Title

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT BERBASIS NILAI-NILAI KEADILAN (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1hyau6_FMH6J9L62EmPc-mgEyq3sfpyEk

Creator

AZHAR ARKHO

Date

2024

Description

Rekonstruksi ke depan yang diharapkan adalah membangun semua organisasi advokat yang mandiri, tantangan terbesar bagi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksi dengan masyarakat, maupun dalam hubungan dengan negara. Untuk memperkukuh fungsi dan jabatan Advokat memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan hak imunitas untuk tidak dapat di intervensi pada saat menjalankan tugas baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Alternative Title

S2-23 PS-MH-24 AZHAR ARKHO_212742018153802

Title

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KARANGBESUKI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG YANG BERLANDASKAN PADA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DAN PRINSIP-PRINSIP “GOOD GOVERNANCE” (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1hyau6_FMH6J9L62EmPc-mgEyq3sfpyEk

Creator

ENDY SRI HARTANTO

Date

2024

Description

Penelitian ini menghasilkan, pertama, implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan prinsip Good Governance pada pelayanan publik di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kekurangan ini berdampak pada pengelolaan teknologi yang belum optimal, sehingga efektivitas pelayanan publik menjadi terhambat.. Kedua, faktor pendukung dalam pemberian pelayanan kepada publik yang ditemukan penulis saat penelitian adalah: 1) adanya kepemimpinan yang visioner; 2) dukungan teknologi dan informasi; 3) infrastruktur yang memadai; 4) prosedur administrasi yang sederhana; 5) komunikasi yang efektif; 6) partisipasi publik; 7) ketersediaan anggaran yang memadai; 8) kebijakan dan regulasi yang mendukung; 9) Kerjasama antar Lembaga; 10) budaya pelayanan yang positif; 11) program dan inisiatif inovatif; dan 12) umpan balik dan evaluasi. Sedangkan Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan penulis dilapangan adalah: 1) banyaknya syarat tambahan dalam layanan administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan adanya syarat tambahan yang tidak jelas atau berlebihan dalam pengurusan dokumen, salah satunya adalah untuk membuat akta kelahiran; dan 2) waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, pelayanan sangat lambat dan memakan waktu berjam-jam, hal ini sangat tidak efisien dikarenakan birokrasi yang sedemikian rumit. Ketiga, penelitian yang dilakukan di Kelurahan Karangbesuki diperoleh fakta bahwa hukum administrasi negara yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang tertuang dalam Standar Pelayanan Publik diselenggarakan bervariasi sehubungan dengan kondisi sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan karangbesuki. Pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengkonstruksi hukum administrasi negara yang mengatur pelayanan publik seperti diatas, dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan demokrasi yang berkembang dalam masyarakat.

Alternative Title

S2-22 PS-MH-24 ENDY SRI HARTANTO_222742018154574

Title

HAK IMUNITAS ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM MELAKUKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021) (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/18Qt9kV61kpo60mUNwtap7-5bEn7t9rlp

Creator

ARTHA RIZKI ISWORO

Date

2024

Description

Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan Hak Imunitas Advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kedua, untuk mengetahui hak imunitas setelah pertimbangan hakim dalam nomor putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian ini adalah UU NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU NO. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Buku Hukum Pidana Islam. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan content analysis.

Alternative Title

S2-21 PS-MH-24 ARTHA RIZKI ISWORO_221742018154124

Title

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROFESI TUKANG GIGI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Malang Raya) (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1IDfGo8pDMf8_ybHzjngsi4yNHiQSoN0F

Creator

ERWIN DWIJARYANTAKA KUSUMA

Date

2024

Description

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien ketika adanya dampak kesehatan yang merugikannya setelah mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dari tukang gigi, dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian langsung untuk turun ke lapangan. Sehingga lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Batu.

Alternative Title

S2-20 PS-MH-24 ERWIN DWIJARYANTAKA KUSUMA_222742081154586

Title

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/12Y2B-wvKtzqMQqGbaRpiZw93RQwZPB9p

Creator

DWIYANTO BHANU SUSILO

Date

2024

Description

Penelitian yang berjudul Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Bengkayang ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang serta untuk memaparkan perihal keadilan yang diperoleh masyarakat terhadap putusan hakim dalam memutuskan Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkayang.

Alternative Title

S2-19 PS-MH-24 DWIYANTO BHAYU SUSILO_222742018154510

Title

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM KUHP TAHUN 1946 DENGAN KUHP TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1AeULd6cFPKxKNQ6FIQPE9iCFtqfYX8cs

Creator

AULLIA TRI KOERNIAWATI

Date

2024

Description

Penelitian ini memfokuskan pada tiga pokok rumusan masalah, yaitu pertama mengapa ketentuan tindak pidana perzinaan dalam KUHP tahun 1946 diganti, kedua mengapa ada persamaan dan perbedaan unsur Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP 2023, dan ketiga manakah ketentuan pidana perzinaan yang lebih adil bagi Masyarakat antara aturan pidana perzinaan yang di atur dalam KUHP tahun 1946 dengan KUHP tahun 2023 ditelaah berdasarkan teori keadilan bagi anggota Masyarakat.

Alternative Title

S2-18 PS-MH-24 AULLIA TRI KOERNIAWATI_222742018154509

Title

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANAK JALANAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PONTIANAK KOTA (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1mpbhMt3uEdY3JxlIK4wXDJZvCOCGEg9z

Creator

ARIJITO TRI SUSANTO H.

Date

2024

Description

Penelitian ini bertujuan untuk mengethaui penyebab, hambatan dalam penegakan hukum dan upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Pontianak Kota dalam menangani anak jalanan demi menjaga ketertiban sosial. Dalam penelitian ini terdapat tiga permasalahan yang dianalisis, yakni 1) apa faktor penyebab banyaknya anak jalanan di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota?; 2) apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak jalanan di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota?; dan 3) bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak Polresta Pontianak Kota dalam menangani anak jalanan demi menjaga ketertiban sosial?

Alternative Title

S2-17 PS-MH-24 ARIJITO TRI SUSANTO H._222742018154514

Title

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN KONDUSIFITAS DAN KENYAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN DARI KEGIATAN BALAP LIAR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKAYANG) (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1pasrmovUmWR85XNJKYJe-Pa1eWpKN-a9

Creator

IMMANUEL OKTOFANI PANJAITAN

Date

2024

Description

Penelitian ini memunculkan rumusan masalah tentang apa upaya kepolisian untuk mencegah kegiatan balap liar di Wilayah Hukum Polres Bengkayang? Dan apa sanksi yang diberikan bagi pelaku kegiatan balap liar di Wilayah Hukum Polres Bengkayang?. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris dengan Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polres Bengkayang, dimana sering ditemukannya kegiatan balap liar yang mengganggu kekondusifan dan kenyamanan pengguna jalan.

Alternative Title

S2-16 PS-MH-24 IMMANUEL OKTOFANI PANJAITAN_222742018154512

Title

PENYELESAIAN SECARA ADAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG) (2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1KgkXiU_IBVb00lgJK9KmRbN2XM5EzxvH

Creator

PARIANI

Date

2024

Description

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 81 Juncto Pasal 76 Huruf D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Ketika ada kasus persetubuhan di Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang, serta untuk menganalisis faktor yang mendorong Masyarakat Kecamatan Sungai Betung memilih penyelesaian secara adat adalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Alternative Title

S2-15 PS-MH-24 PARIANI_222742018154511

Title

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT BERBASIS NILAI-NILAI KEADILAN-2024

https://drive.google.com/drive/folders/1hyau6_FMH6J9L62EmPc-mgEyq3sfpyEk?usp=drive_link

Creator

AZHAR ARKHO

Date

2024

Description

Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga kemandirian profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile). Seorang advokat dilindungi saat menjalankan tugasnya dengan “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan” advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, bersumber pada data kepustakaan, bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, pasal-pasal dan teori-teori terkait dengan ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa advokat yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pendampingan terhadap klien, kedudukannya tidak dapat dipersamakan sebagai pelaku pelanggar hukum, karena memang advokat bekerja atas dasar surat kuasa dan profesionalitas, dan sebagai aparat penegak hukum memiliki hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan jasa hukum untuk membela kepentingan kliennya. Kecuali, pada saat pendampingan atas diri kliennya turut serta terlibat pelanggaran hukum dan atau melanggar kode etik profesionalitasnya sebagai advokat.

Alternative Title

S2-23 PS-MH-24 AZHAR ARKHO_212742018153802

Title

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MALANG ATAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG-2024

https://drive.google.com/drive/folders/12EuikJTqf5E-MHawNR8Hlww7K0G7HdUm?usp=drive_link

Creator

MUSLIMIN

Date

2024

Description

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan jawaban bahwasannya pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Malang menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan hasil dari fungsi pengawasan. Faktor-faktor kendala tersebut adalah: 1) keterbatasan anggaran; 2) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); 3) kurangnya akses terhadap informasi; 4) ketergantungan pada eksekutif; 5) konflik kepentingan dan politikal; 6) keterbatasan waktu; 7)kurangnya koordinasi dan komunikasi; 8) kendala regulasi dan kebijakan; 9) minimnya dukungan masyarakat; 10) kompleksitas dan dinamika masalah; 11) tekanan politik; dan 12) birokrasi yang rumit. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malang adalah dengan 1) meningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kinerja Pemerintahan Kabupaten Malang; 2) perlunya revisi peraturan atau kebijakan terkait fungsi pengawasan DPRD; 3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengawasan DPRD; dan 4) perlunya meningkatkan kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang. Saran yang dapat diberikan adalah 1) perlunya menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa data dan laporan terkait kinerja pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh DPRD dan masyarakat; 2) perlunya meningkatkan komunikasi dan dialog terbuka antara DPRD Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan penyelesaian masalah secara kolaboratif. Hal ini sebagai wujud “check and balances”; dan 3) mengadakan forum-forum publik dan pertemuan masyarakat secara berkala untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik mengenai kinerja pemerintah daerah, serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam proses pengawasan dan cara mereka dapat berpartisipasi.

Alternative Title

S2 -24-PS-MH-24 MUSLIMIN_2317420181355000

Title

KEDUDUKAN AHLI WARIS LAKI-LAKI DALAM SISTEM PEWARISAN MATRILINEAL PADA MASYARAKAT KAUM ADAT DI KECAMATAN IPUH, KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER-2023

https://drive.google.com/drive/folders/1OvDIoELq48o1mkoL0ustjvwdJpjAfQjf?usp=drive_link

Creator

INDAH SUKMA

Date

2023

Description

Apakah sistem Pewarisan dalam Kekerabatan Matrilineal adalah adil Dalam Perspektif Kesetaraan Gender dan Dapatkah Pemangku Kaum Adat Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Menjadikan Laki-laki sebagai Ahli Waris dan Apakah Pemangku Kaum Adat dapat melakukan sehingga Ahli Waris Laki-Laki menjadi Norma Adat. Metode Penelitian Yuridis Sosiologis, artinya bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Sistem Pewarisan Matrilineal jika dilihat berdasarkan Kesetaraan Gender. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat simpulkan bahwa Pemangku Kaum Adat tidak lagi mampu memberikan solusi apabila terjadi konflik waris karena perkembangan zaman dan arus globalisasi. Jika dilihat dari kesetaraan gender tentu kemudian timbul kedudukan Diskriminatif terhadap kaum laki-laki, sehingga Masyarakat sudah meninggalkan Sistem Waris Adat Matrilienal. Namun Pemangku Kaum Adat masih belum melakukan Sidang Akbar untuk melakukan musyawarah agenda mendesak karena masih ingin mempertahankan adat istiadat nenek moyang yang dikenal dengan istilah “adat pegang pakai”. Dengan begitu terjadi anomali antara Masyarakat dan Pemangku Kaum Adat.

Alternative Title

S2-1 PS-MH-23 INDAH SUKMA_202742018153325

Title

PENERAPAN LEGAL DUE DILIGENCE PADA MERGER PERGURUAN TINGGI SWASTA (STUDI KASUS PADA MERGER SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARANI DENGAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK MULTIMEDIA INTERNASIONAL)-2023

https://drive.google.com/drive/folders/1I3Syie-1ROiHoKGrKVUaMUhETifpJeHG?usp=drive_link

Creator

Anas Firman Adi

Date

2023

Description

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab terakhir dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Legal Due Diligence pada Merger Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Merger Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani dengan Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional)” dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Legal Due Diligence pada Badan Penyelenggara PTS tidak dapat dipisahkan dari adanya proses legal audit dan legal opinion yang dilakukan secara konvergen. Legal due diligent merupakan kegiatan pemeriksaan hukum pada Badan Penyelenggara PTS dengan materi yang begitu kompleks karena tidak hanya menyangkut kajian ilmu hukum tetapi juga lintas disiplin keilmuan untuk memperoleh gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu hubungan hukum tertentu. 2. Teknik investigasi yang digunakan dalam legal due diligent pada Badan Penyelenggara PTS yang akan merger menggunakan pendekatan follow the facts yang memungkinkan menemukan permasalahan hukum (legal fact finding) sekaligus mengendalikannya. Hasil dari legal due diligent pada merger Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani dengan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasiona telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Alternative Title

S2-11 PS-MH-23 ANAS FIRMAN ADI_212742018153801

Title

PEMBERIAN KUASA SUBSTITUSI OLEH PENERIMA KUASA DARI SISI YURIDIS UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DALAM BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN PEMBERI KUASA-2023

https://drive.google.com/drive/folders/1-Lnkucq-ymKW2BZsd4cdGUPBqPgqcY-v?usp=drive_link

Creator

FRANSISKUS TEGUH WIBOWO

Date

2023

Description

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: 1. Bentuk surat kuasa terdapat dua jenis yaitu kuasa yang dibuat dengan akta umum dan kuasa yang dibuat di bawah tangan, adapun surat kuasa yang dibuat dengan akta umum adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-undang. Sedangkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan dapat dibuat sendiri oleh pemberi kuasa (namun pada praktiknya penerima kuasa akan membuatkan sendiri surat kuasanya) yang kemudian di tandatangani oleh pemberi kuasa. Lebih lanjut surat kuasa juga diklasifikasikan menjadi dua yaitu surat kuasa khusus dan surat kuasa umum. 2. Pemberian kuasa dengan hak substitusi adalah suatu pemberian kuasa dimana penerima kuasa diberikan hak untuk mengalihkan kuasanya kepada orang lain yang sama-sana memiliki lisensi sebagai Advokat. Dari sini pula dapat disimpulkan bahwa hak substitusi ini barulah sempurna apabila disebutkan dengan tegas dalam perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

Alternative Title

S2-12 PS-MH-23 FRANSISKUS TEGUH WIBOWO_221742018153931

Title

KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN PENDEKATAN DIVERSI (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lumajang)-2023

https://drive.google.com/drive/folders/1KTbJEdYYedKBiDlzSMKr1jsyj83m1yhY?usp=drive_link

Creator

IRDANI ISMA

Date

2023

Description

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan kesepakatan dan perdamaian antara pelaku anak dan korban dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun atau telah berumur dua belas tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur delapan belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Proses diversi ini dilakukan mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan hasil akhirnya adalah musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. 2. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di tingkat penyidikan oleh penyidik Polres Lumajang berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana dalam penerapanya terdapat beberapa kendala salah satunya karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Alternative Title

S2-13 PS-MH-23 IRDANI ISMA_221742018154401

Title

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS PERSEROAN BANK JATIM ATAS HAPUS BUKU KREDIT YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN-2022

https://drive.google.com/drive/folders/1bGscHg4KvYE8dgHy5T_dX1Zp9luWLNT9?usp=drive_link

Creator

REZKY WAHYU SATRIO

Date

2022

Description

Tesis ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban hukum pengurus perseroan yang melakukan hapus buku kredit yang tidak memenuhi ketentuan dan dapat atau tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas agar tidak dirugikan atas perbuatan pengurus perseroan tersebut. Tesis ini tergolong dalam penelitian hukum doktrinal karena kajiannya difokuskan pada konsistensi peraturan hukum yang mengatur terkait ketentuan hapus buku kredit pada Bank Jatim dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) dan Undang-Undang Perbankan dengan bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan serta menggunakan teknik pendekatan kasus dan historis. Hasil penelitian yang didapati bahwa hapus buku KMK Pola Keppres PT NAT untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan Bank Jatim tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim tentang Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah Bank Jatim serta melanggar ketentuan dalam POJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dapat dipertanggungjawabkan hukum secara administratif karena yang di dalam kedua POJK tersebut memuat sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pemberhentian pengurus Bank. Pengurus Perseroan Bank Jatim yang melakukan hapus buku kredit dengan tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yaitu mengenai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam arti actual loss. Atas tindakan Pengurus Perseroan Bank Jatim tersebut pemegang saham minoritas dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan biasa dan gugatan derivatif.

Alternative Title

S2-2 PS-MH-22 REZKY WAHYU SATRIO_201742018152906

Title

REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERSTATUS SISWA UNTUK PEMENUHAN HAK SETIAP ANAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN FORMAL-2022

https://drive.google.com/drive/folders/1wmwjftplDbAd3URliGAK0lRXQwI87CuZ?usp=drive_link

Creator

DANIEL SULISTYONO

Date

2022

Description

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Doktrinal. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan sehingga penelitian hukum ini sangat erat dengan hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian ini menghasilkan pertama, Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berstatus siswa dalam aturan hukum di Indonesia belum memadai dan menjamin dalam melindungi pemenuhan hak setiap anak memperoleh pendidikan formal. Kedua, Pemerintah melalui lembaga legislatifnya perlu melakukan reformulasi khususnya pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A dengan perlu adanya penambahan pada poin “e”, yakni Pemberian hak kepada anak korban untuk tetap mengikuti pendidikan formal di satuan pendidikan tempat korban terdaftar sebagai siswa, dan satuan pendidikan diwajibkan memperlakukan anak korban secara wajar. Serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, perlu diubah dengan penambahan pada redaksi ayat (3) angaka 2, yaitu: termasuk solusi pemenuhan hak anak korban tindak pidana dalam memperoleh pendidikan formal. Dan yang ketiga, perlindungan anak korban tindak pidana perkosaan yang berstatus siswa agar dapat memperoleh hak mengikuti pendidikan formal idealnya memang diatur dalam bentuk sebuah undang-undang yaitu dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan norma hukum dalam undang-undang ini tidak hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi sebagai norma hukum sudah dilekati oleh norma sekunder disamping norma primernya, keberlakuaannya yang mencangkup seluruh wilayah di Indonesia, keberlakuan asas lex specialis derogat lex generali dalam sebuah konflik norma dan penyelenggaraan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu undang-undang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Alternative Title

S2-3 PS-MH-22 DANIEL SULISTYONO_191742018152564

Title

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPENGURUSAN PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA (PERCASI) KABUPATEN JEMBER -2022

https://drive.google.com/drive/folders/19xMeCOXj6mHVN5JWckgI7gdPXtnzh5jU?usp=drive_link

Creator

KAROLINA

Date

2022

Description

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor penyebab terjadinya sengketa keperungurusan PERCASI Kabupaten Jember, antara lain tidak hadirnya Pengurus Provinsi Jatim pada Muskablub sehingga dinyatakan tidak sah dan tidak mendapat SK walaupun ada rekomendasi dari KONI, timbul dualisme kepemimpinan yaitu dari pihak PLT dan Ketua hasil Muskablub, adanya Muskab lagi yang dihadiri oleh Pengurus Provinsi Jatim dinyatakan sah dan diberi SK namun tidak atau tanpa rekomendasi dari KONI, dan KONI sendiri membentuk Tim Peralihan dan mengambil alih kegiatan Cabor catur dari PERCASI dan mendapat SK peralihan dari Ketua KONI Kabupaten Jember. 2. Dampak dari Sengketa kepengurusan PERCASI Kabupaten Jember tersebut, antara lain reputasi nama kota dipertaruhkan, kemajuan cabor catur menjadi terhambat. Sedangkan dampak terhadap atlit diantaranya adalah tidak adanya pembinaan karena organisasi vakum, tidak ada kegiatan yang menunjang kemajuan cabor catur, dan atlit banyak pindah ke kota/kabupaten lain. 3. Sengketa Kepengurusan PERCASI Kabupaten Jember dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara non litigasi (dalam hal ini tidak berhasil),

Alternative Title

S2-4 PS-MH-22 KAROLINA_202742018153240

Title

PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) MELALUI TIM SABER PUNGLI BERDASARKAN PERPRES NO.87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (Studi Kasus Di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang)-2022

https://drive.google.com/drive/folders/1OPZxHfX20UnvbB1kqhgUeTnp4Tf4Msk3?usp=drive_link

Creator

Hendri Sumarto, SH

Date

2022

Description

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur mengenai konten yang bermuatan pornografi/asusila, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II Bab XIV, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut saling berkaitan dalam mengatur tindak pidana pornografi/asusila. 2. Sanksi pidana bagi pembuat konten pornografi dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Sedangkan bagi penyebar konten yang bermuatan pornografi dapat diketegorikan melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sanksi pidana terhadap pelanggaran pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tedapat pada pasal 45 ayat (1) 108 yaitu hukuman pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banya Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah).

Alternative Title

S2-9 PS-MH-22 HENDRY SUMARTO,SH_1526520783

Title

SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT DAN PENYEBAR KONTEN YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL-2022

https://drive.google.com/drive/folders/1y2BHS4YwvF7bQcUhWPoqgR9-GHt5xdkp?usp=drive_link

Creator

BADRODIN HIDAYAT

Date

2022

Description

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur mengenai konten yang bermuatan pornografi/asusila, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II Bab XIV, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut saling berkaitan dalam mengatur tindak pidana pornografi/asusila. 2. Sanksi pidana bagi pembuat konten pornografi dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Sedangkan bagi penyebar konten yang bermuatan pornografi dapat diketegorikan melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sanksi pidana terhadap pelanggaran pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tedapat pada pasal 45 ayat (1)

Alternative Title

S2-5 PS-MH-22 BADRODIN HIDAYAT_202742018153279

Title

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT-2022

https://drive.google.com/drive/folders/13IU2ZkqTtb134px9uKDgkvFqQMH_bYmC?usp=drive_link

Creator

MUHAMMAD ALI M.

Date

2022

Description

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan membedah keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) Dalam pengaturan yang memiliki substansi untuk mengatur ketertiban di Kabupaten Banyuwangi, penulis masih melihat bahwasannya pengaturan tersebut belum berjalan dengan apa yang diharapkan, terkait kurang pahamnya masyarakat dengan pengaturan tersebut atau bahkan dengan pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam lingkup ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 adalah a) Keterbatasan sumber daya manusia dalam menegakkan Perda; b) Sanksi yang diberikan tidak membuat jera pelanggarnya; c) Substansi pada Perda Nomor 7 Tahun 2019 tidak mengkhususkan tugas penegak hukum; d) Budaya hukum yang berbenturan dengan substansi hukum; e) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap Perda tersebut; f) Bagi pedagang kaki lima, berasal dari pedagang kaki lima itu sendiri yang sudah tahu bahwa tempat yang mereka gunakan itu memang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat usaha tetapi mereka tetap menggunakannya untuk berdagang dengan alasan berbagai macam seperti tidak ada lahan strategis untuk mereka berjualan dan mahalnya harga sewa; g) Adanya intervensi dari oknum penegak hukum, oknum pejabat atau preman yang mengambil keuntungan dari pedagang kaki lima; h) Tenggang rasa yang diberikan aparatur penegak hukum yang dimaksud seperti, para pelanggar atau pedagang kaki lima tersebut adalah bapak/ibu yang sudah tua; i) Bagi pengemis, tempat yang mereka kunjungi merupakan lahan strategis untuk mengemis karena banyak didatangi oleh orang; dan j) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada serta sikap apatis dari masyarakat yang mana tidak begitu menghiraukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran berlalu lintas.

Alternative Title

S2-7 PS-MH-22 MUHAMMAD ALI M_22742018153277

Title

PROBLEMATIKA PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA-2022

https://drive.google.com/drive/folders/18jooDCme_xTeBE8v0MN4rGUSUCpnuBGs?usp=drive_link

Creator

ERIKA T.P ARITONANG

Date

2022

Description

Studi ini telah melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan UU ITE baik dari sisi pengaturan maupun penerapannya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Keunggulan dari pasal 27 ayat 3 UU ITE yaitu menjadi pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mana hak tersebut sejalan dengan norma-norma HAM internasional. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai norma HAM internasional yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. agar tidak ada kesewenangan dalam menggunakan hak asasinya untuk melecehkan martabat orang lain yang dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. 2. Kelemahan dari pasal 27 UU ITE yaitu dalam rumusan UU ITE belum memberikan limitasi yang ketat tentang perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilindungi mis alnya kritik, ekspresi yang bersifat privat, dan mampu memastikan perlindungan ekspresi-ekspresi yang sah. Selain itu dalam mengatur penghinaan dan pencemaran terhadap orang lain terutama terhadap orang yang sudah meninggal.

Alternative Title

S2-8 PS-MH-22 ERIKA T.P ARITONANG_192742018152755

Title

POLITIK HUKUM PIDANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MALAPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA-2022

https://drive.google.com/drive/folders/1SYjLyQ4mYZNoAz3y8pZ9gPuuDxm9g3Fn?usp=drive_link

Creator

HAYQAL BARERA

Date

2022

Description

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan, khususnya yang menyangkut pasien belum terjamin. Pengaturan pada KUHPerdata, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Praktik Kedokteran maupun UU Kesehatan, yang seharusnya keseluruhan instrumen hukum tersebut dapat diharapkan menjadi payung hukum yang mampu melindungi hak-hak pasien terlebih perlindungan atas pasien yang menjadi korban malapraktik, pada faktanya belum mampu menjamin adanya perlindungan yang sepenuhnya. Masih terdapat banyak cela atau kekurangan dalam setiap instrumen yang dimaksud dalam penangana kasus malapraktik medis. Pada intinya, di Indonesia belum yterdapat satu instrumen hukum yang mengatur secara detail dan menyeluruh mengenai malapraktik medis dan perlindungan hukum bagi korban (pasien). 2. Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan adanya pembangunan hukum progresif sebagai wujud peningkatan mutu dan kualitas perlindungan hukum pidana dalam rangka memberikan kepastian hukum pada masyarakat, khususnya korban dari malapraktik medis. Pembangunan hukum tersebut sudah sepatutnya mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan berbasis pada Pancasila dan 103 tujuan berbangsa serta bernegara UUD NRI 1945 khususnya perihal penguatan hak asasi manusia dalam hal ini hak atas kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.

Alternative Title

S2-10 PS-MH-22 HAYQAL BARERA_201742018252899

Title

PERBANDINGAN ISI PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020 DAN NOMOR 32 TAHUN 2020 DALAM PENGATURAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTREGRASI BAGI NARAPIDANA UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1DBuaReJCsYfYdcbOeOi8_a-Pqqbxng8X?usp=drive_link

Creator

FAHMI HAFIZUDDIN

Date

2021

Description

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini hanya ditujukan pada konsep, asas hukum, prinsip- prinsip hukum serta peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dan doctrinal. Penelitian ini menghasilkan persamaan dan perbedaan peraturan hukum dalam Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 ditinjau dari substasi dan penyebab penggantian peraturan hukum dalam Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang mana di latar belakangi oleh adanya pandemic Covid-19 juga Perbandingan Perlindungan HAM Narapidana dana Anak dalam Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi antara Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 juncto Permenkum HAM Nomor 24 tahun 2021 yang mana menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 lebih prospektif dalam penyelenggaraan asimilasi di masa pandemic Covid- 19.

Alternative Title

S2-1 PS-MH-21 FAHMI HAFIZUDDIN_191742018152618

Title

PENJUALAN OBAT ABORSI SECARA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1dbc9eqs1PETQk33zM1kCKvFXl-FkAnhM?usp=drive_link

Creator

Nita Faristin

Date

2021

Description

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penjualan obat untuk menggugurkan kandungan secara ilegal di masyarakat, seperti obat merek Cytotec dan Gastrul. Obat ini termasuk dalam golongan obat keras yang seharusnya hanya beredar di rumah sakit dan dipakai dalam keadaan terpaksa, serta hanya bsa diperoleh dengan resep dokter. Namnn faktanya dengan adanya perkembangan teknologi obat-obat ini secara bebas beredar dan diperjualbelikan di masyarakat maupun di situs-situs online. Padahal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur larangan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana legalitas penjualan obat aborsi yang diperjualbelikan tanpa resep dokter?; (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penjualan obat aborsi ilegal menurut hukum positif Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penjualan obat aborsi yang diperjualbelikan tanpa resep dokter merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undnag Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, serta Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan yang menerangkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; (2) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penjualan obat aborsi ilegal menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201, yaitu: a) Pasal 196 mengatur tentang sanksi pidana bagi orang yang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, b) Pasal 197 mengatur tentang sanksi pidana bagi orang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, c) Pasal 198 mengatur tentang sanksipidana bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, dan d) Pasal 201, merupakan pasal pemberat bagi korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198.

Alternative Title

S2-2 PS-MH-21 NITA FARISTIN_191742018152374

Title

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN GANTI RUGI TERKAIT DENGAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM: STUDI KRITIS PEMBEBASAN LAHAN UNTUK JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN-2020

https://drive.google.com/drive/folders/1f9d9Kivx84k9_zKH_v6TNJNqiYmJudyE?usp=drive_link

Creator

RIKKY VELIX NAPITUPULU

Date

2020

Description

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut: 1. Ketentuan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang terdampak pembangunan umum sebenarnya diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun faktanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang terdampak pembangunan jalan tol belum sepenuhnya terlindungi, ini terbukti dengan masih banyaknya gugatan yang dilayangkan oleh pemilik lahan ke Pengadilan, masih banyak juga pemilik lahan yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi. 2. Dalam pelaksanaannya, pemegang hak atas tanah belum terlindungi dikarenakan tidak adanya aturan khusus mengenai mekanisme atau cara penghitungan ganti kerugian, penilaian ganti kerugian hanya dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan tanpa melibatkan masyarakat. 3. Konstruksi hukum kedepannya agar pemegang hak atas tanah yang terdampak pembangunan jalan tol lebih terlindungi secara hukum, agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Maka dalam undang-undang

Alternative Title

S2-5 PS-MH-20 RIKKY VELIX NAPITUPULU_181742018152001

Title

Analisis Yuridis Penanganan Keberatan Pajak Menuju Konstruksi Sistem Peradilan Pajak yang Adil dan Independen di Indonesia-2020

https://drive.google.com/drive/folders/1qpXNrfkKK31ZX-IZ-sWjNaptuyYLz_SA?usp=drive_link

Creator

YANI ASHARI

Date

2020

Description

Tesis ini menghasilkan temuan dan kesimpulan sebagai berikut: Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur secara rinci di dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, baik itu banding, gugatan maupun tata cara pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pengadilan Pajak bukan pengadilan yang berjenjang. Sedangkan putusannya bersifat final dan bisa langsung dilakukan eksekusi tanpa perlu meminta izin kepada pihak lain. Namun, bagi para pihak yang masih belum puas dengan hasil putusan Pengadilan Pajak, maka WP bisa menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke MA. Salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Pajak yang tercantum dalam konsideran UU Pengadilan Pajak adalah dalam rangka menyelesaikan sengketa pajak yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana. Namun demikian, dalam pelaksanannya, penyelesaian sengketa pajak dirasakan masih belum memenuhi unsur keadilan dan tujuan pembentukan Pengadilan Pajak yang cepat, murah dan sederhana. Masih ada beberapa kendala atau hambatan yang ditemukan di lapangan. Hambatan itu antara lain : (1) rendahnya kualitas pemeriksaan pajak; (2) keberatan masih belum dimasukkan dalam kategori sengketa pajak dan proses penyelesaian keberatan masih ditangani oleh unit kerja DJP sendiri sehingga tidak mencerminkan asas keadilan dan independensi; (3) pengenaan denda sebesar 100% atas permohonan banding WP yang ditolak Pengadilan Pajak; (4) Pengadilan Pajak tidak terdapat di semua propinsi yang tentunya akan berpotensi menimbulkan biaya yang cukup besar bagi WP; (5) kompetensi hakim yang tidak merata; (6) pengujian alat bukti yang lebih menekankan pada pembuktian materiil bukan materi formil; (7) adanya gugatan produk hukum ketetapan pajak yang disidangkan di PTUN; (8) jangka waktu putusan Pengadilan Pajak sebagian besar melewati 12 (dua belas) bulan; Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, perlu untuk merumuskan konstruksi Pengadilan Pajak yang Adil dan Independen. Konstruksi tersebut meliputi kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Transparansi, serta konstruksi yuridis.

Alternative Title

S2-2 PS-MH-20 YANI ASHARI_181742018151866