title: URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT)-23; https://drive.google.com/drive/folders/1VOUSoNxaiI17yKr0bpMKGXAR31CGq1Kb?usp=drive_link
Creator: AHMAD FAUZAN AZIMA
Date: 23
Description: Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: pertama, urgensi penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint); kedua, desain ideal pengaduan konstitusional (constitutional complaint) bagi Mahkamah konstitusi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, urgensi penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dapat dilihat dari hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dalam melengkapi ketidaklengkapan norma untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional dengan adanya kasus yang begitu urgensi yakni terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto yang sejatinya termasuk perkara constitutional complaint. Kedua, adapun desain ideal constitutional complaint bagi Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah melalui dua penafsiran yaitu penafsiran otentik dan penafsiran konstitusional. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah urgensi penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) ditandai atas dasar ketidaklengkapan norma terkait constitutional complaint dan beberapa kasus yang tergolong pelanggaran hak konstitutsional warga negara dan kemudian ketidaklengkapan norma tersebut bisa diadili dan diselesaikan dengan menggunakan metode penafsiran otentik dan penafsiran konstitusional.
Alternative Title: S1-26 FH-IH-23 AHMAD FAUZAN AZIMA_191741018152711

Title: -23; https://drive.google.com/drive/folders/1DRjhIybLbcxeB3kWjEAe93SvlR6-4v6m?usp=drive_link
Creator: RIMA AULIA SARI
Date: 23
Description: Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah konsep Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Karena Pembelaan Terpaksa?; 2) Apa urgensi Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Karena Pembelaan Terpaksa?; 3) Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.KPn terkait Perkara Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Karena Pembelaan Terpaksa?. Tipologi penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil, analisis dan simpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Konsep permaafan hakim sangat tepat jika digunakan dalam penyelesaian tindak pidana karena pembelaan terpaksa dengan mempertimbangkan kondisi dimana pelaku yang melakukan upaya pembelaan. Kedua, penyelesaian perkara pidana saat ini tidak selalu mampu menyelesaikan semua problem hukum yang terjadi di masyarakat sebagaimana kasus seorang anak di Kabupaten Malang dengan anak sebagai pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Maka aturan mengenai permaafan hakim sangat perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang karena pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan pidana. Ketiga, berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.KPn, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan tidak ditemukan adanya alasan pengahapusan pidana. Namun melihat pada unsur-unsur yang ada prinsipnya tindakan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas sehingga terdakwa tidak dapat dipidana.
Alternative Title: S1-27 FH-IH-23 RIMA AULIA SARI_181741018151950

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERKAIT KEABSAHAN PENERBITAN IZIN PENAMBANGAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG, JAWA TENGAH-23; https://drive.google.com/drive/folders/1IfO7lYM_Uqiw4y55KshEptfCo9qK8pgR?usp=drive_link
Creator: AGIS MARDINI PAMELA
Date: 23
Description: Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang memiliki fungsi untuk menilai tindakan administratif pejabat/ badan yang berwenang dalam menerbitkan suatu kebijakan selain memperhatikan peraturan perundang-undangan juga memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni Pertama, Mengapa asas–asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai prinsip hukum harus mengikat pengambilan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait izin penambangan PT. Semen Indonesia?; Kedua, Bagaimana keabsahan surat putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 99/PK/TUN/2016 terkait dengan izin penambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ?; Ketiga, Bagaimana akibat hukum yang timbul dari dilanggarnya asas–asas umum pemerintahan yang baik oleh Gubernur terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tentang izin kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan pedoman dasar digunakan oleh pejabat/badan yang berwenang dalam menerbitkan suatu kebijakan dan memiliki prinsip mengikat. Kedua, keabsahan suatu Surat Keputusan Gubernur harus dikaitkan terlebih dahulu dengan syarat sahnya keputusan secara formil dan materiil, apabila tidak sesuai dengan syarat keabsahannya maka Surat Keputusan tersebut dapat dikatakan batal atau dapat dicabut. Ketiga, Akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya beberapa asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat diberikan sanksi berdasarkan pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014.
Alternative Title: S1-28 AGIS MARDINI PAMELA_191741019152181

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEMPAT WISATA SEBAGAI PRAKTIK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA WISATA BATU STUDI KASUS DAERAH WISATA SONGGORITI-23; https://drive.google.com/drive/folders/1pVxK4I26CgEFCVP55VMqOEBDWYifkgZB?usp=drive_link
Creator: DUWI YUDHANENGTYAS GALULARASATI MAHARANI PUTRI
Date: 23
Description: Penelitian ini di latar belakangi oleh kasus penyalahgunaan sarana wisata yang di alih fungsikan menjadi tempat praktik prostitusi terselubung salah sataunya yang terjadi di Kota Batu khususnya di Daerah Songgoriti yang terkenal dengan wisata alam dan kebudayaan ternyata juga menyimpan sisi gelap di baliknya yakni terjadinnya praktik prostitusi terselubung yang sudah dijalankan selama bertahun- tahun dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi Daerah Songgoriti. Peraturan daerah (perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang melarang penggunaan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung munculnya praktik prostitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagiamana penegakan hukum terkait praktik prostitusi terselubung di tempat wisata? Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di tempat Kota Wisata Batu? Dan bagimana pertanggungjawaban pidana oleh para pihak (Stakeholder) terkait dengan praktik prostitusi di tempat Kota Wisata Batu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode analisinya yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis ini yang pertama menunjukan bahwa Kota Batu belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Prostitusi dan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kedua faktor yang menyebabkan adanya praktik prostitusi dikarenakan keingintahuan yang berlebih terhadap hal seks, faktor ekonomi, dan letak geologis kawasan atau daerah yang mendukung untuk membangun bisnis praktik prostitusi. Dan ketiga Berbagai pihak ini terlibat aktif dalam pengadaan praktik prostitusi terselubung di Songgoriti yang memiliki peran dalam menutupi prostitusi yang terjadi. Kesimpulan dari peneliti ini memberikan upaya kepada Pemerintah Kota Batu untuk lebih menegakkan prostitusi dengan dibuat Regulasi yang kuat tentang Larangan tempat praktik prostitusi terselubung
Alternative Title: S1-29 FH-IH-23 DUWI Y.G. MAHARANI PUTRI_19174101852337

Title: ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA RAKYAT MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BLIMBING-23; https://drive.google.com/drive/folders/1EfYoJxpGYxxuW15sSiG41mcta5-2rHpQ?usp=drive_link
Creator: MUH. DEDY SETYAWAN
Date: 23
Description: Pada model penyelesaian masalah kredit macet di Bank Rakyat Indonesia unit Blimbing sebelumnya dengan menggunakan sita-lelang merupakan suatu solusi yang justru menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, tidak memberikan win-win solution, oleh karena itu diperlukan suatu model penyelesaian baru yang dikenal dengan cara restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit macet atau non performing loan (NPL). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses restrukturisasi kredit yang dilakukan olehBRI Cabang Malang dalam menyelesaikan kredit macet di bidang kredit usaha rakyat?; dan Bagaimana perkembangan dan efektivitas restrukturisasi kredit dalam menyelesaikan kredit macet dalam bidang pembiayaan kredit usaha rakyat di BRI Unit Blimbing?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode analisisnya yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis penelitian ini yang pertama menunjukkan bahwa proses restrukturisasi yang digunakan oleh Bank BRI unit Blimbing adalah perpanjangan masa tenor pembayaran, upaya ini dipilih untuk lebih mengefisiensikan kemampuan debitur dalam membayar jumlah kredit yang bisa dibayarkan dengan jumlah lebih rendah dari kredit sebelum dilakukannya restrukturisasi, Kedua, restrukturisasi ini memiliki keefektifan yang tinggi yang dapat menjadi solusi terbaik dalam menangani kredit macet di Bank BRI unit Blimbing dengan adanya penurunan presentase kredit macet yang ada pada tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa restrukturisasi kredit lebih baik dari sita lelang karena lebih mengedepankan aspek win-win solution antara Bank dengan Debitur. Sehingga saran yang diberikan untuk pemerintah menguatkan restrukturisasi kredit ini dalam subtansi Undang-Undang bukan sekedar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Alternative Title: S1-30 FH-IH-23 MUH. DEDY SETYAWAN_191741019152281

Title: ANALISIS PERAN FORUM BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERBURUHAN DI PT. INDO SUKSES SENTRA USAHA (ISSU) PASURUAN; https://drive.google.com/drive/folders/1cdGQlpPEQcgbMH7BmSnZ-rDdmMBlrHWe?usp=drive_link
Creator: SUGENG BUDI UTOMO
Date: 23
Description: Untuk mendukung dan memaksimalkan kegiatan operasional perusahaan, pengusaha harus menerapkan struktur kerja yang fleksibel semaksimal mungkin. Industrialisasi adalah proses yang semakin umum terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perselisihan perburuhan sulit dihindari dalam kerangka interaksi industrial antara pekerja dan dunia usaha, terlepas dari seberapa baik hubungan mereka. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk- bentuk potensial konflik perburuhan di PT ISSU. 2) Untuk mengetahui mekanisme forum bipartit dalam menyelesaikan konflik perburuhan di PT. ISSU. 3) Untuk mengetahui efektivitas peran forum bipartit dalam menyelesaikan konflik perburuhan di PT. ISSU. Dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data hukum/yuridis, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan observasi langsung dipabrik, wawancara langsung dengan HRD Manager dan karyawan pabrik serta berdasarkan dokumen yang ada. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk potensial konflik perburuhan di PT ISSU antara lain: Pelanggaran disiplin, komunikasi yang kurang baik antara atasan dan bawahan, dan pelaksanaan kenaikan upah menjadi penyebab utama kasus perselisihan hubungan kerja. 2) Mekanisme forum bipartit di PT ISSU dalam menyelesaikan konflik perburuhan dengan cara musyawarah dan berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disepakati bersama sehingga semua konflik perburuhan dapat diselesaikan dengan baik. 3) Efektivitas forum bipartit di PT. ISSU sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan konflik perburuhan.
Alternative Title: S1-31 FH-IH-23 SUGENG BUDI UTOMO_191741019152403

Title: ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN HAK PENGELOLAAN LAHAN OLEH BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG TENTANG CIPTA KERJA-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1ygFmcOeeUvyXxtIdfPk0n0rl2_DJD7gm?usp=drive_link
Creator: FAIS MIRWAN HAMID
Date: 2023
Description: Akhir bulan Maret 2023 merupakan tanda babakan baru berlakunya rezim Cipta Kerja pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbagai macam kontroversi substansi pengaturan di dalamnya kembali mencuat dalam aras kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal ini ketentuan hak pengelolaan yang saat ini dimiliki oleh bank tanah. Tulisan ini membahas problematika a quo dalam dua fokus, yakni berkaitan dengan relevansi hak pengelolaan pada bank tanah terhadap politik hukum pertanahan di Indonesia dan implikasi hukum kewenangan hak pengelolaan yang dimiliki oleh bank tanah terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia dan. Berdasarkan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, maka disimpulkan bahwa hubungan antara hak pengelolaan bank tanah pada UU 6/2023 dengan politik hukum pertanahan yang tercantum dalam UUPA terlihat masih kurang relevan. Hal ini lebih disebabkan pada pengaturan yang parsial dan orientasi awal pembentukan norma bank tanah yang parsial. Adapun implikasi hukum kewenangan hak pengelolaan yang dimiliki oleh bank tanah terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia terlihat dominan pada masing-masing unsur. Pertama, secara substansi kewenangan hak pengelolaan bank tanah sebagaimana yang tercantum dalam UU 6/2023 hanya memiliki landasan yang samar, mengingat bahwa UUPA tidak sama sekali menyebutkan ketentuan hak pengelolaan kecuali hanya pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Kedua, bahwa secara struktur terlihat adanya pengalihan dan penambahan kewenangan baru yang semula dimiliki oleh Kementerian ATR/ BPN kepada bank tanah. Ketiga, secara kultur nilai-nilai masyarakat Indonesia, masih terdapat kekhawatiran bahwa bank tanah pada UU 6/2023 lebih memihak pada aspek bisnis semata, sehingga dengannya mirip seperti penerapan domein verklaring pada masa Kolonial Belanda.
Alternative Title: S1-32 FH-IH-23 FAIS MIRWAN HAMID_181741019151708

Title: PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMANFAATAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF DI PLATFORM TIKTOK-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1-jdGT4qLYQzNkiViGaJeo8QkoFEQ9pRt?usp=drive_link
Creator: NOVIANA LURUK LEKI
Date: 2023
Description: Tiktok merupakan aplikasi yang sedang populer, banyak video dari aplikasi tiktok yang menjadi terkenal. Saat ini Tiktok menjadi primadona karena salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh oleh masyarakat. Namun fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya platform media sosial seperti Tiktok adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Oleh karena itu penelitian ini hendak dilakukan untuk menganalisis Pemenuhan Hak bagi Pemegang Hak Cipta terhadap Pemanfaatan Karya Cipta Lagu dalam Konten Video Kreatif di Platform Tiktok. Penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Bagaimanakah pengaturan pemenuhan Hak Cipta terhadap pemanfaatan karya cipta lagu dalam konten video kreatif di platform Tiktok?; Kedua, Bagaimanakah pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan karya cipta lagu dalam konten video kreatif di platform Tiktok?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah preskriptif kualitatif. Hasil dan Analisis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, pemenuhan Hak Cipta dalam pemanfaatan karya cipta lagu yang terdapat dalam konten video tiktok adalah Hak Moral dan juga Hak Ekonomi. Setiap konten video TikTok memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki secara eksklusif oleh pencipta konten video tiktok. Kedua, pengguna aplikasi TikTok atas lagu yang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Dalam pertanggungjawaban secara perdata, dapat digugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam pertanggungjawaban secara pidana diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Alternative Title: S1-33 FH-IH-23 NOVIANA LURUK LEKI_181741018151905

Title: POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)-2023; https://drive.google.com/drive/folders/15CnEkMeWpytK4Z4VIGFjz5ApMiAb3oGi?usp=drive_link
Creator: MUHAMMAD YUSUF ADI C.N
Date: 2023
Description: Penolakan usulan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk melakukan karantina wilayah dalam upaya penanganan covid-19 serta lambatnya peran pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan, maka diperlukan penelitian segera mengenai isu tersebut. Perlunya dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana politik hukum Hubungan Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan corona virus disease 2019 serta mengetahui upaya harmonisasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan corona virus disease 2019. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Politik Hukum Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam Penanganan Covid-19 diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 yang dianggap mengalami keterlambatan dalam pemberian kebijakan oleh pemerintah pusat akibat pertimbangan aspek ekonomi masyarakat. Upaya harmonisasi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai pengambil kebijakan dalam penanganan pandemic Covid-19, sedangkan peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia sumber daya manusia dan pelaksana pendukung dalam kebijakan Pemerintah Pusat.
Alternative Title: S1-34 FH-IH-23 MUHAMMAD YUSUF ADI C.N_161741018150329

Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TOXIC BEHAVIOR DALAM PERMAINAN GAME MOBILE LEGENDS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1erKil6QZPGum6sbhTAmromSZrrinPeLR?usp=drive_link
Creator: AMIGO PUSPO PAMUNGKAS
Date: 2023
Description: Mengambil dari kata toxic peneliti yang akhirnya menemukan permasalahan dan merumuskannya kedalam sistem permainan game mobile legends. toxic behavior dalam penerapannya ke permainan game mobile legends dari segi hukum di indonesia .permainan online yang seringkali menimbulkan pertentangan dalam lingkungan maupun dunia maya,penulis mengingatkan akan adab lebih penting ke dalam norma di khalayak umum ketimbang kemenangan dalam game tersebut. Penelitian ini membahas dua hal yaitu toxic behavior pada permainan game online mobile legends dapat dikualifikasikan sebagai online shaming dan yang kedua ialah faktor apa saja yang mendasari perilaku toxic behavior pada permainan game online mobile legends. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Temuan ini menunjukan bahwa toxic behavior tersebut sangat jelas dalam dunia maya,tetapi tidak dalam game saja ranah sanksi sosial dan sanksi pidana tersebut berlaku karena dalam dunia maya bisa saja apa yang kita buka dalam kondisional maupun situasional bisa membuat kita terseret akan ke toxic behavior dalam bermedia sosial yang akan mempengaruhi juga kedalam kehidupan juga.Sehingga yang saya terapkan dan menjadi kesimpulan mutlak dalam ujaran kebencian yang nyata sama halnya dengan tindakan kriminal yang lainnya. Faktor yang mendasari perilaku toxic behavior pada permainan game mobile legends ialah lingkungan yang toxic serta mencakup juga beberapa aspek dalam keluarganya.permainan ini sebetulnya memberikan edukasi untuk teamwork,kecepatan mengambil keputusan serta menganalisa lawan agar mendapatkan suatu kemenangan, tapi pada permainan seringkali menemukan player yang melakukan spam chat mengujar kebencian,pencemaran nama baik ,memaki-maki,serta voice yang menjatuhkan mental teman atau lawan.
Alternative Title: S1-35 FH-IH-23 AMIGO PUSPO PAMUNGKAS_171741018151153

Title: IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG MALANG-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1dZyUXVnJNRSbF9eRTeOtyx_usqFpI_tZ?usp=drive_link
Creator: DINDA SETYANINGSIH
Date: 2023
Description: Standar ketenagakerjaan internasional dan PBB mengakui perlindungan sosial sebagai bagian dari HAM. International Labour Organization bertindak untuk membantu negara-negara memperluas perlindungan sosial bagi semua dan untuk meningkatkan kondisi kerja dan keamanan kerja. Pemerintah Indonesia mengusulkan untuk memperluas jaminan sosial yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Usulan tersebut memasukkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi International Labour Organization Nomor 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial. Konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia serta menindaklanjutinya dengan memberlakukan konvensi tersebut ke dalam hukum positif. Pembentukan jaminan kehilangan pekerjaan memang terbilang baru bagi masyarakat, sehingga rumusan masalah yang peneliti gunakan yaitu bagaimana prosedur pencairan jaminan kehilangan pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan penentuan lokasi di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang, dengan didukung data primer, sekunder dan tersier dengan pengolahan data dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis dari penelitian ini dalam adanya persyaratan yang wajib peserta memiliki yaitu bukti pemutusan hubungan kerja dan terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dengan masa iuran 12 bulan berturut-turut selama 24 bulan. Kendala dalam penerapannya masih banyaknya perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kurangnya penindakan yang tegas dari lembaga pengawas terhadap perusahaan yang tidak ingin mendaftarkan pekerjanya.
Alternative Title: S1-36 FH-IH-23 DINDA SETYANINGSIH_191741018152089

Title: PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP PENYELAMATAN BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1SWbXn59_meRBAxd5Cy0h-UPQqYfZqSOG?usp=drive_link
Creator: AJENG BERLIANA NUARI PUTRI
Date: 2023
Description: Dalam melakukan perjanjian utang piutang adakalanya debitur lalai melakukan kewajiban untuk melunasi utangnya, terlebih-lebih pula benda yang dijadikan sebagai jaminan bukan miliknya melainkan milik pihak ketiga. Selain kreditur, hal ini juga dapat merugikan pihak ketiga sebagai pemilik benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Maka dari itu, undang-undang memberikan opsi kepada pihak ketiga untuk dapat menyelamatkan benda miliknya salah satunya dengan subrogasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah pemilik benda jaminan dapat melakukan upaya subrogasi apabila debitur melakukan wanprestasi?; dan Bagaimana prosedur dan akibat hukum dari pelaksanaan subrogasi? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dan analisis penelitian ini yaitu pertama penerapan subrogasi terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga apabila debitur wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan dibuktikan adanya kondisi-kondisi tertentu dan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memiliki suatu kepentingan untuk dapat melakukan subrogasi. Kedua prosedur dan akibat hukum dari pelaksanaan subrogasi adalah bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga menimbulkan akibat hukum yaitu beralihnya hak tuntutan serta kedudukan kreditur kepada pihak ketiga, sehingga debitur tetap harus membayar utangnya bukan kepada kreditur akan tetapi kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Kesimpulan pada penelitian ini walaupun, subrogasi yang dilakukan oleh pihak ketiga telah sesuai dengan persyaratan dan unsur-unsur yang ada, akan tetapi keterlibatan serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian utang piutang belum diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996, sehingga saran yang diberikan untuk pemerintah adalah dapat melakukan pengaturan secara khusus yang membahas mengenai hal tersebut serta untuk pihak ketiga adalah harus tetap waspada dan perlu mengenal dengan baik kepada pihak-pihak yang ingin meminjam benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan, supaya tidak menimbulkan kerugian.
Alternative Title: S1-37 FH-IH-23 AJENG BERLIANA NUARI PUTRI_191741018152334

Title: PENYELESAIAN HAK-HAK KEPERDATAAN PENYEWA OLEH MANAJEMEN MALANG PLAZA PASCA PERISTIWA KEBAKARAN DI MALANG PLAZA (STUDI KASUS KOTA MALANG JAWA TIMUR)-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1049e6ta_bBo0C1s5cxYw5aLx8HCo3gTH?usp=drive_link
Creator: KHOLIS DIANA
Date: 2023
Description: Penelitian ini berjudul Penyelesaian Hak-Hak Keperdataan Penyewa Oleh Manajemen Malang Plaza Pasca Peristiwa Kebakaran Di Malang Plaza (Studi Kasus Kota Malang Jawa Timur) Dimana dalam kasus ini kedua belah pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa kios Malang Plaza yaitu antara Manajemen Malang Plaza sebagai pihak yang menyewakan dan para penyewa, dimana objek sewanya adalah ruang Petak Malang Plaza yang tidak dapat dinikmati para penyewa akiat kebakaran diluar kesalahan para pihak tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Mengetahui hubungan keperdataan antara penyewa dan Manajemen Malang Plaza, Menganalisis hak-hak keperdataan yang bisa didapat oleh penyewa sebagai akibat terjadinya kebakaran di Malang Plaza dan Menganalisis bentuk penyelesaian yang menguntungkan penyewa dan Malang Plaza. Jenis penelitian ini adalah yurudis empiris, metode pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Hubungan Keperdataan antara penyewa dengan manajemen Malang Plaza adalah Hubungan Keperdataan Sewa Menyewa Kios Malang Plaza dengan resiko Force Mejure kebakaran diluar kesalahan para pihak, Hak-Hak Keperdataan Penyewa Akibat Kebakaran Malang Plaza, Hak menempati, Hak mendapat rasa aman dan Hak mendapat perwatan tempat sewa (ganti rugi karena tidak dapat menikmati hak) namun terkendala kondisi force mejure, Upaya pemenuhan hak keperdataan yaitu mediasi oleh walikota Malang dan Negosiasi kedua belah pihak, Dengan kesepakatan bersama antara Peyewa Korban kebakaran Malang plaza bersama Manajemen Malang Plaza bersepakat merelokasi peyewa ke Mall Sarinah Kota Malang dengan gratis biaya sewa selama 4 (empat) bulan adalah bentuk kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution.
Alternative Title: S1-38 FH-IH-23 KHOLIS DIANA_181741018151382

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS OPTIK (TOKO KACAMATA) DAN KOMPETENSI REFRAKSIONIS OPTISIEN DALAM UAPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI KOTA MALANG-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1A9L2RwwEUDpjNGzbbRNotS56aTyg76Jz?usp=drive_link
Creator: RIFA UTMAWATI
Date: 2023
Description: Latar belakang dalam penulisan ini adalah Legalitas Optik (Toko Kacamata) Dan Kompetensi Refraksionis Optisien Dalam Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Di Kota Malang. Setiap Optikal harus memiliki seorang Refraksionis Optisien sebagai penanggung jawab paling banyak 2 optikal yang terjadi adalah mata kita tidak diperiksa dan tidak diawasi oleh tenaga ahli Refraksionis Optisien dan pemeriksaan mata dilakukan oleh pegawai optik biasa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Refraksionis Optisien (RO). Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk Untuk mengetahui standar legalitas optik (toko kacamata) dan kompetensi refraksionis optisien yang harus dipenuhi sebagai penyedia jasa. faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan standar serta Upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar legalitas optik (toko kacamata) dan kompetensi refraksionis optisien sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Malang. Pendekatan hukum yang digunakan adalah normatif empiris menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta wawancara yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar legalitas pada toko kacamata sebagai penyedia jasa adalah memenuhi persyaratan teknis sebagai penyedia jasa seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian sebagai Refraksionis Optisien. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan standar legalitas optik adalah Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) yang dikeluarkan oleh IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia). Pemerintah telah memberikan ketentuan izin pendirian usaha optikal yang diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu kota Malang sebagai bentuk perlindungan Hukum terhadap konsumen, penyedia jasa juga bertanggung jawab memberikan informasi yang jujur dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila tidak sesuai dengan pesanan konsumen
Alternative Title: S1-39 FH-IH-23 RIFA UTMAWATI_191741019152553

Title: IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN)-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1uWlKR8IeJh0UBV1afykKzrO73F8QuqMG?usp=drive_link
Creator: MOKHAMAD SYAMSUL ARIF
Date: 2023
Description: Kejaksaan Republik Indonesia dalam wewenangnya sebagai wakil negara harus menciptakan rasa keadilan di masyarakat di dalam melakukan penyelesaian suatu perkara selain menggunakan cara represif penuntut umum juga menggunakan cara preventif. Berdasarkan dampak yang positif atas upaya penyelesaian perkara dengan cara preventif, kemudian Kejaksaan R.I menerbitkan Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Walapun cara penyelesaian perkara secara Restorative Justice mempunyai beberapa hambatan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari Kejaksaan R.I mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tersangka HENDRA PRASASI Bin M. ALI YUNUS. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: Pertama, Apa Dampak Yang Ditimbulkan Dari Implemantasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan?. Kedua, Apa Hambatan Yang Dialami Oleh Penuntut Umum Pada Pengimplemantasian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT Di Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan?. Ketiga, Bagaimana Penuntut Umum Dapat Melakukan Penghentian Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Tersangka HENDRA PRASASI Bin M. ALI YUNUS Yang Terjadi Di Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perkara dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Pada Implemantasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 pada perkara KDRT, tidak hanya memberikan berdampak tersangka KDRT dengan melakukan pemulihan kembali seperti keadaan semula, namun juga memberi dampak kepada korban dengan tercapainnya tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, Hambatan dalam Implemantasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 15 Tahun 2020 pada perkara KDRT. Penunut umum harus dapat menjadi fasilitator antara korban dan tersangka, sehingga dapat dilakukan kesepakatan perdamaian. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Yang Dilakukan Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT Atas Nama Tersangka HENDRA PRASASI Bin M. ALI YUNUS Yang Terjadi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Dilakukan berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban.
Alternative Title: S1-40 FH-IH-23 MOKHAMAD SYAMSUL ARIF_191741019152712

Title: TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT KUA YANG MENIKAHKAN ANAK BELUM CUKUP UMUR TANPA ADANYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DARI PEJABAT PENGADILAN-2023; https://drive.google.com/drive/folders/1isQAvIOXzKYtob3bU_5YOjWqewlkjcLe?usp=drive_link
Creator: RETNO AJENG PRATIWI
Date: 2023
Description: Batas usia seseorang dapat melangsungkan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagi pihak laki-laki dan perempuan sama- sama berusia 19 tahun. Namun jika terdapat kondisi tertentu yang diharuskan terjadi pernikahan belum cukup umur yang sifatnya mendesak, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan dimintakan dispensasi kawin dari pengadilan. Tetapi, jika pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur tersebut tanpa dilengkapi dengan dispensasi kawin dari pengadilan, maka kekuatan hukum dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yakni: 1) Bagaimana konsep pemidanaan terhadap Pejabat KUA yang menikahkan anak belum cukup umur tanpa adanya dispensasi kawin dari pejabat pengadilan?; 2) Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat KUA terhadap pernikahan anak belum cukup umur tanpa adanya dispensasi kawin dari pejabat pengadilan?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, dimana data primer yang menjadi sumber utama disandingkan dengan data sekunder dan data tersier. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, pejabat KUA yang menikahkan anak belum cukup umur tanpa adanya dispensasi kawin dari pejabar pengadilan secara perdata memang hanya sebuah bentuk pelanggaran administratif dari undang-undang perkawinan, namun jika pernikahan tersebut dilakukan dengan unsur pemaksaan agar pernikahan tersebut tetap berjalan meskipun tanpa dilengkapi dengan dispemsasi kawin, maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemaksaan perkawinan dan dapar dipidana menurut hukum positif Indonesia dengan pertimbangan unsur pemaksaan dan pelanggaran hak-hak anak didalam undang-undang. Kedua, penyelesaian hukum yang dapar dilakukan oleh pejabat KUA terhadap pernikahan anak belum cukup umur tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan adalah dengan cara diajukannya proses pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini diakui sah secara hukum sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kasus pernikahan anak belum cukup umur.
Alternative Title: S1-41 FH-IH-23 RETNO AJENG PRATIWI_171741018151270

Title: TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DI SEPANJANG JALAN RAYA PORONG SIDOARJO-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1F56s-r1nMERtwKJ53vdWvznJttSam-HC?usp=drive_link
Creator: EVAN LUWIS VERNANDO LUMBANRAJA
Date: 2022
Description: Jumlah pengguna kendaraan bermotor terus saja meningkat di Indonesia. Ketidakmampuan Peran Polisi Lalu Lintas untuk terus berada setiap waktu di sepanjang jalan untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, menjadikan sebuah kesempatan bagi beberapa oknum untuk berperan dalam mengatur lalu-lintas, oknum ini kerap disapa sebagai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkap secara Yuridis Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, Khususnya di Jalan Raya Porong Kabupaten Sidoarjo, menganalisis Pertanggung Jawaban Pidana dari Tenaga Sukarela Pelintas Jalan bilamana terjadinya sebuah pelanggaran dan kecelakaan dan Bagaimana seharusnya pengaturan terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis dengan pendekatan berdasarkan Perundang-Undangan atau Statue Approach. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan dan melakukan penelaahan melalui studi kepustakaan dengan bahan Perundang- undangan, Literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya. Adapun Metode Analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di sepanjang Jalan Raya Porong Sidoarjo adalah Ilegal atau melanggar undang-undang. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Selain itu Tenaga Sukarela Pelintas Jalan tidak semestinya menyebabkan gangguan fungsi jalan, seperti yang tertulis dalam Pasal 12 Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Pasal 28 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu di dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di katakan bahwa: Dilakukan Penertiban kepada setiap orang yang mencari penghasilan di perempatan jalan atau Traffic Light. Kedua, Selain tiga Undang- Undang yang telah disebutkan diatas, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan juga dapat dikenakan jerat Pidana, yaitu pada pasal 359 dan 360 KUHP apabila terjadinya suatu kecelakaan yang disebabkan karna Kelalaian Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Namun hal ini juga bisa melalui pendekatan Restorative Justice, seperti yang diatur dalam pasal 10 huruf B Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketiga, Bahwasanya didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal 256, 257, dan 258 dikatakan bahwasanya masyarakat wajib turut berperan serta menjaga ketertiban lalu lintas. Pasal ini dapat menjadi sebuah acuan dalam pembentukan legalitas terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan.
Alternative Title: S1-1 FH-IH-22 EVAN LUWIS VERNANDO LUMBANRAJA_161741018149979

Title: PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGEMBANG AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN : STUDI KASUS DI PT. MAHAKARYA EVELYN MUGHNII DEVELOPMENT-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1CknopCUigiglaPZp-2bMbhrLTvHHoRcO?usp=drive_link
Creator: LELICARTIKA METAK
Date: 2022
Description: Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tempat manusia melakukan aktifitas hidup dan berfungsi untuk melindungi manusia dari gangguan eksternal. Saat ini di Indonesia kebutuhan akan rumah semakin meningkat drastis terutama pada masyarakat perkotaan. Yang mana untuk memiliki sebuah rumah, perlu membutuhkan dana yang besar dan cukup. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah saat ini. Melihat masalah tersebut, kemudian pemerintah membuat salah satu program Perumahan yang segment pasarnya lebih diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah juga menghimbau kepada para pengusaha property agar membuat perumahan bagi segment pasar tersebut. Sehingga dengan didasarkan dengan peraturan pemerintah tersebut, banyak pengusaha properti yang kemudian tertarik akan usaha tersebut. Yang mana akibatnya persaingan bisnis semakin pesat dan ketat. Pihak property ini berlomba-lomba untuk menarik pelanggan dengan cara membagikan browsur, membuat iklan, sampai pada pemasaran marketingnya sangat meyakinkan konsumen bahwa akan mendapatkan kualitas bangunan yang baik, fasilitas yang lengkap, uang muka, cicilan serta bunga yang ringan disamping itu kemudahan dalam masalah legalitas. Namun pada kenyataannya segala sesuatu yang telah diperjanjikan tersebut tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai informasi yang diberikan. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban perdata dari pihak pengembang atas kerugian yang diderita oleh pihak konsumen/pembeli. Sasaran yang di teliti adalah di PT. Mahakarya Evelyn Mughnii Development. Tujuannya adalah agar mengetahui permasalahan utama yang menyebabkan pihak pengembang ini melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mana penulis menggunakan pendekatan metode yuridis- sosiologis, serta metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pihak pengembang telah lalai dengan melakukan ingkar janji kepada pihak konsumen karena disisi lain pihak pengembang masih menunggu surat perijinan dari pemerintah setempat untuk melakukan pembangunan perumahan baru. Dengan demikian berdasarkan tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh pengembang tersebut belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur kewajiban pengembang.
Alternative Title: S1-2 FH-IH-22 LELICARTIKA METAK_181741018151463

Title: ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan No. 2392/Pdt.G/2020/PA.Mlg)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1cMYTN2rUb71vU74xpWPGq5YZAzl-Jm-B?usp=drive_link
Creator: FRIZHYLIA SINTHIKE
Date: 2022
Description: Perceraian beda agama terjadi di Kota Malang dalam perkara Nomor 2392/Pdt.G/2020/PA.Mlg dimana antara penggugat dan tergugat melakukan dua pencatatan perkawinan yakni secara Khatolik dan secara Islam. Sehingga penelitian ini harus dilakukan atas pertimbangan agar supaya mengetahui keabsahan perkawinan bagi pasangan beda agama yang melakukan pencatatan perkawinan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil serta KUA dan cara menyelesaikan sengketa perceraian bagi pasangan beda agama serta pertimbangan hukum dalam memutus perceraian dalam kasus tersebut. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengaturan perceraian beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia serta apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perceraian beda agama di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan perceraian beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perceraian beda agama di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan yang dilakukan pertama kali dengan sah menurut hukum yang berlaku tidak begitu saja bisa dianggap batal oleh perkawinan yang dilakukan setelahnya. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini, maka Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tidak akan lepas dari yang namanya asas personalitas keislaman. Sebab Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama, maka dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara selain menggunakan undang-undang yang berlaku, juga berdasarkan hukum Islam.
Alternative Title: S1-3 FH-IH-22 FRIZHYLIA SINTHIKE_181741018151504

Title: ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1jSCMSgM0SKDu9zPrmAEqvmFf0piHWu_q?usp=drive_link
Creator: ZULFIKA ROCHMAH
Date: 2022
Description: Setiap subjek dan badan hukum bisa memperoleh hak untuk mempunyai tanah, akibatnya setiap hak atas tanah termasuk objek yang menyatu di atasnya sebagai suatu duduk perkara hukum. Proses transaksi dalam memperjual belikan suatu hak atas tanah dalam peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB). Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan tanah dapat beralih apabila sudah terdapat AJB yang dibuat oleh PPAT, Perkembangan fakta hukumnya terdapat PPJB berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 bahwa peralihan hak atas tanah dapat beralih hanya berdasarkan PPJB, karena hingga sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus mengenai PPJB maka seringkali dipertanyakan mengenai keabsahan dari PPJB hak atas tanah, serta perlindungan hukum kepada para pihak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis status peralihan hak atas tanah dengan PPJB berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang tidak mensyaratkan adanya AJB dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak apabila peralihan hak atas tanah hanya berdasarkan PPJB saja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa status PPJB berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 yang tidak mensyaratkan adanya AJB adalah sah sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata dan akta tersebut bersifat akta otentik, namun tidak menjamin pemindahan hak atas tanah kepada orang lain dapat terjadi jika tidak dilakukan menurut Pasal 1459 KUHPerdata, PPJB sebelum AJB diperbolehkan selama persyaratan sebagaimana ketentuan dalam peraturan terpenuhi, Sedangkan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat PPJB saja adalah perlindungan hukum preventif, dengan menuangkan klausul yang jelas dalam PPJB dan perlindungan hukum represif, para pihak bisa menyelesaikan hingga sampai ke ranah pengadilan. Dikemukakan saran bahwa perlunya mekanisme sosialisasi kepada masyarakat mengenai PPJB sebagai antisipasi terjadinya kerugian yang dialami oleh para pihak, Para pihak mencantumkan klausul dengan jelas di dalam PPJB, serta pentingnya Pemerintahan menegaskan pengaturan yang khusus terkait PPJB baik dalam Perundang-undangan atau peraturan yang lain guna memberikan kepastian hukum.
Alternative Title: S1-4 FH-IH-22 ZULFIKA ROCHMAH_181741018151927

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus di PT Surya Mustika Nusantara)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/14GfsVH0zyW84GpTTfDRGOmlN1a5WxRKy?usp=drive_link
Creator: NOVI KUSUMAWATI U
Date: 2022
Description: Pandemi Covid-19 menjadi pukulan telak ke berbagai sektor di Indonesia. Salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi adalah sektor Ketenagakerjaan. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah tingkat Pemutusan Hubungan Kerja dan dirumahkan meningkat tajam. Bencana pandemi Covid-19 ini membuat perusahaan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, salah satunya yang terjadi di Kota Malang. Namun, banyak juga pemutusan hubungan kerja di masa pandemi ini tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Melihat kondisi inilah perlu dilakukan kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi. Tujuan Penelitian Ini untuk mengetahui bagaimana pola hubungan kerja di PT. Surya Mustika Nusantara dan mengetahui bagaimana Perlindungan hukum di PT Surya Mustika Nusantara terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pola Hubungan Kerja di PT. Surya Mustika Nusantara saat Pandemi berubah dengan memberlakukan peraturan baru berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah mulai dari prosedur jam kerja yang semula masuk 6 hari kerja dalam satu minggu menjadi 3 hari kerja dalam satu minggu, hingga adanya penurunan nominal gaji yang disesuaikan dengan waktu jam kerja serta telah memberikan perlindungan hukum Secara Preventif Dan Represif terhadap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Alternative Title: S1-5 FH-IH-22 NOVI KUSUMAWATI U_171741019150855

Title: ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK DAN ORANG DEWASA (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA DAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1YApPdkw-sSJn2hIO-A9usLRm07iCweR7?usp=drive_link
Creator: DINI EKA YULIANA DEWI
Date: 2022
Description: Konsep restorative justice terhadap anak dan kepada orang dewasa merupakan penerapan dari prinsip hukum pidana yakni hukum pidana sebagai ultimum remedium, yang bermakna bahwa pidana merupakan alat hukum terakhir bagi siapa yang melanggarnya. Namun jika dibandingkan, penerapan restorative justice terhadap anak dan orang dewasa memiliki beberapa perbedaan didalamnya. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan, yakni: 1) Bagaimana penerapan restorative justice terhadap anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?; 2) Bagaimana penerapan restorative justice terhadap orang dewasa menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?; 3) Bagaimana perbandingan konsep restorative justice terhadap anak dan konsep restorative justice terhadap orang dewasa?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dimana bahan hukum perundang-undangan menjadi data primer dalam penelitian ini. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, pengaturan mengenai konsep restorative justice terhadap anak, diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk dari penerapan restorative justice terhadap anak dapat dilihat dalam bentuk pemberian diversi ketika anak berhadapan dengan hukum. Pemberian diversi ini ditujukan untuk memberikan proses penanganan perkara pidana diluar pengadilan dalam bentuk mediasi, agar hak dari si anak tetap terjamin kedudukannya didalam hukum. Kedua, pengaturan mengenai restorative justice terhadap orang dewasa diatur didalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep restorative justice terhadap orang dewasa didalam peraturan ini mengharuskan setiap tindak pidana didalam proses penyidikan untuk dapat dilakukan proses restorative justice, agar dapat tercapainya tujuan hukum pidana yaitu sebagai hukum terakhir agar para pelaku mendapatkan efek jera. Ketiga, perbandingan antara konsep restorative justice terhadap anak dan konsep restorative justice terhadap orang dewasa terdapat perbedaan dalam secara istilah bahasa hukumnya, subyek hukumnya, dan juga penetapan hasil dari proses restorative justice tersebut.
Alternative Title: S1-6 FH-IH-22 DINI EKA YULIANA DEWI_171741018151042

Title: PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DIMASA PANDEMI TERHADAP DIBITUR YANG GAGAL BAYAR DI PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) FINANCE KOTA MALANG-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1lYBPjqNxzeVegMvSGDjL1cKgtUDzTHwJ?usp=drive_link
Creator: ELVA TRI ANDAYANI
Date: 2022
Description: Sebagai upaya agar bank selalu dalam keadaan sehat, liquid, solvent dan profitable, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan POJK 11/2020) atau kebijakan tentang pemberian kelonggaran/relaksasi kredit kepada debitur yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari wabah corona. Setelah berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan. Pengaturan mengenai ketetapan kebijakan tentang kualitas asset dan restrukturisasi kredit. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi kredit. penulis, penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di PT BCA Finance Kota Malang ini banyak mengalami hambatan-hambatan. Salah satu hambatannya adalah sikap debitur yang tidak koorporatif. Banyak debitur ketika dihubungi lewat telepon tidak diangkat atau ketika didatangi kerumahnya tidak menemui. Namun, banyak juga debitur dari PT BCA Finance yang tau program ini sehingga mengajukan restrukturisasi kredit. Selama ini, yang dilakukan oleh PT BCA Finance untuk mengatasi kredit macet yang tidak mengajukan restrukturisasi hanyalah tetap mencoba berkomunikasi melalui telepon atau mengirimkan surat pemberitahuan ke rumah debitur.
Alternative Title: S1-7 FH-IH-22 ELVA TRI ANDAYANI_171741029151020

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA JOKI MOBILE LEGENDS; https://drive.google.com/drive/folders/1d_fUWrlO_hAdt5obLUUR6LVJbEpKOe4v?usp=drive_link
Creator: RAFI' ALFAUZNURSY
Date: 2022
Description: Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah- kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian terpenting dari hukum konsumen, sehingga tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk mengatur dan melindungi konsumen secara khusus. Perlindungan konsumen merupakan isu yang sangat penting, namun terkadang hal tersebut masih sering dipandang sebelah mata oleh para pelaku ekonomi. Perlindungan konsumen sendiri diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Republik Indonesia Tahun 1999. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimana wanprestasi terhadap konsumen dalam menggunakan jasa joki Mobile Legends?, Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan jasa joki Mobile Legends?, Ketiga, Mengapa konsumen perlu dilindungi dalam menggunakan jasa joki Mobile Legends?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan yang mengikat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, wanprestasi yang dilakukan oleh penjoki dalam menjalankan jasa joki Mobile Legends merupakan perbuatan yang merugikan untuk konsumen. Perbuatan yang dimaksud yaitu, penjoki mengerjakan akun konsumen tetapi tidak sesuai apa yang diinginkan konsumen, penjoki terlambat mengerjakan akun konsumen, penjoki menjual dan mengambil konsumen yang dikerjakan tanpa sepengetahuan konsumen, dan terakhir penjoki tidak sanggup mengerjakan akun jokian karena kebanyakan order. Kedua, dalam menggunakan jasa joki Mobile Legends perlu adanya perlindungan hukum khususnya untuk konsumen. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dan meminta ganti rugi jika penyedia jasa joki ataupun penjoki tidak jujur dan terlambat dalam mengerjakan akun konsumen. Ketiga, konsumen perlu dilindungi dalam menggunakan jasa joki Mobile Legends karena adanya data pribadi di dalam akun gmail konsumen.
Alternative Title: S1-8 FH-IH-22 RAFI' ALFAUZNURSY_181741018151570

Title: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WANPRESTASI PENGELOLA MONEY GAME BERSKEMA PIRAMIDA (PONZI) TERHADAP ANGGOTANYA-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1hZPkvjTYDxtnCqISU8bSPARRMCl0CVL7?usp=drive_link
Creator: ANDREAS STEFANUS BUDY S
Date: 2022
Description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelola money game dalam menarik anggota untuk bergabung serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pengelola money game berskema piramid (ponzi) atas wanprestasi yang dilakukan terhadap para anggotanya. Dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yakni pertama, apa modus operandi yang digunakan pengelola money game dalam menarik anggota untuk bergabung?, dan kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban pengelola money game berskema piramid (ponzi) atas wanprestasi yang dilakukan terhadap para anggotanya?. iMetode penelitian ini iadalah ipenelitian Empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, dengan mewawancarai narasumber secara acak perihal keikutsertaannya dalam mengikuti aplikasi money game berskema piramida (ponzi). Hasil dari penelitian ini adalah modus operandi yang digunakan pengelola money game dalam menarik anggota untuk bergabung adalah dengan memberikan komisi atau keuntungan tinggi kepada tiap orang yang bergabung. Lalu bagi anggota yang sudah ikut bergabung, ia diiming-imingi pula dengan komisi atau reward jika dapat menarik orang lain untuk menjadi anggota. Lalu pertanggungjawaban Pengelola Money Game Berskema Piramid (Ponzi) Atas Wanprestasi yang Dilakukan Terhadap Para Anggotanya hingga kini sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawaban khususnya pada kasus Promote Together ini. Sampai saat ini belum ada Undang-undang yang merumuskan tentang kejahatan Money Game terhadap bisnis-bisnis berkedok, maka dari itu penanganan menggunakan lexs specialis belum bisa diterapkan dalam menangani kasus bisnis berkedok. Saran yang dapat penulis berikan adalah seharusnya para legislator negara segera merancang peraturan undang-undang tentang money game ponzi, karena dengan kemajuan teknologi saat ini, dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan kedok investasi. Berdasar perlindungan terhadap masyarakat, pihak kepolisian harus lebih mengedepankan pemberian informasi terhadap masyarakat akan bahayanya investasi dalam bentuk money game ponzi. Selanjutnya perlunya kesadaran para civitas akademika untuk memberikan sosialisasi secara sukarela terhadap masyarakat melalui media online agar dapat menjamah semua kalangan masyarakat perihal bahayanya money game berkedok investasi.
Alternative Title: S1-9 FH-IH-22 ANDREAS STEFANUS BUDY S_201741019252960

Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1QivtgkGdlIsw7ZMMbb7908_f0W4HF_tw?usp=drive_link
Creator: RENDY ARDIAN LAZUARDY
Date: 2022
Description: Teknologi saat ini memudahkan masyarakat melakukan perputaran ekonomi salah satunya memanfaatkan teknologi cryptocurrency. Mata uang kripto merupakan bukti perkembangan zaman. Namun, dibalik berkembangnya mata uang ini, terdapat problematika yang menyertainya terutama digunakan sebagai alat pembayaran seperti yang telah dilakukan oleh negara El Savador. Berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan segala transaksi menggunakan Rupiah. Hal ini yang menjadi topik bahasan penulis. Pada penelitian ini, membahas 2 pokok permasalahan yaitu: pertama bagaimana legalitas pemanfaatan mata uang kripto di Indonesia?, lalu kedua bagaimana akibat hukum penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia?. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, mata uang kripto di Indonesia ialah legal untuk tujuan ekonomi seperti investasi berjangka, namun secara tegas melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran karena dinilai ilegal. Lalu yang kedua, akibat yang terjadi dalam penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran ialah penjatuhan sanksi secara administratif kepada pihak penyedia jasa pembayaran, sanksi pidana berupa kurungan dan denda.
Alternative Title: S1-10 FH-IH-22 RENDY ARDIAN L_181741018151928

Title: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN UNDANG-UNDANG INFORMARSI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN PERBUATAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL-2022; https://drive.google.com/drive/folders/14ie9vKGGV_C9sE6C6XziM6aWF30Zi-BI?usp=drive_link
Creator: ALAN CANDRA WIJAYA
Date: 2022
Description: Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: Pertama, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perbuatan cyberbullying di media sosial yang telah diatur dalam perundang-undangan?; Kedua, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku perbuatan cyberbullying?; Ketiga, Bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam penegakan perbuatan cyberbullying? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis , yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan yang mengikat Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, persepsi masyarakat terkait perbuatan perundungan siber ini merupakan tindakan yang menyalahi aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan melanngar norma-norma sosial yang ada pada masyarakat. Kedua, Dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perundungan siber tercantum dalam undang- undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (3) maka aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam hal ini melakukan upaya proses pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku perbuatan perundungan siber di Kepolisian mengutamakan tindakan represif. Ketiga, tingkat efektivitas dari pelaksanaan undang-undang tentang perundungan siber sudah efektif diterapkan karena penegak hukum itu sendiri yaitu bahwa Kepolisian sebagai bagian dari lembaga yudikatif didalam menjalankan tupoksinya sudah mengedepankan tindakan represifnya.
Alternative Title: S1-11 FH-IH-22 ALAN CANDRA WIJAYA_181741018151531

Title: ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PELAKU ANAK MELALUI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT LUMAJANG)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1eoMkppY90A5iqoQ8weA9nPfqHbHQWD5Z?usp=drive_link
Creator: KANDA EKA PRASTYO WIBOWO
Date: 2022
Description: Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa dalam proses perkembangan anak hingga dewasa, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku. Perubahan perilaku dan sikap. Penerapan dan penyelesaian tindak pidana pencurian serta hak dan kewajiban anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor harus mendapat perhatian yang besar dan perlu dibenahi. Perlindungan hukum memiliki beberapa faktor yang berperan dalam mengubah sikap dan perilaku anak, yaitu dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor teknologi. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan tindakan preventif, hukuman dan upaya penyembuhan.
Alternative Title: S1-12 FH-IH-22 KANDA EKA PRASTYO WIBOWO_181741018151633

Title: ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN ULANG BATAS TANAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BATAS HAK ATAS TANAH-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1DnCwU5ImQYgdc6QofxAT-qxcLecbc3PQ?usp=drive_link
Creator: I MADE SHANDY PRABAWA
Date: 2022
Description: Timbulnya sengketa hak atas tanah dapat terjadi dikarenakan adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Badan Pertanhan Nasional (BPN) Kabupaten Malang dalam menyikapi terjadinya sengketa batas, pengukuran ulang serta perubahan sertipikat yang salah. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan serta memadukan bahan-bahan hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah deskrif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam penerbitan sertipikat masih banyak ditemukan kesalahan- kesalahan salah satunya ialah bentuk dan luas yang ada di dalam sertipikat tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia ialah Badan Pertanhan Nasional (BPN). Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanhan Nasional (BPN) Kabupaten Malang dalam menyikapi adanya sengketa batas yaitu dilakukan pengukuran ulang, mengembalikan data-data awal yang ada di BPN ketika sertipikat diterbitkan. Kebijakan BPN dalam menyikapi kasus sengketa tanah yaitu menghadirkan para saksi yaitu pemerintah desa, pemilik tanah dan tetangga batas untuk dilakukan pengukuran ulang. Saran dari penulisan hukum ini ialah agar Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang hendaknya lebih intensif memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat secara umum.
Alternative Title: S1-13 FH-IH-22 I MADE SHANDY PRABAWA_171741019151299

Title: EFEKTIVITAS PENERAPAN DENDA E-TILANG BERBASIS ELECTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1gJOl4-nLvR9QolnodIy_z7s2Oa4xEh-P?usp=drive_link
Creator: GUNAS SEKAR ARUM
Date: 2022
Description: Penelitian ini membahas 3 (tiga) pokok diantaranya, Pertama, Bagaimana legalitas penerapan denda E-Tilang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kota Surabaya?, Kedua, Apakah faktor penghambat dalam penerapan denda E-Tilang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (E- TLE) di wilayah Kota Surabaya?, Ketiga, Bagaimana efektivitas penerapan denda E-Tilang berbasis Electrinic Traffic Law Enforcement (E-TLE) diwilayah Kota Surabaya?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis dengan menelaah data sekunder dan data primer. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini yaitu: Pertama, Dasar hukum mengenai E-Tilang ini ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 272 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas penindakan pelanggran lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan dengan peralatan elektronik. Penggunaan alat elektronik ini bisa digunakan menjadi alat bukti di pengadilan, yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” yaitu perekam insiden atau kejadian untuk menyimpan informasi, Kedua, faktor penghambat dalam penerapan denda E-Tilang berbasis E-TLE adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Ketiga, Penerapan E-Tilang berbasis E-TLE merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas.
Alternative Title: S1-14 FH-IH-22 GUNAS SEKAR ARUM_181741018151983

Title: PEMBATALAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 34/P 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 82/G/2020/PTUN-JKT)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1fsbhIueVMdLx0GkVTLuBr1ue-J8Cc1kB?usp=drive_link
Creator: EDI SETIADY
Date: 2022
Description: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis pembatalan keputusan presiden RI No. 34/P tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat anggota KPU RI oleh Peradilan Tata Usaha Negara Begitu juga, menganalisis ajaran hukum administrasi negara tentang keputusan presiden yang menindak lanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kedua hal tersebut merupakan tujuan dari tulisan ini karena seperti diketahui bahwa Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP yang bersiat final dan mengikat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibatalkan oleh PTUN, dengan dibatalkannya Keputusan Presiden tersebut maka secara yuridis pemberhentian tetap Anggota KPU RI atas nama Evi Nopita Ginting tidak berlaku sedangkan putusan DKPP masih yang bersifat final dan mengikat masih berlaku karena berbeda ranah peradilan. Untuk itu urgensi tulisan ini adalah untuk mengkaji putusan PTUN terhadap masing-masing produk hukum ini dari sisi tinjauan yuridis. Mekanisme yang dilakukan adalah melalui penelitian yuridis normatif. Adapun berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020 tidak dapat membatalkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, karena putusan DKPP adalah putusan etik. Sedangkan putusan PTUN adalah putusan hukum.
Alternative Title: S1-15 FH-IH-22 EDI SETIADY_181741018152026

Title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN SERTIFIKAT VAKSINASI-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1X0jheUwXkJs2dBtJfwqkFwIENBurxE7p?usp=drive_link
Creator: SITTI NUR AISYAH
Date: 2022
Description: Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Apakah perbuatan orang yang memberikan keterangan tidak benar untuk mendapat pengakuan layanan sertifikat vaksinasi merupakan perbuatan pidana?; Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memberikan keterangan tidak benar untuk mendapat pengakuan layanan sertifikat vaksinasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurudis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus da pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Perbuatan memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Akibat dari perbuatan tindak pidana memalsukan sertifikat vaksinasi pelaku tersebut sudah dari awal memilki means rea atau niat untuk membuat sertifikat palsu dengan sadar pelaku juga turut membuat dengan memasukkan data identititas dirinya seolah-olah dirinya sudah melakukan injeksi padahal belum melakukan injeksi. Dengan begitu pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum atau sifatnya melawan hukum. Dengan begitu pelaku dengan sadar melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum atau sifatnya melawan hukum. Akibatnya pelaku dikenakan sangkaan atau dakwaan berlapis secara kumulatif alternatif berupa Pasal 263, 266, dan 268 KUHP. Kedua, pertanggung jawabannya kasus tersebut menggunakan mekanisme peradilan pidana pada umumnya. Mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaku pada kasus memakai sertifikat vaksinasi palsu yaitu dikenakan sangkaan atau dakwaan berlapis secara kumulatif alternatif.
Alternative Title: S1-16 FH-IH-22 SITTI NUR AISYAH_181741018151634

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI PADA KAWASAN PERUMAHAN DARI PERUSAHAAN BERBASIS CROWDFUNDING-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1RAy2xLfveVVwWoEH2BZWtwAeTThdg2YA?usp=drive_link
Creator: IKHSAN RIZKI SENTOSA TURINO
Date: 2022
Description: Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; Pertama, bentuk perlindungan hukum preventif bagi pendana dalam pendanaan jual-beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) dalam beberapa peraturan dapat dijumpai walaupun tidak mengatur secara khusus. Peraturan tersebut antara lain Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dimana pengembang properti harus membangun sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Adapaun pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi serta Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, perlindungan hukum preventif jual beli urun dana dapat dijumpai dalam aturan tersebut, yaitu mengenai bagaimana bentuk perjanjian, keterbukaan terhadap informasi dan lain lain. Kedua, Tanggung jawab pengembang dalam hal terjadinya wanprestasi kepada pembeli dalam sebuah perjanjian jual beli properti rumah atau perumahan, seperti tidak terpenuhinya prestasi dari pengembang dari apa yang telah diperjanjikan seperti perizinan perumahan yang tidak sah atau kondisi rumah yang tidak layak huni, menjadikan pengembang harus memenuhi prestasi apa yang diperjanjikan atau pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, atau dalam hal perbaikan rumah agar menjadi layak huni bagi si pembeli. Sehingga, pengembang yang mekakukan wanpretasi terhadap pembeli dapat melakukan pilihan langkah-langkah hukum untuk penyelesaian sengketa diluar peradilan.
Alternative Title: S1-17 FH-IH-22 IKHSAN RIZKI SENTOSA TURINO_181741018251768

Title: URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU ORANG LANJUT USIA-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1WCHyQWh5KEHmrQP_Rs0wpbKtyvuJsxmg?usp=drive_link
Creator: ELFRENDI LAZARUS KLAU
Date: 2022
Description: Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang Lanjut Usia selama ini?; 2) Apa urgensi penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana terhadap pelaku orang Lanjut Usia?; 3) Bagaimanakah alternatif penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice terhadap pelaku orang Lanjut Usia di masa mendatang?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder yang bersumber dari wawancara dan sumber kepustakaan. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis desktiptif-kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian yang dilangsungkan. Berdasarkan hasil, analisis dan simpulan dalam penelitian adalah: Pertama, Penyelesaian perkara pidana bagi pelaku orang lanjut usia masih memprioritaskan penyelesaian perkara pidana pada umumnya sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Meski demikian upaya restorative justice masih tetap bisa dijalankan. Kedua, Penegakan Hukum Pidana secara litigasi seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remidium), hal demikian juga prinsipnya perlu diterapkan terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang lansia, apabila melihat kondisi lansia yang mengalami penurunan baik dari aspek fisik, psikologi, dan sosial. Sehingga demikian memperhatikan kondisi lansia tersebut, maka sangat diperlukan model penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa, Advokat dan Penyidik disampaikan bahwa alternatif kedepannya penyelesaian perkara pidana secara restorative justice perlu dilakukan selama ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan mendapatkan kesepakatan oleh pihak pelapor. Selain itu alternatif lainnya yakni berupa pemberian sanksi tindakan moral, sanksi tindakan pada dasarnya lebih bersifat mendidik.
Alternative Title: S1-18 FH-IH-22 ELFRENDI LAZARUS KLAU_171741018150944

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PEMEGANG HAK KONSTITUSIONAL ATAS PELAYANAN ISOLASI COVID-19 DI RUMAH SAKIT-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1nnQPNq0WV61Iwfv3NnbYvwN_Tef4SWbX?usp=drive_link
Creator: FENIA AURULLY AISYAH
Date: 2022
Description: Hasil dan Analisis Penelitian ini yang Pertama, Hak konstitusional pasien dalam memperoleh layanan kesehatan termaktub dalam Pasal 28H Ayat (1), Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI 1945, disamping itu pengaturan mengenai hal ini juga dijelaskan dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Kedua, adanya potret beberapa kasus yang ditemukan oleh penulis memberikan konfirmasi bahwa terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau das sein dan das sollen, untuk itu hukum hadir dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pemangku hak konstitusional. Ketiga, Perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan preventif diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban Rumah Sakit, Perlindungan represif diberikan karena timbulnya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa sejatinya pemerintah telah menjamin hak kesehatan warga negaranya melalui berbagai regulasi yang ada namun pelaksanaanya tidak serta merta selalu sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh undang-undang, hadirnya negara untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang yang hak nya dilanggar merupakan suatu bentuk kewajiban. Namun demikian, persoalan tersebut juga lahir karena adanya problema normatif seperti adanya norma yang belum lengkap maupun norma yang kabur. Sehingga saran yang diberikan ialah dengan menambahkan apa yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi mengenai standar pelayanan kesehatan pada masa isolasi di Rumah Sakit.
Alternative Title: S1-19 FH-IH-22 FENIA AURULLY AISYAH_181741018151637

Title: PENAGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN LAMPU SIRINE DAN LAMPU ROTATOR PADA KENDARAAN PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1ljzK1q-LHSd0Soq_MguoF0BnA5NXScOs?usp=drive_link
Creator: REFA MEI PUTRI
Date: 2022
Description: Hasil dan Analisis Penelitian ini yang Pertama, Undang-undang Nomor 22 Tahun 20009 memberikan izin bagi kendaraan-kendaraan tertentu untuk menggunakan lampu sirine dan lampu rotator, sehingga penegakan hukum sudah dapat ditegakan secara optimal. Kedua, Terdapat dua jenis hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna sirine dan lampu rotator yaitu, hambatan yang terjadi dimasyarakat seperti faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan jalan hingga faktor kendaraan, kemudian hambatan internal dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketiga, Diperlukan adanya penanggulangan melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif dan penegakan hukum non-penal yang menitikberatkan pada sifat prefentif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa memang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan lampu sirine dan rotator telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Malang belum berjalan secara maksimal karena kurangnya kesadaran hukum, selain itu terdapat juga beberapa hambatan yang kemudian menyebabkan ketidakoptimalan penegakan hukum tersebut, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya seperti memberikan pendidikan atau pembinaan dan juga sosialisasi serta penyuluhan dengan cara mengadakan seminar.
Alternative Title: S1-21 FH-IH-22 ZEFA MEI PUTRI_181741018151920

Title: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1z5YgbH4K5439ncv3kU9yWL8Z3ekvfbl2?usp=drive_link
Creator: BEN SEPTIAN HERDIANSYAH
Date: 2022
Description: Hasil penelitian menunjukkan, Dari batas waktu yang telah ditentukan tersebut ditemukan kekaburan dan kekosongan hukum yang belum diatur secara konkrit dan tegas mengenai pendaftaran sertifikat jaminan fidusia, manakala terjadi lampau waktu dari suatu jangka waktu yang telah ditentukan 30 (tiga puluh) hari menurut hukum terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, yang sehingga ditemukan kekosongan hukum yang membawa ketidakpastian hukum bagi pihak yang memerlukan perlindungan hukum atas kepentingannya. Kesimpulan menunjukkan bahwa Bahwa dalam hal apabila Akta Jaminan Fidusia melewati batas waktu yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pasal 4, peraturan pelaksana maupun undang yang lain belum memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum yang jelas. Saran, Peraturan pelaksana maupun penjelasan mengenai pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Agar dalam hal perjanjian pembiayaan yang dibebani dengan jaminan fidusia memberikan kepastian hukum.
Alternative Title: S1-22 FH-IH-22 BEN SEPTIAN HERDIANSYAH_153120812258

Title: ANCAMAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) TERHADAP KEAMANAN RAKYAT SIPIL DAN NEGARA DALAM PENYALAGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/17KOg4BkAJ_ZGQpHEWtrwicTysjX5C2UD?usp=drive_link
Creator: RIFKI ANANDA
Date: 2022
Description: Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Apakah regulasi mengenai pesawat tanpa awak sudah memberikan jaminan bagi keamanan negara?; Kedua, Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman keamanan negara dari permasalahan penyalahgunaan pesawat tanpa awak?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data primer disandingkan dengan data sekunder yang bersumber dari wawancara dan sumber kepustakaan. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian yang dilangsungkan. Berdasarkan hasil, analisis dan simpulan dalam penelitian adalah: Pertama, Regulasi Pesawat tanpa Awak terkait dengan jaminan keamanan negara masih belum memadai, saat ini tindakan pencegahan oleh aparat keamanan masih hanya sebatas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang materi muatannya mengatur pengamanan Objek Vital Nasional di Indonesia. Namun regulasi ini masih belum cukup mampu menjamin perlindungan bagi masyarakat dari ancaman keamanan negara karena masih dirasakan belum lengkap dan implementatif. Kedua, Bentuk Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Negara dari Permasalahan Penyalahgunaan Pesawat Tanpa Awak adalah Pemerintah melalui Polri telah melakukan serangkaian langkah antisipasi melalui regulasi Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2019 terkait pengatuan standar tindakan keamanan pada Objek Vital Nasional dan turut membangun kerja sama antara Lembaga untuk menjaga pengamanan nasional.
Alternative Title: S1-23 FH-IH-22 RIFKI ANANDA_161741018149987

Title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI (PEER TO PEER LENDING)-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1DfeUiteMJvcnwM8JSi_9TeO7V-jDuOuM?usp=drive_link
Creator: MAULANA FIKRI AL HAJAR
Date: 2022
Description: Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman Berbasis Teknologi dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Adapun bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan adalah secara preventif yang berarti batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan mencegah adanya pelanggaran melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan bentuk secara represif adalah pihak kreditur atau pemberi pinjaman dapat mengupayakan penyelesaian secara sengketa. 2. Adapun Upaya yang dapat dilakukan Kreditur yang dirugikan dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Peer to Peer Lending) adalah dengan penyelesaian sengketa melalui Litigasi, yaitu dilaksanakan melalui pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim serta penyelesain sengketa melalui non litigasi, yaitu dengan prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di sengketa diluar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, arbitrase, dan pendapat yang mengikat.
Alternative Title: S1-24 FH-IH-22 MAULANA FIKRI AL HAJAR_1617741018150389

Title: TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN LINDUNG DARI ALIH FUNGSI HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PERUM PERHUTANI KPH MALANG: SUATU STUDI ANCAMAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG KASINAN UNTUK KEPENTINGAN WISATA ALAM DI KOTA BATU-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1ZgoNhbH49sWkTmOOVPxbX9b68PI-lggk?usp=drive_link
Creator: EMA SARILA SINAGA
Date: 2022
Description: Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian
yuridis empiris. Posisi dari Hutan Lindung Kasinan ini berada dibawah Perum
Perhutani KPH Malang. Dimana kewenangan untuk pengelolaan dan pemanfaatan
hutan memang diberikan kepada Perum Perhutani KPH Malang.
Hutan Lindung Kasinan sudah seharusnya memang dijaga kelestarianya.
Wisata alam yang memungkinkan di Hutan Lindung Kasinan ialah wisata tanam
pohon. Sehingga ekosistem yang ada didalam tidak terganggu keseimbangannya.
Alternative Title: S1-25 FH-IH-22 EMA SARILA SINAGA_171741019151048

Title: TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLIKASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR PADA GENERASI Z DI KABUPATEN MALANG: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg-2022; https://drive.google.com/drive/folders/15xZAEAJ2BxGURLiIySmNy-XoIr1BLSyK?usp=drive_link
Creator: RASYA MILLENIA WIDYANANDA
Date: 2022
Description: Hasil dan Analisis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia pada UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 menyebutkan bahwa dengan adanya pembedaan batas usia kawin juga berarti ada pembedaan perlakuan antara pria dan perempuan yang berdampak pada menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara,, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Selain itu ada juga faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, yaitu implikasi yang timbul akibat dispensasi kawin adalah adanya lonjakan permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Malang senjak adanya perubahan batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan. Selain itu implikasi yang timbul adalah adanya nikah siri, putus sekolah, kematian ibu dan bayi saat melahirkan, perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kemiskinan berkelanjutan.
Alternative Title: S1-26 FH-IH-22 RASYA MILLENIA WIDYANANDA_181741018151935

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM SAAT BERKENDARA DI KOTA MALANG-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1bNDlVEkszue3Uy_JJpKCWsX3IJAvytIh?usp=drive_link
Creator: MOCH DENNY RIZKY PURNAMA
Date: 2022
Description: Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penentuan responden dalam penulisan ini dengan menggunakan metode non random sampling yaitu penentuan responden secara tidak acak. Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak negatif pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan yaitu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan karena pemakaian ponsel sangatlah mengganggu konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan sehingga sanksi yang diberikan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan berupa hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulan/ denda maksimal Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Adapun Faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan telepon genggam yakni atas hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
Alternative Title: S1-28 FH-IH-22 MOCH DENNY RIZKY PURNAMA_171741019151175

Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN SARANA WISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI YANG BERNILAI TINGGI: STUDI KASUS PEMBANGUNAN JEMBATAN KACA DI JEMPLANG TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU-2022; https://drive.google.com/drive/folders/1VZnX-1LtMHg0F2zge_7o7PSGzncccfa3?usp=drive_link
Creator: IKWAN KHAFI
Date: 2022
Description: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam di kawasan konservasi yang bernilai tinggi tersebut tidak bertentangan dalam hal pembangunan taman wisata alam, akan tetapi mengenai proyek pembangunan wisata alam tersebut dibangun tanpa memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan mencedirai perasaan masyarakat adat Tengger yang selalu hidup berdampingan dengan alam. Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengenai pembangunan sarana wisata alam itu memperoleh keberatan/ketidak sesuaian oleh masyarakat, khususnya dari organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Selain itu, keterlibatan pemangku kebijakan dan masyarakat budaya adat setempat dalam upaya pembangunan sarana wisata alam di Kawasan Bromo Tengger Semeru, sehingga pembangunan sarana wisata alam dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyakat kearifan lokal setempat yang ada di sekitar Kawasan konservasi.
Alternative Title: S1-30 FH-IH-22 IKWAN KHAFI_181741018151647

Title: ANALISIS PENERAPAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI TERHADAP PARA PELANGGAR PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1UWl2wwiiOareoDza3jkEThQR8qmxwx4-?usp=drive_link
Creator: DEWA MADE KRISNANDIKA
Date: 2021
Description: Dalam rangka penanggulangan wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), pemerintah DKI Jakarta merespon melalui regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020. PSBB ini diarahkan demi memproteksi keselamatan masyarakat DKI Jakarta. Namun demikian berjalannya regulasi PSBB ini masih menimbulkan celah pelanggaran seperti tidak memakai masker dan berkerumun yang tentunya pemerintah DKI harus melakukan segala upaya, termasuk upaya represif melalui pemberian sanksi pidana. Penelitian ini membahas 3 (tiga) masalah pokok diantarannya, pertama, Bagaimana Pengaturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019?; kedua, Bagaimana bentuk pelanggaran dan apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada masa Corona Virus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta?; ketiga, Bagaimana implementasi sanksi pada pelanggar pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada masa Corona Virus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta? Tulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis dengan menelaah data sekunder dan data primer. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, pengaturan sanksi atas pelanggaran PSBB telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020; kedua, pelanggaran yang sering terjadi di DKI jakarta yaitu tidak menggunakan masker dan tidak mengindahkan social distance; ketiga, implementasi Pergub DKI Jakarta masih belum berjalan dengan optimal karna masih mengutamakan sanksi administratif.
Alternative Title: S1-1 FH-IH-21 DEWA MADE KRISNANDIKA_171741018150796

Title: EFEKTIVITAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI-2021; https://drive.google.com/drive/folders/175JibA06_Vz0Rx2KLJ5TUhniVYAw-Bi_?usp=drive_link
Creator: INDAH SUKMA
Date: 2021
Description: Dalam penulisan hukum ini, penulis membahas beberapa permasalahan yaitu Apakah Yang..Menjadi Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang Jaminan Fidusia dan Bagaimana Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Jika Ada Sengketa Yang Di Eksekusi Tanpa Eksekusi Pengadilan Negeri. Metode Penelitian.yang digunakan dalam menganalisis kedua permasalahan.tersebut adalah Metode Penelitian Normatif (Yuridis Normatif ditunjang dengan Yuridis Sosiologis), artinya bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang objek dari pada perundang-undangan yang mengatur perihal “Eksekusi Jaminanan Fidusia” serta memotret efektivitas eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pendekatan yuridis sosiologis yang mana dalam hal ini merupakan penunjang penulisan hukum penulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah memberikan tafsir terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang.Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pasal a quo xii inkonstitusional. Selain itu berkaitan dengan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Bengkulu dapat disimpulkan belum berjalan efektif sebagaimana diamanatkan dalam putusan a quo bahwa mekanisme ekesusi jaminan fidusia idelanya harus mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri.
Alternative Title: S1-2 FH-IH-21 INDAH SUKMA_171741018150820\

Title: STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA REUPLOADER VIDEO FILM TILIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1114Hf5pG3ESTMRGVNETxfaOsJUFONaPS?usp=drive_link
Creator: CHANDRA WIRA NUGRAHA
Date: 2021
Description: Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang konsep perlindungan hak cipta dalam menghadapi kasus reuploader video Youtube film “Tilik” ditinjau dari UUHC dan DMCA. Guna menjawab permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif merupakan konsep perlindungan hak cipta reuploader konten video Youtube menurut UUHC. Hal tersebut didasarkan pada kewenangan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta sebagai upaya preventif serta kewenangan seseorang untuk melaporkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan sebagai perlindungan hukum represif. Sementara konsep perlindungan hak cipta di Amerika Serikat adalah dengan menggunakan perlindungan hukum berbasis teknologi dengan tanda tangan digital dengan tujuan mengidentifikasi keotentikan video Youtube yang wewenangnya diberikan kepada Youtube sebagai penyedia layanan. Kasus reuploader film “Tilik” menurut DMCA akan ditindak dengan cara penghapusan konten reupload dan akun pelaku reuploader, sedangkan menurut UUHC pelaku reuploader adalah akan dikenakan sanksi pidana dan denda.
Alternative Title: S1-3 FH-IH-21 CHANDRA WIRA NUGRAHA_181741018251609

Title: EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI BAGI PELANGGAR KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN MASKER DI TENGAH WABAH PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KOTA BATU)-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1AcRdPWeJMQ9k4EiECMViY3mIlp-2rZze?usp=drive_link
Creator: DEDI KHOSNUL QORI’
Date: 2021
Description: Penelitian ini menghasilkan Faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan pemerintah Kota batu tentang pemakaian masker ditengah wabah pandemi Covid-19 adalah 1) masyarakat kurang disiplin dalam memakai masker; 2) masih ada masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 ini adalah fiktif; 3) masyarakat terlihat meremehkan Covid-19, akhirnya kurang kesadaran dalam disiplin terhadap peraturan xii yang ada; 4) masyarakat lebih mementingkan mencari uang/bekerja daripada harus berdiamdiri dirumah; dan 5) dari masyarakat, mereka lupa tidak memakai masker disebabkan pemakaian masker karena merupakan hal baru. Lalu perihal penerapan sanksi kepada pelanggar sejatinya sudah berjalan dan tidak ada hambatan yang serius, meskipun begitu hambatannya masih ditemui. Saran yang dapat penulis berikan perlu memberlakukan pembatasan sosial secara massal seperti PSBB dan yang kedua adalah penutupan sementara tempat-tempat wisata. Sanksi sosial yang penulis tekankan adalah dengan penyitaan KTP pelanggar untuk melakukan sanksi sosial dengan durasi waktu mungkin lebih lama seperti biasanya (1-2 jam). Hal ini menurut penulis lebih efektif dalam pemberian sanksi, disisi lain juga dapat memberikan efek jera.
Alternative Title: S1-4 FH-IH-21 DEDI KHOSNUL QORI'_171741018151104

Title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) ULP DINOYO YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MODUS MEMBESARKAN KAPASITAS DAYA MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) PADA ALAT PEMBATAS DAN PENGUKUR (APP)-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1LrGoAgapcN0fy_DSP2ozdufGT6Qz1sEW?usp=drive_link
Creator: AULLIA TRI KOERNIAWATI
Date: 2021
Description: kepustakaan. Metode analisis yaitu analisis Deskriptif Kualitatif. Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo, yaitu Pelanggaran Golongan I; Pelanggaran Golongan II; Pelanggaran Golongan III; dan Pelanggaran Golongan IV. Membesarkan kapasitas daya Miniature Circuit Breaker (MCB) pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) termasuk Pelanggaran Golongan I. Tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik dengan modus membesarkan kapasitas daya MCB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dalam prosedur perubahan daya listrik, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang. Jadi, apabila semua elemen-elemen dalam pencurian terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000,- (sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Miniature Circuit Breaker, ULP Dinoyo
Alternative Title: S1-5 FH-IH-21 AULLIA TRI KOERNIAWATI_171741019150895

Title: REKONSTRUKSI PENGUJIAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK SIFAT PUTUSAN YANG FINAL DAN MENGIKAT-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1ZAMYAf64wXk2u6-yg_bMj-oPlCRe27tl?usp=drive_link
Creator: ADITHYA TRI FIRMANSYAH
Date: 2021
Description: Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yakni: Pertama, Apa urgensi rekonstruksi pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang- Undang yang bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi?; Kedua, Bagaimanakah model pengujian kembali Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir dampak dari sifat putusan yang final dan mengikat? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, rekonstruksi pengujian kembali sangat diperlukan dengan berpedoman pada alasan filosofis, yakni suatu putusan final dan mengikat menjadi ideal apabila telah tercapai keadilan sebagaimana moral tertinggi tuhan, namun apabila putusan tersebut tidak merefleksikan moral tuhan, maka putusan tersebut perlu diuji kembali. Selain itu dikuatkan juga dari sisi yuridis bahwa pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2005 telah mengatur peluang permohonan Pengujian kembali terhadap putusan pengujian Undang-Undang. Secara alasan sosiologis bahwa selalu terdapat potensi Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggaransi keadilan, hal ini terbukti dengan pelanggaran moralitas dari hakim konstitusi Patrialis Akbar dan Arief Hidayat dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua, putusan yang bersifat final dan mengikat dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang langsung mengikat umum terbukti membatasi dialektika menuju keadilan. Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka diperlukan pengaturan atas model Praktik Overruling dan Pengintegrasian fungsi Pengujian Peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan lanjutan UUD NRI 1945 dan juga melalui peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Alternative Title: S1-6 FH-IH-21 ADITHYA TRI FIRMANSYAH_171741018150898

Title: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN ANAK SEBAGAI PELAKU YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA DI WILAYAH HUKUM POLRES BATU-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1hFck3kZ_DnxLjA5mU1HmlVtzg3STPGs8?usp=drive_link
Creator: GIYANTO
Date: 2021
Description: Hasil Penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya pengendara yang di bawah umur. Tidak hanya karena kelalaian dari orang tua saja, faktor yang menyebabkan anak mengendarai sepeda motor tanpa memiliki sim antara lain : Tidak adanya sanksi dari kepolisian seperti penilangan, orang tua mengizinkan dan memfasilitasi anak untuk berkendara sepeda motor walaupun tidak dilengkapi dengan SIM, Pertanggungjawaban sanksi terhadap kecelakaan anak di bawah umur tidak bisa dialihkan ke orangtua, namun orang tua bisa bertangungjawab untuk memberikan ganti rugi terhadap korban. Kesimpulannya adalah Ketika terjadi peristiwa hukum maka siapapun itu termasuk seorang anak harus bertanggung jawab sesuai dengan proporsi dan hukum positif yang mengaturnya,sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahnun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saran Bagi Masyarakat, diharapkan dapat mentaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku demi terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman, terutama orang tua dalam menjaga anaknya dalam menggunakan sarana kendaraan sebagai media untuk kesekolah agar memberikan pengertian dan pendidikan sejak dini kepada anak tentang tata tertib berlalu lintas.
Alternative Title: S1-7 FH-IH-21 GIYANTO_161741019150574

Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM SENGKETA ATAS TANAH YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN (INKRACHT)-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1PHWSEMbmzqMLZrR9kIE3-eBKkWrD_BW5?usp=drive_link
Creator: SAUT JOARNOLD
Date: 2021
Description: Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan konsep. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, berupa putusan- putusan pengadilan dari perkara gugatan serta menggunakan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut kemudian dianalisis. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjual sebagai penggugat melakukan gugatan terus-menerus sesuai keinginannya. Hakim dalam menentukan penyelesaian suatu sengketa atas tanah telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengadilan dalam hal ini sebagai lembaga dimana tempat para pencari keadilan telah pula menaunginya sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang yang ada tidak vii saling menunjang untuk dapat menyelesaikan persoalan perkara perdata gugatan hak atas tanah tersebut.
Alternative Title: S1-8 FH-IH-21 SAUT JOARNOLD_171741019251195

Title: ANALISIS PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANGIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN-2021; https://drive.google.com/drive/folders/19sbSs7Ff646HIUbflhnm9k-FdYjZ24PI?usp=drive_link
Creator: SITI KURNIASARI
Date: 2021
Description: Perkawinan pada usia dini di Indonesia masih menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat dan Pemerintah, karena perkawinan pada usia dini menimbulkan berbagai pro dan kontra. Untuk menyelamatkan anak-anak di Indonesia, Pemerintah telah merubah batas usia perkawinan pada anak dengan berbagai pertimbangan dan telah di tetapkan bahwa batas usia perkawinan pada anak minimal usia 19 Tahun, namun perubahan batas usia tersebut juga menimbulkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di semua Pengadilan Agama, salah satunya di Pengadilan Agama Bangil yang mana jumlah permohonan dispensasi kawin juga meningkat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksaan permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji antara Peraturan Hukum dispensasi kawin dalam penerapannya pada pelaksanaan di Pengadilan Agama Bangil. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bangil sejak dirubahnya batas usia perkawinan bagi laki – laki dan perempuan terhitung sejak Bulan Oktober 2019 sampai Bulan Mei 2020 sebanyak 112 Perkara yang telah mendapatkan Putusan Penetapan Pengadilan, di antara perkara tersebut permohonan dispensasi kawin di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu anak hamil diluar nikah dan antara anak dengan calon suami/istri telah menjalin hubungan cinta dalam kurun waktu yang cukup lama. selanjutnya Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedomanan Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin didasarkan serta di tinjau dari segi yuridis dan non – yuridis yaitu pada kelengkapan bukti, adanya paksaan atau tidak bagi anak untuk melangsungkan pernikahan serta akibat yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan anak.
Alternative Title: S1-9 FH-IH-21 SITI KURNIASARI_161741019150326

Title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KON SUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1hZJgdA-xnffu-gIA27Pfv4yXLmdZx9oP?usp=drive_link
Creator: ALMIRA ROSSA
Date: 2021
Description: Tujuan penulisa ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dan Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pemakaian kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan statute approach dan case approach. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahaan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Dalam penegakkan hukum perlindungan konsumen belum berjalan sebagaimana mestinya karena pelaku usaha masih dapat beralasan agar lepas dari tanggung jawab. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran dan pemakaian kosmetik ilegal tersebut dilakukan dengan dua upaya yakni upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif dilakukan disaat produk tersebut belum diedarkan pada masyarakat dengan cara pengujian, pemeriksaan dan lain-lain. Sedangkan upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Seharusnya BPOM harus menekankan pada upaya preventif sebagai upaya untuk “mencegah” penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar. Serta diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak yang dicantumkan dalam perundang-undangan perlindungan konsumen.
Alternative Title: S1-10 FH-IH-21 ALMIRA ROSSA_161741018150197

Title: ANALISIS TERHADAP PEMOTONGAN GAJI SECARA SEPIHAK PADA PEMAIN SEPAK BOLA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PEMOTONGAN GAJI PEMAIN DI KLUB SEPAK BOLA PERSIK KEDIRI)-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1z8tUWvsRrWkKvliu84A3rFAVuaZ7vsWq?usp=drive_link
Creator: RAHMAN PANANTO
Date: 2021
Description: Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri?; 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi klub sepak bola Persik Kediri melakukan pemotongan gaji terhadap pemain dalam masa pandemi Covid-19?; 3) Bagaimanakah upaya pemain sepak bola klub Persik Kediri dalam menghadapi klub guna melindungi hak mereka agar tercipta keadilan?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder yang bersumber dari wawancara dan sumber kepustakaan. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian yang dilangsungkan. Berdasarkan hasil, analisis dan simpulan dalam penelitian adalah: Pertama, Dasar atas pelaksanaan perjanjian kerja Klub Persik Kediri dengan pemain mengacu pada perjanjian secara sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yang mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu juga mengacu pada standar hukum PSSI dan FIFA, namun demikian semua itu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum nasional seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan yang kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahargaan Nasional. Kedua, Terdapat dua Faktor utama terjadinya pemotongan gaji secara sepihak yang dilakukan oleh Manajemen Klub Persik Kediri adalah karena faktor yuridis, yakni regulasi dari PSSI melalui Surat Keputusan No. SKEP/48/III/2020 mengatur angka 25 persen sebagai nilai gaji maksimal dan faktor non yuridis yakni pandemi Covid-19 membawa dampak pada kondisi finansial Klub. Ketiga, Pemain Sepak Bola Klub Persik Kediri pada dasarnya menerima kebijakan pemotongan gaji selama kompetisi belum berjalan di masa pandemi Covid-19. Akan tetapi terdapat upaya yang sebenarnya dapat dilakukan oleh pemain Klub Persik Kediri apabila terjadi perselisihan atau sengketa di dalam perjanjian kerja atau pelaksanaan perjanjian kerja, yaitu melalui NDRC atau Penyelesaian sengketa musyawarah.
Alternative Title: S1-11 FH-IH-21 RAHMAN PANANTO_191741018252327

Title: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN CARA ADOPSI ANAK (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1ZHC3Fc1C8prWsPG4kG8ZpJXOyFFpIzWs?usp=drive_link
Creator: FAJAR ANDIKA FIRMANSYAH
Date: 2021
Description: Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi anak?; 2) Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi anak di Kota Surabaya?; 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi anak di Kota Surabaya?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder dan data tersier. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi anak dapat dikenai pidana pada Undang- Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi anak di Kota Surabaya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan psikologis, faktor ekologis, internal dalam keluarga dan faktor lemahnya penegakkan hukum. Ketiga, Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi anak di Kota Surabaya adalah melalui tindakan secara preemtif, preventif dan represif. Dengan cara koordinasi aparat penegak hukum, peran serta masyarakat dan memperkuat peranan di bidang legislasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi anak.
Alternative Title: S1-12 FH-IH-21 FAJAR ANDIKA FIRMANSYAH_171741018150927

Title: ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TELAH DALUWARSA-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1pcS4Cv60gml9X8Jfy281g2txRnuHToqM?usp=drive_link
Creator: A.FAISHOL QODRI
Date: 2021
Description: Kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak tentu saja menarik perhatian untuk diangkat oleh media. Sejak dahulu sampai sekarang ini kasus pelecehan seksual terhadap anak selalu mendapat perhatian dan kemudian diangkat oleh media massa untuk menjadi topik pembahasan utama. Pada tahun terakhir ini sering terdengar baik melalui berita televisi, koran, sosial media tentang kejahatan terhadap anak dan perempuan semakin meningkat dan terjadi secara bervariasi seperti halnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang baru terungkap setelah anak itu telah tumbuh dewasa sehingga kasus itu telah daluwarsa sehingga dalam penelitian ini membahas kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan telah daluwarsa. Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah kasus hukum pelecehan seksual terhadap anak dan penyelesaian terhadap korban yang dapat dilakukan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak?; 2) Bagaimanakah upaya hukum terhadap korban pelecehan seksual yang telah daluwarsa?. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, dimana bahan hukum primer menjadi data yang berisi sumber hukum yang bersifat mengikat sumber utama yang dijajarkan dengan data sekunder dan data tersier yang berfungsi pendukung dan juga penjelas. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini dapat disimpulkan; 1) penyelesaian dari korban yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual dapat memperoleh rehabilitasi sosial, restitusi, serta perlindungan, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi. 2.) upaya hukum dapat dilakukan melalui mekanisme jalur pengadilan litigasi dan jalur luar pengadilan non-litigasi sehingga kasus yang daluwarsa dapat terselesaikan.
Alternative Title: S1-13 FH-IH-21 A.FAISHOL QODRI_171741018151155

Title: EFEKTIFITAS PENCANTUMAN KLAUSULA PEMBEBASAN PEJABAT PEMBUT AKTA TANAH TERHADAP TANGGUNG GUGAT DALAM AKTA JUAL BELI (STUDI PERKARA NOMOR 35/PDT.G/2018/PN.GSK).-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1vmMYgM096bw_Ymy1UlJJxdIc-OAIjRE-?usp=drive_link
Creator: ANITA RACHMA
Date: 2021
Description: sekarang sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap PPAT dalam melaksanakan jabatannya membuat akta. Tanggung gugat dari kebatalan suatu akta sebagai akta PPAT dapat menyebabkan PPAT berkewajiban membayar biaya, ganti kerugian dan bunga serta denda. Tapi jika dapat dibuktikan tidak bersalah tidak dapat dikenakan tanggung gugat maupun tanggung renteng dan Seyogyanya PPAT selalu memperhatikan sekaligus menerapkan dan berpedoman dalam sebuah asas-asas yang telah ada yaitu asas perjanjian itu sendiri yakni adanya kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sun servanda, itikad baik dan kepribadian dan juga asas pendukung lainnya yaitu kehati- hatian, kepastianhukum, profesionalitas, dan persamaan dalam mebuat sebuah akta. tidak ada peraturan di dalam PPAT kemudian menggunakan suatu aturan yg ada dijabatan aturan notaris hal hal menggunakan hukum diluar hukumnya dasarnya adalah suatu konvensi dalam kebutuhan prakteknya kerap kali diatur PPAT menggunakan atau tunduk secara diam-diam secara diam diam kepada suatu aturan tugas jabatan notaris, penunjukan diterima secara diamdiam, dilakukan berulang ulang tugas jabatan PPAT meniliki kekuatan mengikat secara normatif. Dan saran yaiu perlu peningkatan moral dan kesadaran hukum agar tercipta keadilan dan kesejahteraan, sedangkanuntuk PPAT hendaknya selalu tetap berpegang pada peraturan ada dan menerapkan asas-asas yang ada.
Alternative Title: S1-14 FH-IH-21 ANITA RACHMA_171741018150945

Title: ANALISIS MUATAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENANDATANGANAN AKTA PEMINDAHAN HAK SETELAH TERBAYARNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN-2021; https://drive.google.com/drive/folders/1qQNgaESnftkZlG3iJCz061s_bhr-XCTg?usp=drive_link
Creator: STEPHANIE
Date: 2021
Description: Sejak beralihnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memungutnya, timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan tanggung jawab PPAT dalam menandatangani akta pemindahan hak atas tanah atau bangunan. Permasalahan ini timbul dari adanya kewajiban PPAT untuk menandatangani akta setelah diserahkannya bukti pelunasan BPHTB sebagaimana tertera dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana dalam pelunasannya harus melalui proses validasi dan verifikasi pembayaran pajak BPHTB oleh Badan Pendapatan Daerah yang memakan waktu lebih lama dari batas ketentuan penyerahan akta pemindahan hak di Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, sanksi administratif yang dijatuhkan pada PPAT berupa denda atas pelanggaran ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU 28/2009 menunjukkan ketidakadilan kepada PPAT, karena dasar pengenaan sanksi tersebut tidak lagi sesuai dengan kenyataan pelaksanaan tanggung jawab PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan menganalisis muatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan dan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tertulis, disertai dengan penelitian secara empiris berkaitan dengan permasalahan PPAT dalam menangani akta pemindahan hak atas tanah atau bangunan hingga pendaftaran peralihannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No.28 Tahun 2009 tidak sesuai dengan pelaksanaan pemindahan hak atas tanah atau bangunan oleh PPAT. Selain memberikan resiko bagi PPAT untuk melakukan pelanggaran, ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan adanya prosedur validasi pajak BPHTB yang cukup lama sehingga PPAT mengalami keterlambatan dalam penyerahan akta pemindahan hak di Kantor Pertanahan. Ketentuan tersebut juga mengakibatkan PPAT kesulitan dalam melengkapi isi akta dan menahan dokumen-dokumen pendaftaran peralihanya sehingga menyebabkan tertumpuknya data-data klien di Kantor PPAT.
Alternative Title: S1-15 FH-IH-21 STEPHANIE_182741019252079

Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG DALAM KASUS PENYELAMATAN WADUK SEPAT DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 768/Pid.B/2019/PN.Sby )-2024; https://drive.google.com/drive/folders/1y3PRKdT7pMvMlzwm1EeM56AUab_CU85C?usp=drive_link
Creator: FAISAL ARIFIN
Date: 2024
Description: Dian Purnomo dan Darno dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama 2 bulan 15 hari. Setelah putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan banding. Kasus lantas dilimpahkan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada tanggal 4 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan menambah hukuman pidana penjara menjadi 3 bulan 27 hari. Sampai sekarang kasus ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Padahal seharusnya hakim pempertiimbangkan dalam pengambilan keputusan. Karna warga tersebut sedang memperjuangkan ha katas lingkungannya yang baik dan sehat. Hasil putusan inilah yang menjadi dasar penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode ini merupakan penelitian secara lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi pada kasus Dian Purnomo dan Darno berdasarkan putusan Nomor 768/Pid.B/2019/PN.Sby. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penetapan Dian Purnomo dan Darno sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dalam sebuah proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, menurut penulis proses persidangan tersebut adalah peradilan sesat. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kejanggalan – kejanggalan yang ditemukan tim hukum yang membela kedua terdakwa, diantaranya : keterangan saksi yang tidak sesuai antara saat BAP Penyidikan dan Keterangan saksi saat persidangan, Kedua terdakwa tidak di damping penasehat hukumnya saat sidang pertama, putusan yang bersamaan dengan pembacaan Pledoi (Pembelaan), serta proses penahanan terhadap tersangka yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu Dian Purnomo dan Darno merupakan pejuang lingkungan yang sedang mempertahanlan ruang hidupnya dari perebutan wilayah yang seharusnya tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata sesuan pasal 66 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Alternative Title: S1-16 FH-IH-21 FAISAL ARIFIN_171741019151037

Title: ANALISIS EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN PENYADAPAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI-2021; https://drive.google.com/drive/folders/11bRByn_zfpI5PVb--SNlVQIixnlsyNaq?usp=drive_link
Creator: BOBOT NASUTION
Date: 2021
Description: Penelitian ini membahas 3 pokok permasalahan diantaranya: 1) Apa urgensi pembentukkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; 2) Apakah perlu izin penyadapan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; 3) Upaya apa yang bisa dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bila Dewan Pengawas tidak memberikan izin penyadapan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pembentukkan Dewan Pengawas bertujuan untuk menjadi lembaga supervisi, sehingga KPK tetap bekerja sesuai dengan jalurnya, akan tetapi secara hirarki perizinan Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan kepada KPK, dan upaya yang sekiranya dapat dilakukan oleh KPK bila izin penyadapan ditolak adalah memperbaiki atau melengkapi permohonan izin dan melakukan gelar perkara ulang untuk membuktikan kelayakan tindakan penyadapan.
Alternative Title: S1-17 FH-IH-21 BOBOT NASUTION_171741018151167

Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI (STUDI DI KOTA MALANG)-2021; https://drive.google.com/drive/folders/12bqohovuJ2a6--Ok9C_iYDCF-0ndxmNq?usp=drive_link
Creator: MOHAMMAD NATSIR
Date: 2021
Description: 1. Perlindungan hukum data pribadi secara umum telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Dan secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 2. Belum ada perlindungan secara spesifik untuk masyarakat diharapkan segera ada peraturan yang sesuai untuk melindungi masyarakat dari Tindakan pernyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online. Selama belum ada perlindungan khusus maka perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait urgensi penggunaan aplikasi pinjaman online dan pengetahuan terkait pentingnya perlindugnan data pribadi dalam semau aspek, menjadi salah satu poin maraknya penyalahgunaan data pribadi. Khususnya dalam transaksi pinjaman Online.
Alternative Title: S1-18 FH-IH-21 MOHAMMAD NATSIR_161741019150196

No item selected

Prodi Ilmu Hukum

Rekap Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang

ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN - 2025

ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KEPULAUAN KANGEAN) -2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA) -2025

PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGATURAN HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN OLEH TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS - 2025

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan) - 2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN/ATAU PENIPUAN OLEH PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS DUGAAN MANIPULASI PINJAMAN BERDASARKAN PUTUSAN PN SBY NO: 1285/Pdt.G/2023) - 2025

ANALISA HUKUM TERHADAP PENJUALAN TANAH WARISAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 154/PDT.P/2022/PN MLG) - 2025

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT BALI YANG TELAH LAMA MENETAP DAN MENYATU MENJADI WARGA KOTA MALANG - 2025

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN UNTUK TIDAK MEMUNGUT PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH & RESTRIBUSI DAERAH - 2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBEBASAN AKTIVIS LINGKUNGAN PADA KASUS PERUSAKAN HUTAn (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:516/PID.B/LH/2018/PN BYW) - 2025

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI DENGAN KUSTOMER MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA MALANG

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ATAS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1055 K/PDT/2023)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AUTOPSI FORENSIK PADA MAYAT AKIBAT RACUN YANG DILAKUKAN SETELAH PENYUNTIKAN ZAT FORMALIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)-24

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (STUDI PERAN SATGAS PPKS PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG)-24

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARALABA YANG TERDAMPAK AKSI SERUAN BOIKOT: STUDI DI MCDONALD’S MALANG TOWN SQUARE-24

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN SIDTINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATAANG PERKARA PERDATA-24

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CRUDE PALM OIL DI INDONESIA-24

POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN IBUKOTA NEGARA-24

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika-24

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSIALKAN TANPA IZIN (STUDI KASUS AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL)-24

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL-24

ANALISIS POTENSI PENYIMPANGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA-24

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN SANTET DALAM PRESPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA-24

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT/KEMATIAN DENGAN PENYELESAIAN SECARA ADAT-24

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA “CURANMOR” MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT DI KABUPATEN SORONG-24

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN “HUKUM ISTI” MASYARAKAT MAYBART DI KABUPATEN SORONG-24

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP RUANG RESTITUSI-24

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PT. NOTO JOYO NUSANTARA MELAWAN BAMBANG SETYAWAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 367/PDT/2023/PT.SBY)-24

PENERAPAN SANKSI KEPADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KABUPATEN PASURUAN-24

ANALISIS PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TERKAIT PESANGON PENSIUN DI PERUSAHAAN PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA-23

ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)-23

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN KREDIT DAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH UMUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 35 TAHUN 2021-23

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS TERBUKANYA KERAHASIAAN REKAM MEDIS PASIEN-23

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI-23

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH GANDA-23

PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ATAS KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PERMOHONAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL: STUDI DI KOTA MALANG-23

URGENSI PELAKSANAAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-23

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA-23

ANALISIS PENERAPAN THE PRINCIPLE OF LEGALITY DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP TRAGEDI KANJURUHAN MALANG 01-10-2022) -2023

PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PETUGAS PARKIR YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERHUBUNGAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KAWASAN PINGGIR JALAN PASAR BESAR KOTA MALANG)-2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERIKATAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN SAYURAN OLEH PENGEPUL (STUDI KASUS DI DUSUN KLEREK DESA TORONGREJO KOTA BATU)-23

ANALISIS DISPARITAS PADA PUTUSAN PEMIDANAAN NARKOTIKA TERHADAP TEDDY MINAHASA DENGAN FREDI BUDIMAN-23

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI BERLAKUNYA PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS PADA UNDANG–UNDANG CIPTA KERJA DALAM HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA-23

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERBASIS HUMAN RIGHT IMPACT ASSESMENT (HRIA) DI INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)-23

ANALISIS URGENSI PENGATURAN PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL-23

TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH DALAM MASA JABATAN: STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PROF. DR. ASWANTO, S.H., M.SI., DFM. SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI-23

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM ASURANSI MELALUI TELEMARKETING OLEH BANCASSURANCE-23

ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA-23

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN UANG PISAH PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA/BURUH YANG MENGUNDURKAN DIRI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA-23

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020)-23

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER LENDING BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA-23

URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT)-23

-23

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERKAIT KEABSAHAN PENERBITAN IZIN PENAMBANGAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG, JAWA TENGAH-23

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEMPAT WISATA SEBAGAI PRAKTIK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA WISATA BATU STUDI KASUS DAERAH WISATA SONGGORITI-23

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA RAKYAT MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BLIMBING-23

ANALISIS PERAN FORUM BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERBURUHAN DI PT. INDO SUKSES SENTRA USAHA (ISSU) PASURUAN

ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN HAK PENGELOLAAN LAHAN OLEH BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG TENTANG CIPTA KERJA-2023

PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMANFAATAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF DI PLATFORM TIKTOK-2023

POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)-2023

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TOXIC BEHAVIOR DALAM PERMAINAN GAME MOBILE LEGENDS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA-2023

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG MALANG-2023

PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP PENYELAMATAN BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI-2023

PENYELESAIAN HAK-HAK KEPERDATAAN PENYEWA OLEH MANAJEMEN MALANG PLAZA PASCA PERISTIWA KEBAKARAN DI MALANG PLAZA (STUDI KASUS KOTA MALANG JAWA TIMUR)-2023

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS OPTIK (TOKO KACAMATA) DAN KOMPETENSI REFRAKSIONIS OPTISIEN DALAM UAPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI KOTA MALANG-2023

IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN)-2023

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT KUA YANG MENIKAHKAN ANAK BELUM CUKUP UMUR TANPA ADANYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DARI PEJABAT PENGADILAN-2023

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBERADAAN TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DI SEPANJANG JALAN RAYA PORONG SIDOARJO-2022

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGEMBANG AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN : STUDI KASUS DI PT. MAHAKARYA EVELYN MUGHNII DEVELOPMENT-2022

ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan No. 2392/Pdt.G/2020/PA.Mlg)-2022

ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016-2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus di PT Surya Mustika Nusantara)-2022

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK DAN ORANG DEWASA (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA DAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)-2022

PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DIMASA PANDEMI TERHADAP DIBITUR YANG GAGAL BAYAR DI PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) FINANCE KOTA MALANG-2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA JOKI MOBILE LEGENDS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WANPRESTASI PENGELOLA MONEY GAME BERSKEMA PIRAMIDA (PONZI) TERHADAP ANGGOTANYA-2022

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA-2022

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN UNDANG-UNDANG INFORMARSI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN PERBUATAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL-2022